Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Bahwa pengendalian gratifikasi merupakan salah satu indikator penguatan pengawasan untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014
Materi Pokok: Pengendalian Gratifikasi, Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengawasan, Perlindungan dan Penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
Jumlah Halaman: 17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 1.1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Masterplan Pengembangan SmartCity Kabupaten Sleman Tahun 2017-2026
ABSTRAK:
Bahwa visi Kabupaten Sleman adalah terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-Government menuju Smart Regency (Kabupaten Pintar) pada tahun 2021. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sleman menuju Smart Regency diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada perangkat daerah yang disusun dalam bentuk masterplan pengembangan smart city Kabupaten Sleman
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016
Materi Pokok: Sistematika Masterplan pengembangan smart city meliputi:
a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II VISI SMART CITY KABUPATEN SLEMAN
c. BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY
d. BAB IV RENCANA AKSI SMART CITY DAERAH
e. BAB V PETA JALAN SMART CITY DAERAH
f. BAB VI PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
Jumlah Halaman: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Bagi Olahragawan, Olahragawan Pelajar, Pemuda, dan Pelatih Berprestasi
ABSTRAK:
Bahwa penghargaan bagi olahragawan, olahragawan pelajar, pemuda, dan pelatih yang berprestasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi keolahragaan dan kepemudaan, sehingga diperlukan pedoman dalam pemberian penghargaan bagi olahragawan, olahragawan pelajar, pemuda dan pelatih berprestasi di Kabupaten Sleman
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indomesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015
Materi Pokok: Penerima Penghargaan, Persyaratan dan Tatacara Penominasian, Bentuk Penghargaan dan Mekanisme Penyaluran Penghargaan, Tim Penilai, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
Jumlah Halaman: 8 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 24 Tahun 2018
Bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban wilayah di Kabupaten Sleman perlu didukung peran serta warga masyarakat yang terpadu dengan kondisi sosial dan kearifan budaya yang berkembang di wilayahnya; Bahwa untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat perlu dibentuk jaga warga sebagai organisasi pendukung keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang berbasis di wilayah padukuhan sehingga diperlukan upaya untuk mensinergiskan antara pendekatan keamanan, ketentraman ketertiban umum dengan pendekatan kesejahteraan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015
Materi Pokok: Kedudukan dan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Wewenang, Kewajiban, Hak dan Larangan, Pengembangan Ketrampilan Jaga Warga, Forum Komunikasi, Strategi dan Sasaran, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
Jumlah Halaman: 11 HLM;
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
Materi Pokok: Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan Tera, Tera Ulang dan/atau Zalibrasi UTTP serta pengujian BDKT yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Objek Retribusi adalah pelayanan Tera, Tera Ulang dan/atau dan pengujian yang meliputi pelayanan tera/tera ulang terhadap UTTP dan pengujian BDKT atau UTTP. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dalam mengelola rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan ketentuan mengenai pembukaan, pengelolaan, pelaporan, dan penutupan rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan rekening pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi dalam suatu peraturan, perlu menetapkan ketentuan mengenai rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008
Materi Pokok: Jenis Rekening SKPD, yakni a. rekening penerimaan; b. rekening pengeluaran; dan c. rekening lainnya. Kewenangan Pengelolaan Rekening, Pembukaan Rekening SKPD, Pengoperasian Rekening, Pelaporan Saldo Rekening SKPD, Penutupan Rekening
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
Jumlah Halaman: 16 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
Bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
Bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui peraturan perundangundangan yang ada perlu dikembangkan secara struktural melalui Peraturan yang dapat mentransformasikan hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan kedalam kebijakan, pogram, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sleman;
Bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sleman diperlukan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak;
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017
Materi Pokok: Sasaran KLA, Strategi Penyelenggaraan KLA, Hak dan Kewajiban Anak, Penyelenggaraan KLA, Kelembagaan KLA, Rencana Aksi Daerah KLA, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Desa Ramah Anak, Peran Serta, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2018.
Jumlah Halaman: 27 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum ditetapkanoleh Bupati; Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan tarif layanan kesehatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2013, Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2009, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2013
Materi Pokok: Kegiatan layanan di BLUD RSUD Prambanan yang berupa kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan dikenakan tarif, Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan dan atau kelas perawatan pada masing-masing tempat pelayanan, Tarif BLUD RSUD Prambanan meliputi jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan, Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif BLUD RSUD Prambanan. Kelas, Kategori, dan Kondisi Pelayanan, Besaran Tarif, Paket Layanan Kesehatan, Pembiayaan, Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Pemanfaatan Tarif, Mekanisme Pembayaran, Penagihan Biaya, Pengembalian Biaya Pelayanan, Pengelolaan Keuangan, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
Jumlah Halaman: 16 HLM; Lampiran : 11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 10.1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai sasaran dan prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 60 Tahun 2016
Materi Pokok: SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM Bidang Kesehatan meliputi:
a. SPM Wajib; dan
b. SPM Pengembangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan
Jumlah Halaman: 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 14.1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomor Induk Kebudayaan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka upaya pembinaan, pengembangan pelindungan, dan pelestarian kebudayaan masyarakat di Kabupaten Sleman diperlukan pencatatan dan pendokumentasian individu dan kelompok masyarakat kebudayaan daerah dalam bentuk Nomor Induk Kebudayaan Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007
Materi Pokok: Prosedur Pelayanan NIK, Pembentukan kelompok masyarakat kebudayaan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
Jumlah Halaman: 5 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
