Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
ABSTRAK:
Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 31 ayat (4) menyatakan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi dan pengendalian. Petunjuk teknis penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBD dapat disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda No. 20 Tahun 2007; Perda No. 27 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tugas bendahara penerimaan OPD, tugas bendahara penerimaan PPKD, tugas bendahara pengeluaran OPD, tugas bendahara pengeluaran PPKD dan tugas BUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
7 hlm, Lampiran : 92 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Sumsel dan Bangka Belitung dan PD. Petrogas Ogan Ilir
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui investasi, perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan PD Petrogas Ogan Ilir yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD RI Tahun 1945; UU No. 37 Tahun 2003, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, dan Perda No. 1 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati itu diatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Sumsel dan Bangka Belitung dan PD. Petrogas Ogan Ilir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai : Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal, Dividen dan Pembagian Laba Atas Keuntungan Penyertaan Modal, Hak dan Kewajiban dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Kab Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Uang Persediaan Bagi organisasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan APBD TA 2018
ABSTRAK:
Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah, dlm rangka kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.37 Tahun 2003;UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 ; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No.24 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP no.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Ogan Ilir No.12 Tahun 2016; Perda No.28 Tahun 2017 dan Perbup No. 78 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati itu diatur tentang Penyediaan Uang Persediaan bagi Organasiasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka Pelaksanaan APBD TA 2018, besaran uang persediaanuntuk masing-masig OPD tersebut diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kab OI Thn 2018 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pengelolaan Balai Benih Lokal
ABSTRAK:
Bahwa guna meningkatkan pendapatan petani pembudidaya ikan dan konservasi sumberdaya perikanan diperairan umum diperlukan : benih, calon induk, induk ikan unggul dan murni, yang pengadaannya dilakukan oleh Balai benih Ikan Lokal Dinas Perikanan. Pengadaan tersebut dilaksanakan dalam upaya alih teknologi budidaya perikanan serta ditujukan untuk menjaga mutu genetika serta ketersediaan benih, calon induk dan induk ikan yang digunakan petani pembudidaya untuk kegiatan usahanya, hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.23 Tahun 1997,UU No. 37 Tahun 2003, UU No.31 Tahun 2004, UU no.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP no.58 Tahun 2005, Perda No.12 Tahun 2016, Perda No.28 Tahun 2017 dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No.01 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati itu diatur tentang Retribusi Pengelolaan Balai Benih Ikan Lokal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Penjualan dan Harga Produksi, Obyek Pengelolaan, Sistem Pengelolaan, Pembiayaan, Golongan Retribusi, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penundaan Pembayaran, Penagihan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa, Insentif Pemungutan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2018
ABSTRAK:
Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 160 Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2018
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.21 Tahun 1997, UU No.17 Tahun 2003, UU No.37 tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.3 Tahun 2010, UU No.12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No.86 Tahun 2017, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, PP No.70 Tahun 2015, PP No.18 Tahun 2017, Permendagri No.21 Tahun 2011, Permendagri No.14 Tahun 2016, Permendagri No.33 Tahun 2017, Perda No.20 Tahun 2007, Perda No.12 tahun 2016, Perda No.28 tahun 2017, Perbup No.30 Tahun 2017, dan Perbup No.78 Tahun 2017.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2018, perubahan tersebut dikarenakan adanya pergeseran objek belanja berkenaan dan pergeseran anatar rincian objek belanja dan objek belanja berkenaan pada OPD PPKD dan OPD Setda
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2018
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Bahwaberdasarkan Permendagri No.5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Peangkat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota yang melaksankan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perbup No.60 Tahun 206 tentang Susunan organisasi, uraian Tugas dan fungsi BPKA Kabupaten Ogan Ilir, hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.37 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No. 18 tahun 2016, Permedagri No.5 Tahun 2017, dan Perda Nomor 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati itu diatur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai : Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Sekretariat, Tata kerja, Kepegawaian, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
ABSTRAK:
Sistem pengendalian internal akan melengkapi pengendalian eksternal yang lebih menjamin kualitas dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan yang diterapkan di seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah guna menghindarkan penyelenggara negara dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana. Untuk efektif dan efisien dalam penerapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dalam Kabupaten Ogan Ilir maka Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor Tahun 2013 perlu diadakan peninjauan dan perubahan. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; Perka BPKP No. Per-1326/K/LB/2009; Perda No. 12 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pedoman SPIP, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
7 hlm, Lampiran : 146 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir No.78 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputusan gubernur Sumsel Nomor 602/KPTS/III/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Penunjukan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Tuan Rumah Penyelenggara MTQ Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2018-2022, sedangkan anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten OI TA 2018 belum memadai dan perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan, hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 21 Tahun 1997, UU No.17 Tahun 2003, UU No.37 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.3 Tahun 2010, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.20 Tahun 2001, PP No.18 Tahun 2016, PP N0.24 TAHUN 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, PP No. 70 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No.14 Tahun 2016, Permendagri No. 33 Tahun 2017, Perda No. 20 Tahun 2007, Perda No. 12 Tahun 2016, Perda No. 28 Tahun 2017, Perbup No. 30 Tahun 2017 dan Perbup No. 78 tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati itu diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir No.78 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Perbup Nomor 78 Tahun 2017 Penjabaran APBD TA 2018
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Perda No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 sebagai akibat adanya perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah. Dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut, perlu dilakukan penyesuainan indikator sasaran, indikator kinerja sasaran, penyesuaian penempatan program dan kegiata serta sasaran program berdasarkan urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah yang baru tersebut. Dengan diterbitkannya Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah menggantikan Permendagri No. 54 Tahun 2010, maka sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus disesuaikan. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda No. 9 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2005; Perda No. 9 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai ketentuan umum, sistematika, dan RPJM-P.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2018.
Mengubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Ogan Ilir No. 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
besaran-tunjangan-dan- standar -satuan- harga-belanja- pimpinan- dprd
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan dan Standar Harga Belanja Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten OI
ABSTRAK:
Bahwa Perbup Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD masih ada yang belum diatur masih perlu perubahan dan penyesuaian. Perubahan tersebut berdasarkan hasil notulen Rapat DPRD tanggal 30 Januari 2018 hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No. 37 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2017, PP No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2016, Permenkeu No.33/PMK.02/2016, Permendagri No.62 Tahun 2017, Perda No.6 Tahun 2017 dan Perbup No.81 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati itu diatur tentang Besaran Tunjangan dan Standar Harga Belanja Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten OI dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai : Bearan dan Standar, Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati Ini mencabut Perbup Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran tunjangan Pimpinan dan anggota PRD Kabupaten Ogan Ilir
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
