PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi Aparatur Sipil Negara Tenaga Fungsional Kesehatan
ABSTRAK:
untuk kepentingan dinas dan Peningkatan KInerja Sumber Daya Aparatur sesuai standar kompetensi manajerial dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi Aparatur Sipil Negara Tenaga Fungsional Kesehatan.
UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi Aparatur Sipil Negara Tenaga Fungsional Kesehatan dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup d.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 55 Tahun 2019
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI DAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi dan Dari Keluarga tidak Mampu
ABSTRAK:
Untuk sinkronisasi peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun di Kabupaten Pulau Morotai, serta untuk mejamin pemberian beasiswa agar telaksana secara transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan demokratis berasaskan persamaan, pemerataan, dan berkeadilan, diperlukan Pedoman yang menjadi acuan dalam rangka Pemberian Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi dan dari keluarga tidak mampu; perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi dari keluarga tidak mampu.
UU No. 23 tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; PP 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi dan Dari Keluarga Tidak Mampu dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud, Tujuan, dan Sasaran c.Kriteria Penerima Beasiswa d.Tata Cara Pemberian Bantuan dan Biaya ePertanggungjawaban f.Pengawasan g.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2019
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KECAMATAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
guna menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten Pulau Morotai, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan di Kecamatan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan di Kecamatan.
UU No. 30 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan di Kecamatan dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Forkompinda dan Forkopimca c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum d.Penyelenggaraan Forkopimda dan Forkopimca e.Sekretariat Forkopimda dan Forkopimca f.Pembiayaan g.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Nomor 11
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
Kabupaten Pulau Morotai merupakan daerah pemekaran baru yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Retribusi Golongan Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha merupakan kewenangan kabupaten/kota sehingga pemungutannya harus diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 53 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 59 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Usaha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek, Subjek dan Tarif Retribusi Golongan Jasa Usaha, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Pemungutan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
upaya peningkatan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif merupakan tanggung jawab dan komitmen global termasuk pemerintah daerah dan merupakan aset yang sangat berharga bagi daerah, bangsa dan negara sehingga perlu diupayakan pemenuhan standar kesehatans ecara dini agar tumbuh kembang sumber daya manusia terbebas dari segala masalah kesehatan termasuk stuntung; kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Pulau Morotai sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia; perangkat regulasi sebagai dasar kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi kejadian stunting belum cukup memadai; perangkat regulasi sebagai dasar kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi kejadian stunting belum cukup memadai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting.
UUD Tahun 1945.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Asas,Tujuan, dan Maksud c.Pilar Penurunan Stunting d.Ruang Lingkup e.Pendekatan f.Edukasi,Pelatihan, dan Penyuluhan Gizi g.Penelitian dan Pengembangan h.Pelimpahan Wewenang dan Tangung Jawab i.Penajaman Sasaran Wilayah Penurunan Stunting j.Peran Serta Masyarakat k.Pencatatan dan Pelaporan l.Penghargaan m.Pendanaan n.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
12 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 05 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 05
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
Keberadaan Perusahaan Daerah bagi suatu daerah merupakan salah satu kebutuhan utama dalam memacu serta menggerakkan roda ekonomi di daerah guna mewujudkan kemandirian Daerah untuk dapat mengantisipasi era perdagangan global dalam suasana otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab dengan orientasi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pembukaan lapangan kerja. Urgensi keberadaan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud, maka dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; PP No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 53 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 20 Tahun 2001; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Permendagri No. 3 Tahun 1986; Permendagri No. 4 Tahun 1990; Permendagri No. 3 Tahun 1998; Keputusan Mendagri No. 73 Tahun 1967; Keputusan Mendagri No. 53-68 Tahun 1981; Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Nama dan Kedudukan Perusahaan Daerah, Visi dan Misi, Tujuan dan Fungsi, Bidang Usaha, Modal Perusahaan Daerah, Pemindahan/Pengalihan Saham, Rapat Umum Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Organisasi dan Manajemen Perusahaan Daerah, Pertanggungjawaban dan Tuntutan Ganti Rugi, Tahun Buku, Penetapan Penggunaan dan Pembagian Laba, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pembubaran dan Likuidasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
23 Halaman, Penjelasan: 4 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 03
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Tim Cipta Lapangan Kerja
ABSTRAK:
Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, koperasi dan home industri dalam perekonomian daerah, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan; sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan untuk memperkuat tugas-tugas Bupati sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Pemerintahan Daerah perlu membentuk Tim Cipta Lapangan Kerja; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Cipta Lapangan Kerja.
UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 50 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Tim Cipta Kerja Lapangan Kerja dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Ruang Lingkup c.Kedudukan d.Tujuan e.Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan f.Tata Kerja g.Keanggotaan h.Struktur Organisasi i.Pengangkatan dan Pemberhentian j.Kewajiban dan Hak k.Pembiayaan l.Sanksi m.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
11 Halaman; Lampiran: 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 50 Tahun 2019
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan, membangun budaya kerja pemerintah daerah yang optimal dan percepatan reformasi birokrasi, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah; berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunanj Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 96 tahun 2012; Permendagri No. 52 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunanj Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Prinsip c.Jenis SOP d.Tahapan e.Persiapan f.Identifikasi Kebutuhan g.Analisis Kebutuhan SOP h.Penulisan SOP i.Verifikasi dan Uji Coba j.Pelaksanaan k.Sosialisasi l.Pelatihan dan Pemahaman m.Monitoring dan Evaluasi n.Pengawasan Pelaksanaan o.Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP p.Pelaporan q.Sanksi r.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
11 Halaman; Lampiran: 8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 Tahun 2021
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA, INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN SERTA INSENTIF LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2019
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawarahan Desa, Insentif Petugas Kebersihan serta Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2019.
UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Per Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Penghasilan Tetap, Tunjangan Penerimaan Lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat desa d.Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa e.Insentif Satgas Kebersihan dan Petugas Kebersihan f.Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa g.Ketentuan Lain-Lain h.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
8 Halaman; Lampiran: 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 16 Tahun 2020
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROYEK PADAT KARYA TUNAI PEMBANGUNAN DAPUR SEHAT WARGA MISKIN DAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (RTLH) ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Proyek Padat Karya Tunai Pembangunan Dapur Sehat Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Layak Huni (RTLH) Alokasi Dana Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Proyek Padat Karya Tunai sesuai Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka perlu diatur Juknis Pelaksanaan Proyek Padat Karya Tunai Pembangunan Rumah Dapur Sehat Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Layak Huni (RTLH) Tahun 2020 pada 88 Desa di Kabupaten Pulau Morotai; berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Proyek Padat Karya Tunai Pembangunan Dapur Sehat Warga Miskin di Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Proyek Padat Karya Tunai Pembangunan Dapur Sehat Warga Miskin di Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup d.Kriteria Pelaksanaan Proyek Padat Karya Tunai e.Pembentukan Kelompok Kerja Program Padat Karya Tunai f.Penanggung Jawab dan Rekrutmen Tenaga Kerja g.Waktu Pelaksanaan Program Padat karya Tunai h.Alokasi Anggaran i.Penyusunan Rencana Anggaran Belanja j.Mekanisme Pencairan Anggaran PKT k.Kriteria Penetapan calon Penerima Pembangunan Dapur Sehat Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Layak Huni Perumahan Warga Miskin l.Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan Program Padat Karya Tunai m.Larangan Sanksi n.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2020.
15 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat