Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Boyolali

Diakses 243 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 22 Tahun 2016
Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

produk hukum - tata cara pembentukan peraturan daerah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2016/No.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Boyolali perlu disusun regulasi daerah yang mengatur prosedur dan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan serta mendorong pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi mulai dari perencanaan hingga penyebarluasannya yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UU DNRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2015; Perda Kabupaten Boyolali No. 16 Tahun 2016;
1. asas dan tujuan 2. tahapan pebentukan dan teknik penyusunan peraturan daerah 3. perencanaan 4. penyusunan rancangan peraturan daerah 5. pembahasan rancangan peraturan daerah 6. evaluasi rancangan peraturan daerah 7. penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi 8. penyebarluasan 9. pengaturan sanksi dalam peraturan daerah 10. peraturan pelaksanaan 11. partisipasi masyarakat 12. pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
25 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 338 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 21 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

RETRIBUSI - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2016/No.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini. Sehingga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie Staatsblad 1926 Nomor 226, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 97 Tahun 2012; Perda Kabupaten Boyolali No. 13 tahun 2011
1. retribusi perpanjangan IMTA 2. cara mengukur tingkat penggunaan jasa 3. penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 4. masa retribusi dan saat retribusi terutang

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 49 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 20 Tahun 2016
Penetapan Desa di Kabupaten Boyolali

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Abstrak

desa - penetapan desa

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2016/No.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Desa di Kabupaten Boyolali

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Boyolali;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014
1. nama desa dan batas desa 2. tujuan penetapan desa

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 728 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 19 Tahun 2016
Penyelenggaraan Perparkiran

Lingkungan Hidup Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

perizinan - penyelenggaraan parkir

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD 2016/No.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perparkiran

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Boyolali, diperlukan penyelenggaraan perparkiran yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna, dan untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran perlu melakukan penataan parkir secara proporsional, efektif, dan efisien. Serta perparkiran di Kabupaten Boyolali merupakan kewenangan Daerah dan ketentuan Perparkiran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2013; Perda Kabupaten Boyolali No. 8 Tahun 2003; Perda Kabupaten Boyolali No. 9 Tahun 2011; Perda Kabupaten Boyolali No. 11 Tahun 2011; Perda Kabupaten Boyolali No. 10 Tahun 2013;
1. ruang lingkup 2. penyelenggaraan parkir 3. izin penyelenggaraan parkir 4. tempat parkir khusus 5. tarif parkir 6. karcis parkir 7. rambu dan marka 8. hak, kewajiban dan larangan 9. pembinaan dan pengawsan 10. pemindahan kendaraan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali (Lembaran Derah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 146), sepanjang mengenai ketentuan dan materi muatan yang mengatur tentang perparkiran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 254 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 18 Tahun 2016
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak

perekonomian - penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD 2016/No.18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK:

bahwa Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang melakukan kegiatan perdagangan sektor informal memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan berpotensi menjadi daya tarik wisata daerah, dan peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di Daerah yang melakukan kegiatan usahanya pada prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta, telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan, sehingga diperlukan penataan dan pemberdayaan secara terpadu untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 125 Tahun 2012; Permendagri No. 41 Tahun 2012; Permendagri No. 70 Tahun 2015;
1. ruang lingkup dan tujuan 2. penataan PKL 3. Permohonan TDU 4. hak, Kewajiban dan Larangan 5. pemebrdayaan PKL 6. Pembinaan dan pengawasan 7. pendanaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 816 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2016
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pertanian dan Peternakan

Abstrak

pertanian - perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD 2016/No.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

ABSTRAK:

bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Serta dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah, maka perlu pengaturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; Perda Provinsi Jawa tengah No. 6 Tahun 2010; Perda Provinsi Jawa tengah No. 2 Tahun 2013; Perda Kabupaten Boyolali No. 3 Tahun 2010; Perda Kabupaten Boyolali No. 14 Tahun 2016;
1. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup 2. Perencanaan dan penetapan 3. Pengembangan 4. Penelitian 5. Pemanfaatan 6. Pembinaan 7. Pengendalian 8. pengawasan 9. Sistem Informasi 10. Pembiayaan 11. Peran Serta Masyarakat 12. sanksi ADministratif 13. Ketentuan Penyidikan 14. ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
26 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 1257 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2016
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

rpjm - rpjm

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2016/No.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Perda Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010; Perda Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011; Perda Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011;
1.Ketentuan Umum 2.Rencana Pembangunan Jangka menengah 3.Sistematika RPMJD 4.Pengendalian dan Evaluasi 5.Perubahan RPJMD 6.Ketentuan Peralihan 8.Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 425 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2016
Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali

Badan Layanan Umum Kesehatan

Abstrak

RSUD - tarif pelayanan kesehatan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2016/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2013;
1.Ketentuan Umum 2.Maksud dan Tujuan 3.Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan 4.Komponen Tarif 5.Pola Perhitungan Tarif 6.Pengelolaan Penerimaan Jasa Pelayanan 7.Ketentuan Lain-lain 8.Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 179), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 148 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2016
Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali

Badan Layanan Umum Kesehatan

Abstrak

blu - tarif pelayanan kesehatan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2016/No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 tahun 2005; PP No. 65 tahun 2005; Permen Kesehatan No. 12 Tahun 2013; Permen Kesehatan No. 71 Tahun 2013;
1. maksud dan tujuan 2. ruang lingkup pelayanan kesehatan 3. komponen tarif 4. pola perhitungan tarif 5. pengelolaan penerimaan jasa pelayanan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 178), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 313 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015

APBD

Download :
Perda Pertanggungjawaban APBD Pembahasan Dewan.pdf

Abstrak

apbd - pertanggungjawaban apbd ta 2015

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2016/No.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2016; Perda Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun 2007; Perda Kabupaten Boyolali No. 16 Tahun 2011; Perda Kabupaten Boyolali No. 10 Tahun 2014; Perda Kabupaten Boyolali No. 8 Tahun 2015;
1. Laporan realisasi anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo 3. Laporan arus kas 4. Laporan Perubahan Ekuitas

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rinciannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
10 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 202 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

retribusi - retribusi pelayanan kesehatan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2016/No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali

ABSTRAK:

Bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat perlu ditunjang dengan sumber pembiayaan yang memadai dan berasal dari retribusi, maka pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali perlu disesuaikan;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 32 Tahun 2014; Perda Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2011;
Peraturan daerah ini memuat ketentuan mengenai Ketentuan Umum dan jenis Pelayanan Kesehatan di RSUD Simo

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 169 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

retribusi - retribusi pelayanan kesehatan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2016/No.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali

ABSTRAK:

bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dalam pemberian pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat perlu ditunjang dengan sumber pembiayaan yang memadai dan berasal dari retribusi. Serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali perlu disesuakan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali;
Pasal 18 ayat 6 UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 32 Tahun 2014; Perda Kabupaten Boyolali No. 19 Tahun 2011
1. Jenis Pelayanan Kesehatan RSUD Banyudono 2. Unit Pelaksana Fungsional di RSUD

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Lampiran Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 128) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 225 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2016
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
PERDA ADMINDUK.pdf

Abstrak

kependudukan - penyelenggaraan administrasi kependudukan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2016/No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiswa penting yang dialami penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan administasi kependudukan yang diatur dalam Perturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 4 tahun 2011, maka peraturan daerah sebagaimana dimaksud sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan. Sehingga perlu menetapkan Perturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 37 Tahun 2007; Perpres No. 25 tahun 2008; Perpres No. 26 tahun 2009;
1. Maksud dan Tujuan 2. Ruang Lingkup 3. Hak dan Kewajiban Penduduk di Bidang Administrasi Kependudukan 4. Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan dan Instansi Pelaksana 5. Pendaftaran Penduduk 6. Pencatatan Sipil 7. Pencatatan Perkawinan di KUA 8. Pembentulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil 9. Data dan Dokumen Kependudukan 10. Pemebtulan dan / tau pebatalan KK dan KTP-e 11. jangka Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan 12. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Terjadi Keadaan Darurat Dan Luar Biasa 13. SIAK 14. Perlindungan, Penyimpanan, dan Tata cara Untuk Memperoleh Data Pribadi Penduduk 15. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural 16. Pembiayaan 17. Penyidikan 18. Sanksi Administrasi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
51 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 203 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

keuangan daerah - pengelolaan keuangan daerah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2016/No.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan harus dilakukan secara transparant, partisipatif, dan akuntabel, dan berdasarkan ketentuan Pasal 151 Permen No. 58 Tahun 2005, ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah. Serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah No. 4 tahun 2007, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; Permandagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun 2007; Perda Kabupaten Boyolali No. 16 Tahun 2011
1. Jenis Pendapatan Asli Daerah 2. Klasifikasi Belanja Pemerintahan 3. Penyertaan investasi Pemerintah Daerah 4. Rancangan KUA 5. Rancangan PPAS 6. Penggunaan dana BOS

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
37 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 243 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2016
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak

perusahaan - tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2016/No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

ABSTRAK:

bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyrakat serta kelastarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Boyolali merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat terlaksana dengan baik apabila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku usaha dan masyarakat. Para pelaku usaha memeproleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelesatarian lingkungan dalams egala aspkenya sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU NO. 40 tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2012
1. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup 2. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan TJSLP 3. Kewajiban, Komitmen, dan Hak Perusahaan 4. Program TJSLP 5. Pelaksanaan TJSLP 6. Pembiayaan 7. Forum TJSLP 8. Peran Serta Masyarakat 9. Pengharagaan 10. Sistem Informasi TJSLP 11. Pembinaan dan Pengawasan 12. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 558 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2016
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Hak Asasi Manusia Pertahanan dan Keamanan

