Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Sulawesi Tenggara

Diakses 125 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda Provinsi Sultra No.08 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Retribusi-Perizinan-Tertentu

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2015 /No. 8 , LL 8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengadilan Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No 65 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Provinsi Sultra No. 6 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang beberapa perubahan batasan istilah, perubahan jenis retribusi perizinan tertentu, dan retribusi perpanjangan IMTA.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2015.
8 Halaman

Provinsi Sulawesi Tenggara

Diakses 47 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda Provinsi Sultra No.07 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Retribusi-jasa-Usaha

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2015 /No. 7 , LL 3 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

Dalam peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, belum mengakomodir beberapa komponen pelayanan atas jasa pemakaian kekayaan daerah pada UPTD peralatan dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Provinsi Sultra No. 2 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang tarif jasa sewa alat survey, eksplorasi , dan SIG. Tarif tersebut tidak berlaku bagi mahasiswa yang melakukan riset untuk kepentingan pendidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2015.
3 Halaman

Provinsi Sulawesi Tenggara

Diakses 104 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Struktur Organisasi

Download :
Perda Provinsi Sultra No.03 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Organisasi-Tata-Kerja-inspektorat-BAPPEDA-Lembaga-Teknis-Daerah

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2015 /No. 3 , LL 8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

Dengan ditetapkanya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.3/I/1929/2013 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakulitas Kedokteran Universitas Haluoleo Kendari, maka organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Bahteramas provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan restrukturisasi disesuaikan dengan beban tugas yang semakin meningkat.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perda Provinsi Sultra No. 5 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini dibentuk organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas: a. Inspektorat b. Badan Perencana Pembangunan Daerah c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari: 1) Badan Lingkungan Hidup 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 3) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5) Badan Kepegawaian Daerah 6) Badan Pendidikan dan Pelatihan 7) Badan Penelitian dan Pengembangan 8) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 9) Badan Ketahanan Pangan 10) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan PTSP 11) Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi 12) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 13) Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas 14) Rumah Sakit Jiwa d. Lembaga lain yang merupakan bagian perangkat daerah terdiri atas: 1) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 2) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dalam peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 80 sampai dengan Pasal 92, Pasal 121 ayat 3 dan 5. Diatur pula mengenai struktur organisasi RSUD Bahteramas Provinsi Sultra.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2015.
8 Halaman

Provinsi Sulawesi Tenggara

Diakses 41 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Perda Provinsi Sultra No.02 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan-Bantuan-Hukum-Kepada-Masyarakat-Miskin

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2015 /No. 2 , LL 14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2011, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan bantuan hokum kepada masyarakat miskin.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2013; Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 11 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang ruang lingkup bantuan hukum, mekanisme penunjukan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum, dan persyaratan serta tata cara pemberian bantuan hukum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017.

Provinsi Sulawesi Tenggara

Diakses 87 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2015
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam

Download :
Perda Provinsi Sultra No.01 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pengelolaan-Daerah-Aliran-Sungai

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2015 /No. 1 , LL 39 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

ABSTRAK:

Bahwa kerusakan Daerah Aliran Sungai di Sulawesi Tenggara semakin memprihatinkan, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, krisis air dan/atau kekeringan, erosi dan sedimentasi yang berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; UU No. 37 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 37 Tahun 2012; Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan daerah aliran sungai dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang perencanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS, monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, dan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan DAS.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2015.

Provinsi Sulawesi Tenggara

Diakses 48 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 67 Tahun 2015
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2016

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah