Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Karanganyar No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Lima hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Mengubah :
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan produktivitas
peyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan
kepada masyarakat perlu menambah jam kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2014 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa perangkat desa sebagai penyelenggara
pemerintahan desa harus mampu melaksanakan tugas
dan fungsi guna kesejahteraan masyarakat di desa;
bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan
kepastian hukum dalam proses pengisian jabatan
perangkat desa di Kabupaten Karanganyar dan untuk
melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Perangkat Desa, perlu disusun pengaturan mengenai
pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa; bahwa berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa yang diatur dalam
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019
tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019
tentang Perangkat Desa, perlu mengikuti perkembangan
dan dinamika masyarakat saat ini, sehingga perlu
diatur dengan Peraturan Bupati yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa
Bab III Serah Terima Jabatan
Bab IV Pembiayaan
Bab V Pengarah dan Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa
Bab VI Pemberhentian Perangkat Desa
Bab VII Tim Pengarah dan Tim Teknis Pengkajian dan Pertimbangan Penanganan Permasalahan Pemerintahan Desa
Bab VIII Mutasi Jabatan Perangkat Desa
Bab IX Kekosongan Jabatan Perangkat Desa
Bab X Staf Perangkat Desa
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 dicabut.
95 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemungutan, Pengelolaan dan Penatausahaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan
memberikan kepastian hukum Wajib Pajak dalam
perolehan hak atas tanah dan bangunan maka perlu untuk
menambah cakupan pemberian Nilai Perolehan Obyek
Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk setiap wajib
pajak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pajak; bahwa guna
ketertiban dan kepastian hukum penyelenggaraan pemungutan BPHTB maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemungutan, Pengelolaan Dan Penatausahaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemungutan,
Pengelolaan Dan Penatausahaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I huruf B, F, K, L Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemungutan, Pengelolaan Dan Penatausahaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2020 diubah.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka perlu memberikan insentif kepada petugas
pemungut agar dapat bekerja dengan jujur, bersih dan
bertanggung jawab; bahwa agar pemberian insentif tepat sasaran, maka
perlu mengatur pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupatiini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penerima Insentif
Bab III Tata Cara Perhitungan, Pemberian dan Penganggaran Insentif
Bab IV Pertanggungjawaban Insentif
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 dicabut.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 73B/LHP/XVIII/SMG/04/2020 terkait pengelolaan aset tetap khususnya aset tetap berupa jalan, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Karanganyar Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Huruf A angka V huruf C angka 2 huruf a.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2021 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati
Kabupaten Karanganyar Nomor 55 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah
terhadap Kartu Inventaris Barang Tanah, Kartu Inventaris
Barang Gedung dan Bangunan, dan Kartu Inventaris Barang
Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (1) dan
Pasal 196 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, maka Pengguna Barang dan Pengelola Barang
melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah dalam
penguasaannya; bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib
pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah perlu
disusun Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi
Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Obyek Inventarisasi
Bab III Pelaksana Inventarisasi
Bab IV Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi
Bab V Pelaporan Inventarisasi
Bab VI Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 55 Tahun 2015 dicabut.
30 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Pemerintah Kabupaten Karanganyar memiliki tugas dan
tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan; bahwa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka
pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara
akuntabel sehingga dibutuhkan sistem pengelolaan keuangan
daerah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan
kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah
kabupaten/kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengelola Keuangan Daerah
Bab III APBD
Bab IV Penyusunan Rancangan APBD
Bab V Penetapan APBD
Bab VI Pelaksanaan dan Penatausahaan
Bab VII Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD
Bab VIII Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bab IX Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bab X Kekayaan Daerah dan Utang Daerah
Bab XI BLUD
Bab XII Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah
Bab XIII Informasi Keuangan Daerah
Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 dicabut.
143 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan pengaturan
lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada
Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pemberian Penghargaan Kepada Lembaga
Kemasyarakatan Di Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, penambahan huruf i pada ayat (5) Pasal 4, penambahan satu nomor pada Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf c, penambahan huruf pada Pasal 7, perubahan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 diubah.
7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
PERDA Kab. Karanganyar No. 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah, melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah; bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan simplifikasi peraturan perlu penataan urusan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu diubah kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 15.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 diubah.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa Masjid Agung Madaniyah merupak.an aset Pemerintah
Kabupaten Karanganyar tidak hanya difungsikan sebagai
rumah ibadah bagi umat Islam namun juga menjadi pusat
kegiatan keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu
pengetahuan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat; bahwa untuk memakmurkan dan mengoptimalkan fungsi
Masjid Agung Madaniyah sebagaimana dimaksud pada huruf
a perlu adanya pedoman dalam pengelolaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Masjid Agung Madaniyah
Kabupaten Karanganyar:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Organisasi Pengelola
Bab III Ruang Lingkup Pengelolaan
Bab IV Pembinaan dan Pengawasan
Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat