PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA-ENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA SEKRETARIS DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 01
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan Dinas dan Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur sesuai standar kompetensi dan manajerial dalam rangka memperpendek rentang kendali dalam pelayanan bidang kepegawaian, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Sekretaris Daerah tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 53 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Pemendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010; Perda Kabupaten Pulau Morotai No. 03 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pulau Morotai No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Pulau Morotai No. 2 Tahun 2017; Perbup Pulau Morotai No. 37 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Sekretaris Daerah tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, Ruang Lingkup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat dimanfaatkan secara baik dan optimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat; pengawasan sumber daya kelauatan dan perikanan adalahamanat undang-undang yang harus di implemantasikan sesuai ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kelestarian sumber perikanan yang berkelanjutan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 53 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/PERMEN-KP/2016; Perbup No. 54 Tahun 2017; Perda No.1 Tahun 2018
Dalam Peraturan Buoati ini diatur tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang wilayah perikanan; jenis perizinan usaha perikanan; syarat pemberian izin; tata cara pemberian izin; kewajiban pembegang izin usaha; tata cara berakhirnya dan atau pencabutan SIUP; Tata cara pemungutan dan penagihan; ketentuan penyidikan; Ketentuan sanksi; ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 32 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
REFORMASI BIROKRASI DAN PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA-LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 04
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, penegakan disiplin pegawai serta mendorong profesionalisme dan meningkatkan kinerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur pemberian hukuman dan pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 53 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 36 Tahun 2009; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010; Perda Kabupaten Pulau Morotai No. 3 Tahun 2016 sebagiamana telah diubah dengan Perda Kabupaten Pulau Morotai No,2 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pulau Morotai No. 36 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang maksud dan tujuan; ruang lingkup; kewajiban dan larangan ASN; disiplin kerja; kehadiran, perilaku kerja dan hasil kerja; pengisian daftar hadir dan mekanisme; sanksi; pemberian izin bagi ASN; Tata cara permohonan izin; cuti bagi ASN; Pejabat yang berwenang mendatangani ijin cuti; etika birokrasi dan loyalitas; tata cara apel masuk kerja, apel pulang kerja dan pelaporan; penghargaan pegawai dan persyaratan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 37 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
