Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

Menemukan 37 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2017

Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Perlindungan Konsumen

Download :
Perda Kolaka No.1 tahun 2017.pdf

Abstrak

RETRIBUSI

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSl SULAWESI TENGGARA ; 1/15/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

ABSTRAK:

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang panting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi Jasa Umum yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; c. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pemungutan retribusi, ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Kabupaten Kolaka yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya, dan dikeluarkan dari Perturan Daerah tersebut menjadi peraturan daerah yang berdiri sendiri; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, hiaruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolalaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pememfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012); 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/MDAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Tera dan Tera Ulang; 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1565); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VII PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI BAB VIII MASA RETRIBUSI TERUTANG BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN BAB XII TATA CARA PENAGIHAN BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV KEBERATAN BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
35 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2017

Perusahaan Daerah Air Minum

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Perda Kolaka No.7 tahun 2017.pdf

Abstrak

pdam

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kab Kolaka No. 7 Tahun 2017 No Registrasi 6/57/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Air Minum

ABSTRAK:

a. bahwa Air Minum merupakan sumber penghidupan yang mendasar bagi manusia, oleh karena itu keberadaannya, kualitasnya, dan pemenuhannya harus dijaga sedemikian rupa dengan mengembangkan sistem penyediaan air minum yang sehat, bersih, produktif dan menjamin keberkelanjutan dengan mendayagunakan sistem perusahaan yang baik untuk meningkatkan pelayanan masyarakat; b. bahwa pendirian PDAM sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah, bertujuan untuk mengelola sumber daya air dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan air minum yang bermutu di masyarakat Kabupaten Kolaka, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah; c. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka dipandang sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, karena itu perlu ditinjau kembali dengan membentuk peraturan daerah yang baru; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4279); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA PERUSAHAAN DAN KEDUDUKAN BAB Ill MODAL BAB IV ORGAN PDAM BAB V KEPEGAWAIAN BAB VI TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN PELAPORAN BAB VII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BAB VIII PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN BAB IX TARIF BAB X DANA PENSIUN BAB XI KETENTUAN SANKSI BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
26 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2017

Pengelolaan Zakat

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Perda Kolaka No.5 tahun 2017.pdf

Abstrak

pengelolaan-zakat

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Tahun 2017 No. 5 No. Register 4/55/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Zakat

ABSTRAK:

a. bahwa zakat merupakan instrumen keagamaan yang disamping bernilai ibadah juga memiliki nilai sosial ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Agar potensi zakat di masyarakat dapat didayagunakan secara optimal, maka zakat perlu dikelola dengan baik, melembaga, amanah, akuntabel, dan berkeadilan, sesuai dengan syariat Islam; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan Zakat, maka Perda Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat dinilai telah ketinggalan dan banyak kekurangan, karena itu dipandang perlu untuk ditinjau dan digantikan dengan perturan daerah yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508); 7. Peraturan Menteri Agama Nomors2 Tahun 2014 / tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN ZAKAT BAB III JENIS ZAKAT BAB IV ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT BAB V SEKRETARIAT BAZNAS KAB BAB VI PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VII INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA BAB VIII PEMBIAYAAN BAZNASDA DAN PENGGUNAAN RAK AMIL BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII LARANGAN BAB XIII KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
26 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 2 Tahun 2017

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda No 2 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TENAGA KERJA ASING

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2017/ NO. 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

Penerbitan Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Keija Asing yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten/Kota merupakan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria sebagai retibusi perizinan tertentu dan ditetapkan sebagai Retribusi Daerah
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; PP No. 31 Tahun 2013; PP No. 72 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 50 Tahun 2010; Permenaker No. 16 Tahun 2015
- Dalam peraturan ini diatur retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, objek, subjek dan wajib retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; strukur dan besarnya tarif retribusi; penyesuaian tarif retribusi; tata cara dan wilayah pemungutan; masa dan saat retribusi terutang; sanksi administrative; tata cara pembayaran; tata cara penagihan retribusi; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; kadaluarsa penagihan dan penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa; tata cara pemeriksaan retribusi; insentif pemungutan; pelaksana layanan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; serta pembinaan dan pengawasan. Terdapat penjelasan dalam peraturan ini

