Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) PP No.43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No.29 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Permendagri No.114 Tahun 2014, Perda Kab.Muna No.5 Tahun 2017
Pengelolaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat 4 peraturan Menetri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara pemberian dan pertanggung jawaban belanja tidak terduga dengan peraturan Bupati
UU No.29 tahun 1959; UU No.17 tahun 2003; UU No.1 tahun 2004; UU No.33 tahun 2004; UU No.24 tahun 2007; UU No.23 tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; Perpres No.54 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006
Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Laporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) PP No.43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No.29 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Permendagri No.114 Tahun 2014; Perda Kab.Muna No.5 Tahun 2017
Pengelolaan, Penentuan Besaran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 ayat (1), Perbup Muna No.30 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dipandang belum memadai
UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kegijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.13 Tahun 2013
Maksud, tujuan dan ruang lingkup, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Kegiatan, Tugas dan Wewenang TPK, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Force Majure, Pemutusan Surat Perjanjian dan Perselisihan, Pengawasan dan Sanksi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
Perbup Muna No.30 Tahun 2015
60 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan tanggungjawab, berperilaku yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2003; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010
Kode Etik, Kode Etik Khusus Perangkat Daerah, Informasi Pelanggaran, Sanksi Pelanggaran, Majelis, Rehabilitas, Pelaksanaan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu dan Peternakan Kontunaga Barakati Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyaraat desa, maka Kawasan Perdesaan yang mempunyai potensi pengembangan perlu dikelola secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesenimabngunan, sehingga untuk pelaksanaanya perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan Peraturan Bupati
UU No.29 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014;
Penyusunan RPKP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna No.11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017
ABSTRAK:
Adanya pengurangan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa di Kabupaten Muna Tahun 2017 dan perlunya penyempurnaan pengaturan mengenai prioritas penggunaan dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 khususnya menyangkut perjalanan dinas
UU No.29 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Perda Kab.Muna No.5 Tahun 2017; Perbup Muna No.16 Tahun 2015; Perbup Muna no.40 Tahun 2015; Perbup Muna No.53 Tahun 2016; Perbup Muna No.11 Tahun 2017
Besaran ADD, Prioritas penggunaan ADD, Penyaluran ADD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap oleh Pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan, belum diaturnya terkait biaya penyipan dokumen penguasaan/pemilikan tanah sarana dan prasarana, bahwa pembiayaan Persiapan Pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.6 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.41 Tahun 1999; PP No.24 Tahun 1997; Permen Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.3 Tahun 1997; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permen Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.35 Tahun 2016; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahn nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.25/SKB/V/2017 no.590-3167A Tahun 2017
Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan pulik dan pemberdayaan masyarakat
UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP RI No.19 Tahun 2008; PP RI No.18 Tahun 2016; Perda Kab.Muna No.6 Tahun 2016; Perbup Muna No.44 Tahun 2016
Kecamatan, Keluarahan, Sekretariat Kecamatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pelayanan Umum, Seksi kesejahteraan Sosial, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kelurahan, Kelompk Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Hubungan Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perbup Muna No.44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamtan dan Kelurahan dalam Lingkup Kabupaten Muna
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Perda Kab.Muna No.13 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Sedekah Kab.Muna
UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2014; Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/568 Tahun 2014
ASAS, Maksud Tujuan dan Sasaran, Organisasi Pengelola Zakat, Zakat Infaq dan Sedekah, Mekanisme Pengumpulan, Pengelolaan, Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian, Larangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2017.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