Abstrak

lingkungan - ketentraman dan ketertiban masyarakat

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2016/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa dalam rngka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Boyolali yang sejahtera, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor pariwisata, pendidikan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan prasarana umum beserta kelengkapannya, dan berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1982; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 tahun 2008; UU No. 44 Tahun 2008; UU NO. 11 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU NO. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 31 Tahun 1980; PP No. 6 Tahun 2010;
1. Ruang Lingkup dan Tujuan 2. Tertib Tata Ruang 3. Tertib Kesehatan 4. Tertib Usaha tertentu 5. Tertib Jalan dan Fasilitas Umum 6. Tertib Lingkungan Tempat Tinggal 7. Tertib SUngai, Saluran Air dan Sumber Air 8. Tertib Penghuni Bangunan dan Bangunan Tertentu 9. Tertib Sosial 10. Tertib tempat hiburan dan keramaian 11. Tertib peran Serta Masyarakat 12. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan 13. Ketentuan Penyidikan 14. Sanksi Administrasi 14. Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 6 Tahun 1989 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
21 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 795 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2016
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Lingkungan Hidup

Abstrak

tata ruang - pengelolaan ruang terbuka hijau

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2016/No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

ABSTRAK:

bahwa perkembangan dan pertumbuhan pembangunan disertai dengan alih fungsii lahan yang pesat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kulaitas lingkungan antara lain melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai, diperlukan pengaturan secara khusus dengan Peraturan Daerah mengenai standart yang baku, terencana, sistematis, terpadu dan berkelenjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang mengikat semua lembaga sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah kabupaten Boyolali tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 tahun 1950; UU No. 26 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014; PP no. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; Perda Provinsi Jawa tengah No. 6 Tahun 2010; Perda Kabupaten Boyolali No. 9 tahun 2011; Perda Kabupaten Boyolali No. 10 Tahun 2012
1. Asas, Maksud dan Tujuan 2. Fungsi dan Manfaat RTH 3. Jneis RTH 4. Ruang Lingkup Pengelolaan RTH 5. Perencanaan 6. Rencana Induk RTH 7. Pelaksanaan 8. Pemanfaatan 9. Pengendalian 10. Penebangan Pohon 11. pengawasan 12. Peran Serta Masyarakat 13. Larangan 14. Ketentuan Penyidikan 15. Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
24 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 504 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016
Penyelenggaraan Pemakaman

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

pemakaman - penyelenggaraan pemakaman

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2016/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pemakaman

ABSTRAK:

bahwa dengan meningkatnya populasi penduduk, akibat pesatnya perkembangan daerah Kabupaten Boyolali, maka pemakaman sebagai salah satu penunjang fasilitas umum, perlu dlakukan upaya penataan, penertiban, dan pengendalian pemakaman, dan berdasarkan ketentuan UU No. 23 tahun 2014, penyelenggaraan pemakaman merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota serta Peraturan Daerah Kabuapten Boyolali No. 3 tahun 1972 sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat sehingga perlu menetapkan Perturan Daeran tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 tahun 1950; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 1987; Perda Kabupaten Boyolali No. 9 Tahun 2011
1. Asas, maksud, dan tujuan 2. Ruang Lingkup 3. Ketertiban penyelenggaraan Pemakaman 4. TPBU 5. TPK 6. Pengabuan Jenazah 7. Pemindahan Lokasi 8. Larangan 9. Pemeliharaan 10. Ketentuan Lain-lain 11. Sanksi Administrasi 12. Ketentuan Penyidikan 13. Sanksi Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 1972 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
14 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 208 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2016
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali

BUMD Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak

penyertaan modal - penyertaan modal pdam tirta ampera

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2016/ No. 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas, dan fungsi badan usaha milik daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sebagai sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah di mana penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 11 Tahun 1974; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 1 Tahun 2008; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perda Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007; Perda Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2009; Perda Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2015;
1. Ketentuan Umum 2.Maksud dan tujuan 3.Prinsip Operasional perusahaan 4.Penganggaran 5.Penyertaan Modal 6.Jumlah dan Sumber 7.Tata Cara Pencairan 8.Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 9.Ketentuan Peralihan 10.Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm

Kabupaten Boyolali

Diakses 175 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2016
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali

Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak

perusahaan - penyertaan modal kepada pt aneka karya

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2016/ No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan asli daerah, diperlukan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali;
Pasal 18 ayat (6) UUD tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 1 Tahun 2008; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perda Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan daerah ini memuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hlm

Hasil Pencarian - ditemukan 20 peraturan

Tentang

Kontak