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
16

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2017

Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perda Kolaka No.4 tahun 2017.pdf

Abstrak

pedoman

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2017 No. 4 No. Register 3/54/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Peerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BAB IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BAB V JABATAN KOSONG BAB VI UNSUR STAF PERANGKAT DESA BAB VII KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN BAB VIII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAB IX PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI SANKSI ADMINISTRASI BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
18 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2017

Pelestarian Nilai Budayadan Nilai Sejarah Serta Pengelolaan Caga Budaya Di Kabupaten Kolaka

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
Perda Kolaka No.10 tahun 2017.pdf

Abstrak

cagar - budaya

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kab Kolaka No. 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelestarian Nilai Budayadan Nilai Sejarah Serta Pengelolaan Caga Budaya Di Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa nilai-nilai budaya dan nilai sejarah perlu dilestarikan guna menjadikan pemahaman Budaya dan catatan sejarah bagi masyarakat kabupaten Kolaka sekarang dan masa yang akan datang; b. bahwa nilai-nilai budaya yang perlu dilestarikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah nilai budaya seperti nama jalan, tempat umum dan/atau tempat bersejarah, peringatan hari bersejarah serta pengelolaan cagar budaya yang ada di kabupaten Kolaka dan sekitamya; c. bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Kolaka saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang sangat pesat, sehingga implikasinya dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan nilai Sejarah rakyat Kolaka sehingga dianggap perlu dibuatkan sarana untuk pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara; d. bahwa peraturan daerah Nomor 14 tahun 2004 tentang pelestarian nilai-nilai budaya dan peijuangan rakyat Kolaka dengan pemberian nama jalan, tempat umum, situs dan tempat bersejarah, serta peringatan peristiwa bersejarah di Kabupaten Kolaka sudah tidak relevan lagi mengingat perkembangan kota Kolaka khususnya dan Kabupaten Kolaka pada umumnya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b,huruf c dan hunif d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Nilai Budaya dan Nilai Sejarah serta Pengelolaan Cagar budaya di Kabupaten Kolaka;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2004 tentang Peletarian Nilai-nilai Budaya dan Perjuangan Rakyat Kolaka dengan pemberian nama jalan, tempat umum, situs dan tempat bersejarah, serta peringatan peristiwa bersejarah di Kabupaten Kolaka; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
BAB l KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PEMBERIAN NAMA JALAN BAB V NAMA TEMPAT UMUM DAN/ATAU TEMPAT BERSEJARAH BAB VI PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA BAB VIII PERINGATAN HARI/ PERISTIWA BERSEJARAH BAB IX TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII PENYIDIKAN BAB XIIl KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
22 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Kolaka

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Kolaka No. 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kolaka

Download :
Perda Kolaka No.8 tahun 2017.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kab Kolaka No. 8 Tahun 2017 No Registrasi 7/57/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9787 tahun 2016 tentang pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Kabupaten Kolaka, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 9 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Kabupaten Kolaka;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolalaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pememfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Kolaka

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
3 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 9 Tahun 2017

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perda Kolaka No.9 tahun 2017.pdf

Abstrak

hak - keuangan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Kab Kolaka No. 9 Tahun 2017 No Registrasi 8/58/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka; b. bahwa pengaturan mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD BAB IV PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
22 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2017

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Kolaka No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Download :
Perda Kolaka No.6 Tahun 2018.pdf

Abstrak

pengelolaan - bmd

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kab Kolaka No. 6 Tahun 2018 No Registrasi 5/56/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8704 Tahun 2016 dan Keputusan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 496 Tahun 2016 tentang pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolalaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pememanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Retribusi Perizinan Tertentu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
3 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2017

Standar Operasional Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Kolaka No. 2 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka

Download :
Perbup Kolaka No. 38 Tahun 2017.pdf

Abstrak

standar-operasional

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2017 / NO.38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka, perlu memberikan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat' khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan maka perlu dibentuk Standar Operasional Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka; b. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka;
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); · 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/2VM-PAN/II/2008 tentang pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerin tahan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Kolaka; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka; 12. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BAB IV STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
38 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT