Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 66 Tahun 2020
Penetapan standar pelayanan perizinan angkutan umum di provinsi gorontalo melalui sahabat

Standar/Pedoman

Abstrak

penetapan standar pelayanan perizinan angkutan umum di provinsi gorontalo melalui sahabat

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, BD.2020/NO.66

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan standar pelayanan perizinan angkutan umum di provinsi gorontalo melalui sahabat

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pemerintahan di Provinsi Gorontalo untuk kemudahan berusaha, membuka peluang investasi bagi pihak swasta dan lapangan kerja dalam penyelenggaraan angkutan umum, serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan Angkutan Umum Oi Provinsi Gorontalo melalui SAHABAT (Satu Hari Beres Angkutan Tertib).
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah UU No. 38 thn 2000; UU No. 25 thn 2007; UU No. 22 thn 2009; UU No. 25 thn 2009; UU No. 12 thn 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 thn 2019; UU No. 23 thn 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 74 thn 2014; PP No. 24 thn 2018; PERPRES No. 97 thn 2014; PERPRES No. 91 thn 2017; PERMENDAGRI No. 52 thn 2011; PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 15 thn 2014; PERMENDAGRI No. 80 thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 thn 2018; PERMENDAGRI No. 138 thn 2017; PERMEN Perhubungan No. PM 117 thn 2018; PERMEN Perhubungan No. PM 118 thn 2018; PERMEN Perhubungan No. PM 15 thn 2019; PERDA provinsi gorontalo No. 11 thn 2016; PERDA provinsi gorontalo No. 3 thn 2017; PERGUB No. 71 thn 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang penetapan standar pelayanan perizinan angkutan umum di provinsi gorontalo melalui sahabat termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, standar pelayanan publik, standar operasional prosedur, pembiayaan, dan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 64 Tahun 2020
Pelestarian cagar budaya

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
Pergub No. 64 th 2020 ttg Pelestarian cagar budaya.pdf

Abstrak

pelestarian cagar budaya

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 64, BD.2020/NO.64

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelestarian cagar budaya

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa Provinsi Gorontalo memiliki entita berbasis kultural, identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya yang menggambarkan kekhasan Provinsi Gorontalo sehingga harus dikelola kelestariannya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 38 thn 2000; UU No. 28 thn 2002; UU No. 11 thn 2010; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 36 thn 2005; PERMENDAGRI No. 80 thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 thn 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang pelestarian cagar budaya termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, tugas dan wewenang, ruang lingkup, pelestarian cagar budaya, pelindungan, registrasi, pemilikan dan penguasaan, penemuan, pengembangan dan pemanfaatan, penghargaan, pendanaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
Terdiri dari 22 halaman tanpa lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 63 Tahun 2020
Sistem pengukuran prestasi kerja pegawai negeri sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

PERGUB Prov. Gorontalo No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 50 Tahun 2016 tentang Sistem Pengukuran Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara Berbasis Revolusi Mental di Lingkungan Pemrintah Provinsi Gorontalo
PERGUB Prov. Gorontalo No. 50 Tahun 2016 tentang Sistem Pengukuran Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara Berbasis Revolusi Mental Di Ligkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Download :
Pergub No. 63 th 2020 ttg Sistem pengukuran prestasi kerja PNS.pdf

Abstrak

sistem pengukuran prestasi kerja pegawai negeri sipil

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 63, BD.2020/NO.63

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem pengukuran prestasi kerja pegawai negeri sipil

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Apartur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang profesional, bertanggung jawab, JUJur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem pengukuran prestasi kerja.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah pasal 18 ayat (6) thn 1945; UU No. 38 thn 2000; UU No. 12 thn 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 thn 2019; UU No. 5 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 53 thn 2010; PP No. 30 thn 2019; PERMENDAGRI No. 80 thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 thn 2018; PERGUB No. 50 thn 2016; PERGUB No. 8 thn 2018; PERGUB gorontalo No. 20 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang sistem pengukuran prestasi kerja pegawai negeri sipil termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pengembangan dan pengelolaan aplikasi siransija, evaluasi, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
Terdiri dari 27 halaman dengan lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 65 Tahun 2020
Petunjuk teknis bantuan keuangan khusus pembebasan lahan untuk pembangunan sekolah calon bintara tentara nasional indonesia angkatan darat

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

petunjuk teknis bantuan keuangan khusus pembebasan lahan untuk pembangunan sekolah calon bintara tentara nasional indonesia angkatan darat

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 65, BD.2020/NO.65

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk teknis bantuan keuangan khusus pembebasan lahan untuk pembangunan sekolah calon bintara tentara nasional indonesia angkatan darat

