Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 25 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 47 Tahun 2015

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup Bulukumba Nomor 47 Tahun 2015.pdf

Abstrak

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2015/NO.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan dan untuk efektifnya Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba dipandang perlu untuk menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)’ 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Penerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN BAB III PENETAPAN BAB IV PENAGIHAN BAB V PENYETORAN BAB V PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN BARANG BERHARGA BAB V LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2015.
NOMOR : 47 Tahun 2015
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 15 Tahun 2015

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Sumber Daya Alam

Download :
Perbup Bulukumba Nomor 15 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2015/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan di Bulukumba perlu adanya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional; b. bahwa upaya penyediaan cadangan pangan dan kelancaran pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba, Tahun Anggaran 2015, maka perlu diatur tata cara pengelolaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulukumba tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2015.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 59 tentang Pembentukan Daerah Tk. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 2 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578); 6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim; 8. Peraturan Menteri Pertanian No. 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 2); 10 Peraturan gebernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 3 11 Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46/IX/2008 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SASARAN BAB IV DANA BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN BAB VII MEKANISME PENYALURAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2015.
NOMOR : 15 TAHUN 2015
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 81 Tahun 2015

TATA CARA PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Lingkungan Hidup

Abstrak

TATA CARA PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2015/NO.81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melakukan pengawasan Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun maka perlu ada alat kontrol berupa laporanPengelolaanlimbah bahan berbahaya dan beracun oleh pihak pemrakarsa usaha; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan tata cara pelaporan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - UndangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); 2 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun; 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan PengelolaanLingkungan Hidup Di Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3); 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Tata Cara Dan Perizinan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 14); 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 BAB IV PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 BAB V SANKSI ADMINISTRASI BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
NOMOR 81 TAHUN 2015
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 09 Tahun 2015

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015.pdf

Abstrak

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2015/NO.09

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu menetapkan alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bulukumba dan tata cara pengalokasiannya Kepada setiap desa b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk Desa
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat II di sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 2 Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Thaun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV JENIS PAJAK DAERAH YANG DIBAGI HASILKAN KEPADA DESA DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIBAGI HASILNYA DIPERUNTUKKAN BAGI DESA TAHUN 2013 BAB V PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAB VI TATA CARA PENGALOKASIAN KE SETIAP DESA BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
NOMOR 9 TAHUN 2015
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 87 Tahun 2015

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA

Perikanan dan Kelautan

Download :
Perbup Bulukumba Nomor 87 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2015/NO.87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

a. bahwa dalm rangka meningkatkan kinerja dan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai serta sebagai tindak lanjut Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu menetapkan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan agar dapat berjalan efektif dan efisien; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawsan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian,Perikanan, Dan Kehutanan; 7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/ Permentan 01.140 /12/2009 tentang Pedoman Stándar Minimal Dan Pemanfatan Sarana Dan Prasarana Penyuluh Pertanian; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.35/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan;
Pasal 1 Pasal 2

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
NOMOR : 87 TAHUN 2015
0

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 64 Tahun 2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN

Lingkungan Hidup

Download :
Perbup Bulukumba Nomor 64 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2015/NO.64

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2014 tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulukumba tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 2 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 04); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 17).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN LINGKUNGAN BAB III TATA CARA DAN MEKANISME PEMBENTUKAN LINGKUNGAN BAB IV PERSYARATAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN BAB V KEPALA LINGKUNGAN BAB VI PERSYARATAN SEBAGAI KEPALA LINGKUNGAN BAB VII MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN BAB VIII KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN BAB IX PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN BAB X MASA BAKTI KEPALA LINGKUNGAN BAB XI INSENTIF BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2015.
NOMOR 64 TAHUN 2015
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2015

Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Pengaturan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perbup Bulukumba Nomor 10 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT DAN PENGATURAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2015/No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Pengaturan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan perekonomian daerah agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan saling menguntungkan serta pengembangan kemitraan dengan usaha mikro/kecil, sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dalam menunjang pembangunan, maka dipandang perlu melakukan pengaturan keberadaan pelaku usahamelalui pemberdayaan pasar rakyatdan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Pengaturan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II diSulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355); 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742); 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178); 14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, tentang Pedoman Penataandan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
BABI KETENTUAN UMUM BAB II AZAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENDIRIAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN BAB V KEMITRAAN USAHA BAB VI BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN BAB VII JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN BAB VIII PERSYARATAN PERIZINAN BAB IX WAKTU PELAYANAN BAB X PELAPORAN BAB XI PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT BAB XII PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI BAB XVII KETENTUAN PIDANA BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2015.
NOMOR 10 TAHUN 2015
27

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 69 Tahun 2015

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bulukumba No. 12 Tahun 2019 tentang PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Download :
Perbup Bulukumba Nomor 69 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2015/NO.69

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA BAB IV CARA PENGADAAN BARANG/JASA BAB V PENGELOLAAN KEGIATAN BAB VI PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI SWAKELOLA BAB VII PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA BAB VIII PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA BAB IX SANKSI BAB X PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2015.
NOMOR 69 TAHUN 2015
20

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 85 Tahun 2015

PEDOMAN PENYUSUNAN MATERI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Bulukumba Nomor 85 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENYUSUNAN MATERI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2015/NO.85

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN MATERI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta agar penyampaian informasi dan teknologi pertanian dapat sesuai dengan kebutuhan sasaran sehingga dapat memberikan dampak yang positif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu menyusun Pedoman Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawsan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/MENPAN/2/2007 Tanggal 18 Pebruari Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut – II/2012 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 yang telah diubah dengan Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani yang mengatur mekanisme kerja penyuluhan pertanian; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MATERI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BAB III MEKANISME KERJA PENGELOLAAN MATERI PENYULUHAN BAB IV SANKS BAB V PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
Nomor : 85 TAHUN 2015
11

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 07 Tahun 2015

PENGELOLAAN ZAKAT

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Perbup Bulukumba Nomor 7 Tahun 2015.pdf

Abstrak

keagamaan - ibadah - penyelenggaraan haji

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2015/NO.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN ZAKAT

ABSTRAK:

a. bahwa zakat merupakan instrumen keagamaan yang di samping bernilai ibadah juga memiliki nilai sosial ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan; b. bahwa agar potensi zakat di masyarakat dapat didayagunakan secara optimal, maka perlu dikelola dengan baik, melembaga, amanah, akuntabel, dan berkeadilan, sesuai dengan syariat Islam; c. bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengubah pengaturan mengenai kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan sedekah perlu disesuaikan dan ditinjau kembalI.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
Obyek Zakat, Infak dan Sedekah adalah zakat, infak dan sedekah yang dipungut dan diberikan sesuai dengan ketentuan agama. Subyek Zakat, Infak dan Sedekah adalah orang Islam atau badan usaha milik orang Islam.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2015.
21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT