Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN MANOKWARI
ABSTRAK:
a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yangditetapkan dalam Peraturan Daerah KabupatenManokwariNomor 12 Tahun 2011 tentangRetribusiPelayananPersampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai denganbeban pelayanan yang semakin meningkatsehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif.
b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadim aksuddalamhuruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1969 tentangPembentukanPropinsiOtonom Irian Barat danKabupaten-KabupatenOtonom di Propinsi Irian Barat
2. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelengaraan Negara yang bersihdanbebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme
3. Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentangOtonomiKhususBagiProvinsi Papua )sebagaimanatelahdiubahdenganUndangUndangNomor 35 Tahun 2008 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndan g-UndangNomor 1 Tahun 2008 tentangPerubahanUndang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentangOtonomiKhususBagiProvinsi Papua MenjadiUndang-Undang
4. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara
5. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara
6. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan, PengelolaandanTanggungjawabKeuangan Negara
7. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah
8. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan
9. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 70 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 70 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011, dipandang perlu mengatur Standar Satuan Biaya Honorarium
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 73 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 73 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI KABUPATEN MANOKWARI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, Pejabat Negara/ Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas perlu diberikan biaya perjalanan dinas.
b. bahwa guna tertib adminitrasi dan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, tranparan dan bertanggung jawab perlu diatur tentang perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI KABUPATEN MANOKWARI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2018.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI YANG TIDAK MENERIMA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) DAN STANDAR HARGA MAKAN MINUM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan rapat dan pelaksanaan kegiatan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain gaji dan tunjangan lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), perlu ditetapkan standar uang makan
b. bahwa besarnya harga Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
c. bahwa standar makan rapat dan makan kegiatan serta pengaturan pemberian uang makan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapatkan TPP, perlu diatur dalam Peraturan Bupati sebagai dasar bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam mengambil kebijakan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dalam Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotime
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PENETAPAN PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI YANG TIDAK MENERIMA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) DAN STANDAR HARGA MAKAN MINUM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan di Kabupaten Manokwari dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manokwari Tahun 2019.
c. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di Kabupaten Manokwari dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manokwari Tahun 2019.
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manokwari Tahun 2019.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
21. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan telah dirubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
27. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 36 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Manokwari Tahun 2006-2025
28. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020
29. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manokwari tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 01 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
18. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
19. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
20. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan Umum
21. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manokwari
PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