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah pasal 18 ayat (6) thn 1945; UU No. 38 thn 2000; UU No. 1 thn 2004; UU No. 3 thn 2011; UU No. 2 thn 2012; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PERPRES No. 71 thn 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No. 148 thn 2015; PP No. 12 thn 2019; PERMENDAGRI No. 13 thn 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 thn 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk teknis bantuan keuangan khusus pembebasan lahan untuk pembangunan sekolah calon bintara tentara nasional indonesia angkatan darat termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 61 Tahun 2020
Perubahan atas peraturan gubernur gorontalo nomor 10 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan langsung pangan daerah dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi selama pandemi corona virus disaese 2019 (COVID-19)

COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah dalam rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Abstrak

perubahan atas peraturan gubernur gorontalo nomor 10 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan langsung pangan daerah dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi selama pandemi corona virus disaese 2019 (covid-19)

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, BD.2020/NO.61

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas peraturan gubernur gorontalo nomor 10 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan langsung pangan daerah dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi selama pandemi corona virus disaese 2019 (COVID-19)

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa sehubungan dengan kebutuhan anggaran bantuan langsung pangan daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah pasal 18 ayat (6) thn 1945; UU No. 38 thn 2000; UU No. 24 thn 2007; UU No. 23 thn 2014; UU No. 2 thn 2020; PP No. 21 thn 2008; PP No. 12 thn 2019; keputusan presiden No. 11 thn 2020; instruksi presiden No. 4 thn 2020; PERMENDAGRI No. 13 thn 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 thn 2011; PERMENDAGRI No. 20 thn 2020; PERGUB gorontalo No. 10 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan gubernur gorontalo nomor 10 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan langsung pangan daerah dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi selama pandemi corona virus disaese 2019 (covid-19).

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi Selama Pandemi Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 39 Tahun 2020
Teknis pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 yang anggarannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mencabut :

PERGUB Prov. Gorontalo No. 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Pemberian Gaji, Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD Serta Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah Tambahan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Abstrak

teknis pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 yang anggarannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD.2020/NO.39

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Teknis pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 yang anggarannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan Atau Penghasilan Ketigabelas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 38 thn 2000; UU No. 17 thn 2003; UU No. 1 thn 2004; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 12 thn 2019; PP No. 44 thn 2020; PERMENDAGRI No. 80 thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 thn 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang teknis pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 yang anggarannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 32 Tahun 2020
Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan

Pendidikan

Download :
Pergub No.32 th 2020 ttg Revitalisasi Sekolah menengah Kejuruan.pdf

Abstrak

Revitalisasi sekolah menengah kejuruan

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2020/No.32

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saingan sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo,perlu dilakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan serta sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ritalisasi Sekolah menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendikbud No. 34 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perindustrian No.3/M-IND/PER/1/2017.
Dalam Peraturan di atur tentang kebijakan ravitalisasi SMK,kerjasama antara SMK dengan pelaku usaha,perguruan tinggi,LSP dan pihak lain yang terkait,revitalisasi sistem sertifikasi profesi,revitalisasi kurikulum,revitalisasi pendidik dan tenaga kependidikan,revitalisasi sarana dan prasarana,revitalisasi pengelolaan lembaga,pendampingan untuk SMK swasta,peranan gubernur dan perangkat daerah,pendanaan,ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020.
Terdiri dari 31 halaman tanpa lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 72 Tahun 2020
Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan

Standar/Pedoman

Abstrak

petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 72, BD.2020/NO.72

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa daIam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 28 thn 1999; UU No. 31 thn 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 thn 2001; UU No. 30 thn 2014; UU No. 11 thn 2020; PP No. 60 thn 2008; PP No. 53 thn 2010; PP No. 11 thn 2017; PP No. 12 thn 2017; PERMEN pendayaguaan aparatur negara & reformasi birokrasi No. 37 thn 2012; PERMENDAGRI No. 80 thn 2015; sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 thn 2018; PERDA provinsi gorontalo No. 11 thn 2016; PERGUB gorontalo No. 20 thn 2020; PERGUB gorontalo No. 25 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, benturan kepentingan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 29 Tahun 2020
Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan dengan Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah Daerah.

Administrasi dan Tata Usaha Negara Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Abstrak

pelaksanaan pengendalian pembangunan denan sistem elektronik monitoring evaluasi dan pelaporan pemerintah daerah

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BD.2020/No.29

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan dengan Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah Daerah.

