Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 310 U ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dibuat suatu Pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK,02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pedoman penyusunan APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
64
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 60 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 77 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DAN TUJUAN SPIP;
BAB III
PENYELENGGARAAN SPIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN;
BAB IV
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa setia Tahun Anggaran, dimana Pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019.
a. penetapan rincian dana desa;
b. penyaluran alokasi dana desa;
c. penggunaan alokasi dana desa;
d. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal
128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis
dilakukan terhadap arsip-arsip inaktif. Dalam rangka terwujudnya pengelolaan arsip
inaktif secara tertib agar tercipta keseragaman, efisiensi
dan efektivitas dalam pengelolaan arsip inaktif, sehingga
memudahkan penemuan kembali arsip inaktif secara
tepat, cepat dan benar, maka perlu disusun Pedoman
Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Katingan
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 135 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Pedoman ini, dijadikan sebagai acuan dan pedoman pokok dalam
penyelenggaraan pengelolaan arsip inaktif bagi Satuan Organisasi
Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
PERBUP Kab. Katingan No. 61 Tahun 2018 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Presensi Elektronik Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Hari Dan Jam Kerja Presensi Elektronik Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa pengaturan hari dan jam kerja bagi pegawai
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan perlu
disesuaikan kembali untuk efektifitas pelaksanaan tugas
Pegawai. Dalam rangka memenuhi ketentuan Hari dan Jam
Kerja serta meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan
pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Presensi
Elektronik Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Katingan perlu untuk dilakukan perubahan
Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9
Tahun 2016; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun
2018 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Presensi Elektronik Bagi
Pegawai di.Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 457) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun
2018 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Presensi Elektronik Bagi
Pegawai di.Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 457) diubah
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 73 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2024;
b. bahwa penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Katingan agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan;
c. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019, sudah tidak relevan lagi dengan pergantian pimpinan dan dokumen perencanaan serta penganggaran yang baru, sehingga perlu dilakukan perubahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
a. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten;
b. Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan
c. Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Penganggaran Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Katingan berdasarkan Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak;
b. bahwa pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak di Wilayah Kabupaten Katingan perlu dibuat Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2019.
a. Kepanitiaan;
b. Hak Memilih Dan Dipilih;
c. Pendaftaran Pemilih Biaya Pemilihan;
d. Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan, Penetapan Calon Kepala Desa
dan Penetapan Nomor Urut;
e. Kampanye;
f. Pemungutan Suara;
g. Penghitungan Suara;
h. Panitia Pengawasan;
i. Pengawasan Pembinaan Dan Penyelesaian Permasalahan;
j. Penetapan, Pengesahan, Pengangkatan Calon Terpilih dan Masa
Jabatan Kepala Desa; dan
k. Penganggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2019.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa
89
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2019
a. bahwa sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat tertentu, maka dalam rangka mendukung kelancaran, kehikmatan, ketertiban penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, dan untuk menjaga citra penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diperlukan pedoman keprotokolan yang sesuai dengan dinamika sosial, tradisi dan kearifan lokal budaya yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Katingan; b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, perlu pedoman lebih lanjut sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Dengan Peraturan Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Azas,Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab III Acara Kenegaraan dan Acara Resmi; Bab IV Tata Tempat; Bab V Tata Upacara; Bab VI Tata Penghormatan; Bab VII Tamu Negara, Tamu Pemerintah, Dan/Atau Tamu Lembaga Negara Lainnnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 65 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Keija Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
a. kedudukan dan susunan organisasi;
b. tugas dan fungsi;
c. jumlah pembidangan dan tugas pokok staf ahli;
d. kelompok jabatan fungsional;
e. tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;
Peraturan Bupati K atingan Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Katingan.
52
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Pelajaran 2019-2020
ABSTRAK:
a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara yang baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
c. bahwa Ujian Sekolah Berbasis Nasional pada Sekolah Dasar, serta penetapan Ujian Nasional (UN) bagi Sekolah Menengah Pertama, berpengaruh pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Katingan Tahun Pelajaran 2019-2020.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pandidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
a. petunjuk umum;
b. jadwal kegiatan;
c. syarat pendaftaran;
d. tata cara pendaftaran;
e. jalur pendaftaran;
f. daftar ulang dan pendataan ulang;
g. tata cara seleksi;
h. pembobotan nilai piagam penghargaan;
i. tempat pendaftaran;
j. biaya pendaftaran;
j. mutasi;
k. sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
