PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2O2O
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2020/No.487
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
sehubungan dengan adanya perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, perubahan kebijakan pusat, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021, proyeksi belanja perubahan yang menjadi prioritas sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang mendesak serta adanya penyesuaian beberapa program / kegiatan, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 perlu diubah dan ditinjau kembali; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OO8-2O28 sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Seiatan Nomor l0 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OO8-2O28;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2OL9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Keq'a Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2O2O sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2O2A tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2Ol9 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2O2O;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2OA5-2O25;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
21. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2O12 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 47 TAHUN 2OI9 TENTANG R,ENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2O2O
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Selayar Nomor 44 Tahun 2020
PROSEDUR PEMBERIAN UANG LELAH ANGGOTA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DTSEASE 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2020/No.492
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROSEDUR PEMBERIAN UANG LELAH ANGGOTA BANTUAN SATGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
dalam rangka penanganan dan meningkatkan produktivitas kinerja anggota Satuan T\rgas Penanganan Corona Viru.s Disease 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanal<an tugas pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan uang lelah; untuk tertibnya pemberian uang lelah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan tata cara atau prosedur pemberian uang lelah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemberian Uang Lelah Anggota Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O08 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keualgan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Dbease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2Ol9 di Kabupaten Kepulauan Selayar.
1. PEMBERIANUANG LELAH;
2. PELAKSANAAN KEGIATAN;
3. PROSEDUR PEMBERIAN UANG LELAH;
4. WILAYAH KERJA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Selayar Nomor 45 Tahun 2020
PROSEDUR OPERASIONAI STANDAR SEKTOR PARTWISATA DALAM RANGKA PEMBERLAKUAIT ADAPTASI KEBIASAAN BARU
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2020/No.493
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
ABSTRAK:
dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dari dampak pandemik covid- 19 pada kegiatan kepariwisataan, dipandang perlu mempersiapkan strategi percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; penerapan strategi percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus mengikuti protokol kesehatan, sehingga dipandang perlu menyusun prosedur operasional standar tentang protokol kesehatan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Operasional Standar Sektor Pariwisata dalam Rangka Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2OI9 DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2020/No.489
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
ABSTRAK:
sehubungan meningkatnya kasus positif dan ditetapkannya Corona Virus Di sease 2019 sebagai pandemi, maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian Covid- 19; dalam rangka memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid- 19, maka perlu menerapkan disiplin dan menegakkan hukum protokol kesehatan; berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengend aliart Corona Virus Disea.se 2019 d,an Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2Ol9 di Daerah, maka Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid- 19;berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kepulauan Selayar.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulaagan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2O2O tentang Komite Penanganan Corona Vints Disease 2O19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2O tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Drsease 2Ol9 sebagai Bencana Nasional;
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Vins Disease 2Ol9;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07lMENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengend alian Corona Vints Disease 2019 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
2O. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1.07/Menkesl4l3/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengend alian Corona Virus Di,sease 2019;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Di sease 2Ol9 di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
1. Pelaksanaan;
2. Monitoring dan Evaluasi;
3. Sanksi;
4. Sosialisasi dan Partisipasi; dan
5. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Selayar Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
ABSTRAK:
untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi keluarga miskin khususnya yang memiliki rumah tidak layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan berupa Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak la.yak Huni; berdasarkan pertimbangan ssfagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 20O8 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar provinsi Sulawesi Selatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahtn 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. PEMBERIAN BANTUAN;
2. PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI;
3. PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN TIM PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI;
4. MONITORING DAN EVALUASI;
5. PEMBIAYAAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