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan efisien dan efektifitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah perlu sistem e-monev dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan di Provinsi Gorontalo dan pengendalian pembangunan dengan sistem e-monev dilaksanakan dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang didukung dengan data yang uptodate dan dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,penyusunan laporan akuntabilitasi kinerja pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem akuntabilitasi kinerja instansi pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No 14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2006; PP No.61 Tahun 2010; PP No.82 Tahun 2012; Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 sabagimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Provinsi Gorontalo No.3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penggunaan aplikasi sistem elekronik monitoring evaluasi dan pelaporan,Mekanisme pengendalian pembangunan menggunakan e-monep.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 36 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

APBD

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Abstrak

perubahan atas peraturan gubernur gorontalo nomor 1 tahun 2019 tentang prosedur pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36, BD.2020/No.36

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dilaksanakan dengan efektif,efisien,tertib,tranparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang undangan dan sebagaian kewenangan Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan APBD telah dilimpahkan kepada para pengelola keuangan daerah, dan pelaksanaan pembayaran dan pembebanan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah guna mewujudkan kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi badan pemeriksa Keuangan Ri atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Peraturan Presiden RI No. 35 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Prosedur Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 22 Tahun 2020
Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie

Badan Layanan Umum Kebijakan Akuntansi

Abstrak

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HASRI AINUN HABIBIE

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD.2020/No. 22

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah yang mengatur bahwa dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BULD, maka BULD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur oleh Kepala Daerah.
Dasar hukum peraturan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No.38 Tahun 2020; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Pemendagri No.79 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah DR.Hasri Ainun Habibie termasuk didalamnya Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Laporan Keuangan BLUD untuk tujuan konsolidasi, serta Review dan Audit.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2020.
Terdiri dari 216 halaman dengan lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 35 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

PERGUB Prov. Gorontalo No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
PERGUB Prov. Gorontalo No. 26 Tahun 2018 tentang Tanda nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR KENDERAAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD.2020/No.35

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas masing-masing perangkat Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo secara berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung tersedianya sarana kerja Kenderaan Dinas serta ketentuan dalam Peraturan Gubernur No.26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kenderaan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2014 ; Permendagri No.7 Tahun 2006; Permendagri No.19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang tanda Nomor Kenderaan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 13 Tahun 2020
Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pihak Ketiga Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Kesehatan Standar/Pedoman COVID-19 / Corona

Abstrak

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2020/No. 13

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pihak Ketiga Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum pengelolaan bantuan bencana yang berasal dari pihak pengelolaan bantuan bencana yang berasal dari pihak ketiga perlu diatur dengan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum Peraturan UU No.38 Tahun 2000; UU No. 24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020; Keputusan Gubernur Gorontalo No.139/32/IV/2020; Keputusan Gubernur Gorontalo No.131/11/III/2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Teknis Pengelolalaan Bantuan Pihak Ketiga Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 20 Tahun 2020
Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERGUB Prov. Gorontalo No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara

Download :
Pergub No. 20 Tahun 2020 ttg Kode Etik Pegawai ASN.pdf

Abstrak

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BD.2020/No. 20

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan kinerja, disiplin serta untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil, perlu pedoman kode etik pegawai aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, kode etik ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instnsi dan organisasi profesi.
Dasar hukum Peraturan Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.38 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.42 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2010; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur Tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk didalamnya mengatur tentang Nilai-nilai Dasar Bagi ASN, Kode Etik ASN, Majelis Kode Etik, Hak dan Kewajiban Pelapor dan Terlapor, Mekanisme Penegakan Kode Etik, Rehabilitasi, Serta Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2020.
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 48 Tahun 2020
Mekanisme pemberian dan pemanfaatan insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERGUB Prov. Gorontalo No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
PERGUB Prov. Gorontalo No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
PERGUB Prov. Gorontalo No. 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

mekanisme pemberian dan pemanfaatan insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD.2020/NO.48

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Mekanisme pemberian dan pemanfaatan insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal (8) peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah perlu diatur mekanisme pemberian dan pemanfaatan insentif.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah UU No. 38 thn 2000; UU No. 28 thn 2009; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 69 thn 2010; PP No. 12 thn 2019; PERDA No. 03 thn 2006; PERDA provinsi gorontalo No. 5 thn 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA provinsi gorontalo No. 9 thn 2014; PERDA provinsi gorontalo No. 06 thn 2012; PERDA provinsi gorontalo No. 10 thn 2013; PERDA provinsi gorontalo No. 08 thn 2014; PERDA provinsi gorontalo No. 01 thn 2015; PERDA provinsi gorontalo No. 11 thn 2016; PERDA provinsi gorontalo No. 6 thn 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang mekanisme pemberian dan pemanfaatan insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, insentif pemungutan dan besaran insentif, pengecualian penerima insentif pajak dan retribusi daerah, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
Terdiri dari 29 halaman dengan lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 6 Tahun 2020
Tata Kerja, Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah

