Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih memantapkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, terukur dan tepat sasaran serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu dilakukan berbagai terobosan dan inovasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan yang terbaik;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.19 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.4 Tahun 2010; Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendelegasian Sebagian Wewenang; Penyelenggaraan Pendelegasian Sebagian Wewenang; Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan evaluasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman dan 5 halaman penjelasan;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2014, PP No.84 Tahun 2014, Permendagri No.19 Tahun 2016, Peraturan Kapolri No.5 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tanda Nomor Kendaraan Dinas; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 4 halaman penjelasan;
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan tata cara serta besaran dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Sambas Tahun 2018;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, PMK No.199/PMK.07/2017, PMK No.225/PMK.07/2017, PMK No.226/PMK.07/2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman dan 5 halaman penjelasan;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode yang transparantif dalam mendukung pelaksanaan good governance melalui sistem pananganan pengaduan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2000, PP No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Mekanisme Pengaduan; Tindak Lanjut; Ekspose Hasil Audit Investigasi Atas laporan/Pengaduan Whistle Blower; Perlindungan Terhadap Whistle Blower; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 12 halaman dan 3 halaman penjelasan;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa jaringan trayek angkutan umum di Kabupaten Sambas telah diatur dalam peraturan bupati Sambas Nomor 15 Tahun 2007;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.22 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.32 Tahun 2011, PP No.74 Tahun 2014, Kepmenhub No.KM35 Tahun 2003, Perda No.11 Tahun 2011, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.15 Tahun 2007;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 Bupati Nomor 15 Tahun 2007;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 5 halaman penjelasan;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.56 Tahun 2005, PPNo.58 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.10 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup Transaksi Non Tunai; Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah; Transaksi Non Tunai Pengeluaran Daerah; Mekanisme Transaksi Non Tunai; Pertanggungjawaban Transaksi Non Tunai; Pembinaan dan Pengawasan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 10 halaman dan 7 halaman penjelasan;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penyusunan peraturan di desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.110 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jenis dan Materi Muatan Peraturan di Desa; Peraturan Desa; Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa; Peraturan Bersama Kepala Desa; Peraturan Kepala Desa; Peraturan Kepala Desa; Keputusan Badan Permusyawaratan Desa; Teknis Penyusunan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 16 halaman dan 30 halaman penjelasan;
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas, maka fungsi perlindungan masyarakat pada kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dialihkan ke satuan polisi pamong praja kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2008;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 1 halaman penjelasan;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Pada Penyelenggara Jaminan Sosial Di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sambas diperluhkan jaminan sosial melalui kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 1970; UU No.7 Tahun 1981, UU No.13 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.24 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 1993, PP No.58 Tahun 2005, PP No.31 Tahun 2006, PP No.85 Tahun 2013, PP No.86Tahun 2013, PP No.44 Tahun 2015, PP No.45 Tahun 2015, PP No.46 Tahun 2015, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.109 Tahun 2013;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; Sanksi Administratif; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Bupati Tentang Pembentukan unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kriteria unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan di lingkungan pemerintah kabupaten Sambas, terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.20 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2008, Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pencabutan atas beberapa peraturan bupati tentang pembentukan unit pelaksana teknis di lingkungan pemerintah kabupaten Sambas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAMBAS
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 63 Peraturan bupati Sambas Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.1 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.44 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Eselon; Ketentuan Lain-Lain; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pembentukan Loka Latihan Kerja Kabupaten Sambas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman dan 1 halaman penjelasan;
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, kawsaan permukiman dan lingkungan hidup Kabupaten Sambas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2008, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.81 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, PermenPU No.03/PRT/M/2013, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.2 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Eselon; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 10 halaman dan 1 halaman penjelasan;
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, Perpres No.72 Tahun 2012, Permendagri No.12 Tahun 2017, Keputusan Menteri Kesehatan No.364/Menkes/SK/III/2003, Perda No.1 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.37 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Eselon; Ketentuan Lain-lain; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 63 Tahun 2009 tentang laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sambas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 1 halaman penjelasan;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Penagihan Pajak Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan dihapusnya kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan pada Badan keuangan Daerah kabupaten Sambas, guna tetap mengefektifkan penagihan pajak daerah dipandang perlu membentuk koordinator wilayah kecamatan di bidang penagihan pajak daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.36 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan dan Wilayah Kerja; Kedudukan dan tugas; Ketentuan Lain-Lain; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman dan 1 halaman penjelasan;
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENELITIAN KEBUN RAYA SAMBAS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penelitian Kebun Raya Sambas Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 58 Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penelitian Kebun raya Sambas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Sambas
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1990, UU no.5 Tahun 1994, UU No.26 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.93 Tahun 2011, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.10 Tahun 2014, Perda No.2 Tahun 2010, perda No.17 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.8 Tahun 2016, Perbup No.34 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Eselon; Ketentuan Lain-lain; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman dan 1 halaman penjelasan;
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMBAS
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 60 Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, usaha Kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, usaha Kecil, menengah, perndustrian dan perdagangan Kabupaten Sambas
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.2 Tahun 1981, UU No.8 Tahun 1981, UU No.8 Tahun 1999, UU No.33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.7 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 1985, PP No.18 Tahun 2016, Permendag No.69/M/DAG?PER/12/2014, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.48 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Eselon; Ketentuan Lain-lain; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman dan 1 halaman penjelasan;
Kabupaten Sambas
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2018
izin Lingkungan
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2012, PermenLH No.5 Tahun 2012, PermenLH No.16 Tahun 2012, PermenLH No.8 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.41 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Perizinan; Pembinaan dan pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 18 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Bupati Sambas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah dan cabang Dinas, Perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nso. 27 Tahun 1959; UU No.20 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.47 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PermenpanRB No.15 Tahun 2010, Permendikbud No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Tugas dan Fungsi; Tata kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Koordinator Wilayah; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman dan 14 halaman penjelasan;
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
Bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masayarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masayarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 16 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Perda No.10 Tahun 2011
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan pasal 4, pasal 57, pasal 75, pasal 76, pasal 79, dan pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Peraturan Daerah ini memiliki 4 halaman dan 4 halaman penjelasan;
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
Bahwa salah satu sumber pembiayaan dalam penyelengagraan pemerintahan di daerah berasal dari retribusi perizinan tertentu, oleh karena itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sambas terus berupaya untuk mencari dan menggali potensi sumber penerimaan dan/atau pendapatan dari sektor retribusi perizinan tertentu, dengan tujuan agar dapat mendukung upaya percepatan pemerataan pembangunan did daerah demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 16 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Perda No.11 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 12, pasal 13, Pasal 14, Pasl 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Peraturan Daerah ini memiliki 5 halaman dan 3 halaman penjelasan;