Kebijakan Pemerintah

Abstrak

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD.2020/No. 06

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Kerja, Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan ayat (4) Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
Dasar hukum Peraturan Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur Tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah temasuk didalamnya Tata Kerja, Unsur Penentu Kebijakan, Pembiayaan, serta Koordinasi dan Pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 25 Tahun 2020
Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) di Lingkungan Pemerintah Daerah

Standar/Pedoman

Download :
Pergub No. 25 Tahun 2020 ttg Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan.pdf

Abstrak

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD.2020/No. 25

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan cepat, tepat. dan bertanggung jawab atas pengaduan aparatur sipil negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengembangan zona integrasi menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah.
Dasar hukum peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dngan UU No.20 Tahun 2001; UU No. 38 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.71 Tahun 2002; Permenpan-rb No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Dilingkungan Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya mengatur tentang whistleblower, tim pengelola pengaduan, mekanisme pengaduan, pengelola pengaduan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 53 Tahun 2020
Pelaksanaan peraturan daerah provinsi gorontalo nomor 4 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disaese 2019 (covid-19)

COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERGUB Prov. Gorontalo No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Abstrak

pelaksanaan peraturan daerah provinsi gorontalo nomor 4 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disaese 2019 (COVID-19)

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 53, BD.2020/NO.53

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan peraturan daerah provinsi gorontalo nomor 4 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disaese 2019 (covid-19)

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa sebagai tindak lanjut peraturan daerah provinsi gorontalo nomor 4 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disaese 2019.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah pasal 18 ayat (6) thn 1945; UU No. 4 thn 1984; UU No. 38 thn 2000; UU No. 36 thn 2009; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PERMENDAGRI No. 80 thn 2015; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 120 thn 2018; PERDA provinsi gorontalo No. 4 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang pelaksanaan peraturan daerah provinsi gorontalo nomor 4 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disaese 2019 (COVID-19) termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, sanksi, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 9 Tahun 2020
Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. Gorontalo No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja tidak terduga
PERGUB Prov. Gorontalo No. 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

Abstrak

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD.2020/No. 09

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 Ayat (1) tentang belanja tak terduga yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah.
Dasar Hukum Peraturan UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2004; UU No.24 Tahun; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagiamana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Provinsi Grontalo No.03 Tahun 2006;
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga termasuk didalamnya tentang Ruang Lingkup Belanja Tak Terduga, Mekanisme Belanja Tak Terduga, Pencairan Belanja Tak Terduga, serta Pertanggungjawaban dan Laporan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 40 Tahun 2020
Jaringan inovasi pelayanan publik

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Pergub No. 40 th 2020 ttg Jaringan inovasi pelayanan buplik.pdf

Abstrak

jaringan inovasi pelayanan publik

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, BD.2020/NO.40

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jaringan inovasi pelayanan publik

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa untuk optimalisasi transfer pengetahuan dan penyebaran inovasi pelayanan publik perlu penguatan dan pengembangan simpul jaringan inovasi pelayanan publik pada pemerintah daerah.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 38 thn 2000; UU No. 23 thn 2000; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; UU No. 30 thn 2014; PP No. 96 thn 2012; PP No. 38 thn 2017; PP No. 12 thn 2019; PERPRES No. 81 thn 2010; PERMEN pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No. 30 thn 2014; PERMENDAGRI No. 80 thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 thn 2018; PERMEN pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No. 5 thn 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang jaringan inovasi pelayanan publik termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, prinsip, tugas dan fungsi HUB JIPP, pelaksanaan kegiatan JIPP, struktur JIPP, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 44 Tahun 2020
Perubahan atas peraturan gubernur gorontalo nomor 29 tahun 2017 tentang pembentukan dewan ketahanan pangan daerah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah

Abstrak

perubahan atas peraturan gubernur gorontalo nomor 29 tahun 2017 tentang pembentukan dewan ketahanan pangan daerah

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD.2020/NO.44

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas peraturan gubernur gorontalo nomor 29 tahun 2017 tentang pembentukan dewan ketahanan pangan daerah

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah provinsi gorontalo nomor 29 tahun 2017 tentang pembentukan dewan ketahanan pangan daerah.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah UU No. 38 thn 2000; UU No. 18 thn 2012; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 17 thn 2015; PERPRES No. 83 thn 2006; PERDA provinsi gorontalo No. 11 thn 2016; PERGUB No. 74 thn 2016; PERGUB No. 29 thn 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan gubernur gorontalo nomor 29 tahun 2017 tentang pembentukan dewan ketahanan pangan daerah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 18 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Gorontalo

Kesehatan Standar/Pedoman COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Mengubah :

PERGUB Prov. Gorontalo No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Gorontalo
PERGUB Prov. Gorontalo No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Gorontalo

Abstrak

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, BD.2020/No. 18

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk pembatasan sosial berskala besar di Provinsi Gorontalo telah DItetapkan dengan Peraturan Gubernur Gorontaalo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Provinsi Gorontalo dan untuk melaksanakan efektifitas pelaksanaan PSBB di lapangan serta hasil pemantauan dan evaluasi Tim Evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Dasar hukum peraturan UU No.4 Tahun 1984; UU No.38 Tahun 2000; UU No. 24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2018; PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020; PP No.40 Tahun 1991; PP No.21 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.7 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020; Peraturan Menkes No.949/Menkes/SK/VII/2004; Peraturan Menhub No.PM 18 Tahun 2020; Peraturan Menhub RI No.25 Tahun 2020; Peraturan Menkes No.9 Tahun 2020; Keputusan Kepala BNPB No.9.A Tahun 2020; Keputusan Menkes No.HK.01.07/Menkes/104/2020; Keputusan Menkes RI No.HK.01.07/Menkes/279/2020; Keputusan Gubernur Gorontalo No.118/32/IV/2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Provinsi Gorontalo.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2019.
Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Gorontalo
Terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 71 Tahun 2020
Rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 71, BD.2020/NO.71

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) peraturan presiden nomor 21 tahun 2019 tentang rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 10 thn 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 thn 2006; UU No. 38 thn 2000; UU No. 4 thn 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 thn 2020; UU No. 30 thn 2009; UU No. 32 thn 2009; UU No. 36 thn 2009; UU No. 3 thn 2014; UU No. 7 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; UU No. 11 thn 2017; PP No. 74 thn 2001; PP No. 101 thn 2014; PERPRES No. 21 thn 2019 PERMENDAGRI No. 80 thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 thn 2018 PERMEN lingkungan hidup & kehutanan No. P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019; PERMEN kesehatan No. 41 thn 2019; PERMEN perdagangan No. 44/MDAG/PER/9/2009; PERMEN enegri & sumber daya mineral No. 26 thn 2018; PERMENDANEG No. 15 thn 2008; sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 67 thn 2011; PERDA provinsi gorontalo No. 4 thn 2011; PERDA provinsi gorontalo No. 4 thn 2006; PERDA provinsi gorontalo No. 8 thn 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, arah RAD-PPM, penyelenggaran RAD-PPM, pendanaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2020.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 55 Tahun 2020
Petunjuk teknis stimulus pemulihan ekonomi daerah melalui pemberian bantuan bagi UMKM di provinsi gorontalo tahun 2020

Koperasi, UMKM

Abstrak

petunjuk teknis stimulus pemulihan ekonomi daerah melalui bantuan bagi UMKM di provinsi gorontalo tahun 2020

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 55, BD.2020/NO.55

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk teknis stimulus pemulihan ekonomi daerah melalui pemberian bantuan bagi UMKM di provinsi gorontalo tahun 2020

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa penyebaran corona virus disaese (covid-19) sangat memberikan pengaruh negatif terhadap segala aspek kehidupan masyarakat, baik itu kehidupan sosial maupun ekonomi terutama bagi pelaku usaha mikro kecil atau menengah.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah UU No. 38 thn 2000; UU No. 20 thn 2008; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; UU No. 2 thn 2020; PP No. 12 thn 2019; PP No. 24 thn 2019; PERDA provinsi gorontalo No. 2 thn 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk teknis stimulus pemulihan ekonomi daerah melalui bantuan bagi UMKM di provinsi gorontalo tahun 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2020.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 38 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

APBD

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERGUB Prov. Gorontalo No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja tidak terduga
PERGUB Prov. Gorontalo No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

Abstrak

pERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, BD.2020/No.38

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 56 ayat (1) huruf c belanja tidak terduga ,yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta beberapa ketentuan dalam peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.21Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.39 Tahun 2020; Perda No.03 Tahun 2006.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran

Hasil Pencarian
Menemukan 63 peraturan (dalam 0,018 detik)

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian Menemukan 63 peraturan (dalam 0,018 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 63 peraturan (dalam 0,018 detik)