RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA THAUN 2021 NOMOR 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakn ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 46 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020; PP No. 21 Tahun 2021; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen ATR/Kepala BPN No. 13 Tahun 2021; Permendagri No. 17 Tahun 2021; Perda Provinsi Kepulauan Riau No. 2 Tahun 2009; Perda Provinsi Kepulauan Riau No. 3 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lingga No. 2 Tahun 2013; Perda Kabupaten Lingga No. 5 Tahun 2015
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang sistematika, pelaksanaan RPJMD, pengendalian dan evaluasi serta pendanaannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
394
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 04 Tahun 2021
PERUBAHAn anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 13 bulan September tahun 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 seabagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 25 Tahun 2020; Permendagri No. 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 36 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 40 Tahun 2020; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PMK No. 17/PMK.07/2021; Perda Kabupaten Lingga No. 2 Tahun 2017; Perda Kabupaten Lingga No. 6 Tahun 2020
Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan menetapkan hal-hal yang diubah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini merupakan pelaksana dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Daerah kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 82 Tahun 2015; Perda Kab. Lingga No. 6 Tahun 2016; Perbup Lingga No. 2 Tahun 2015
Hal yang diatur dalam peraturan ini yaitu keseluruhan proses pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa mengingat akan dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
64
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
sebagai dasar pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No. 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Lingga No. 6 Tahun 2020; Perbup Lingga No. 115 Tahun 2020
Peraturan ini mencakup petunjuk teknis pemberian tunjangan hari raya idul fitri 1442 H tahun 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
Peraturan Bupati Lingga No. 74 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1441 H Tahun 2020 Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
ABSTRAK:
UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG KELANCARAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN, URUSAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN, URUSAN PEMBANGUNAN DAN URUSAN KEMASYARAKATAN SECARA BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA, MAKA PERLU ADANYA KONTRIBUSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK SERTA UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN DAN EFEK JERA KEPADA WAJIB PAJAK YANG TIDAK TAAT/PATUH TERHADAP KEWAJIBANNYA MEMBAYAR PAJAK
UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 135 Tahun 2000; PP no. 137 Tahun 2000; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permenkeu No. 189 Tahun 2020; Keputusan Dirjen Pajak dan Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 31 Tahun 1986; Perda kab. Lingga No. 1 Tahun 2019
Peraturan ini mencakup Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, ketentuan persuratan sesuai tahapannya, serta ketentuan mengenai pejabat dan juru sita.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSKESMAS RAMAH ANAK DI KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut perlu ada upaya sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui Penyediaan Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak
UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; Permen Pemberdayaan Perempuan No. 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Perda Kabupaten Lingga No. 13 Tahun 2016
Aturan ini mencakup tujuan pendirian rumah sakit dan puskesmas ramah anak, penetapan, ruang ligkup, sasaran, indikator serta penilaian pelaporannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
10
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 05 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan upaya pemeintah daerah dalam rangka mewujudkan ketentraman, dan perlindungan bagi masyarakat Kabupaten Lingga;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum, perlu diatur dengan peraturan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 31 Tahun 1980; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 16 Tahun 2018; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 17 Taun 2018; Permendagri No. 44 Tahun 2010; Permendagri No. 44 Tahun 2010; Permendagri No. 40 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 26 Tahun 2020
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
68
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 18 Tahun 2021
Dewan Pengawas dan dewan direksi lembaga penyiaran publik lokal radio bunda tanah melayu
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BUNDA TANAH MELAYU
ABSTRAK:
belum adanya mekanisme ketentuan pengangkatan atau rekrutmen Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Radio Bunda Tanah Melayu serta mekanisme Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Radio Bunda Tanah Melayu
UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2005; Permekominfo No. 19 Tahun 2008; Permenkominfo No. 28 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Lingga No. 3 Tahun 2012
Peraturan ini mencakup beberapa Peraturan Bupati Lingga No. 101 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bunda Tanah Melayu telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga No. 101 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
Merubah Peraturan Bupati Lingga No. 101 Tahun 2018
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 45 Tahun 2021
Satuan polisi pamong praja (satpol pp) kabupaten lingga
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
Sehubungan dengan sudah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 60 Tahun 2019 tentang SATPOL PP Kabupaten Lingga dan terdapat perubahan pada Pasal 24, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tersebut
UU Bo. 32 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 16 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 26 Tahun 2005; Permendagri No. 49 Tahun 2007; Permendagri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2008; Permendagri No. 19 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pertanian No. 47/Permentan/OT.140/4/2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri Lingkungan dan Kehutanan Nomor P. 32/Menlhk/Setjen/Kum.2016; Permenkeu No. 72/PMK.05/2016; Permendagri No. 17 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perbup Lingga No. 123 Tahun 2018
Perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 60 Tahun 2019 tentang SATPOL PP Kabupaten Lingga dan terdapat perubahan pada Pasal 24 ayat (1) huruf b
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2021.
Peraturan Bupati Lingga Nomor 60 Tahun 2019 tentang SATPOL PP Kabupaten Lingga Pasal 24 ayat (1)
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 33 Tahun 2021
Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDTLH)
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INTEGRASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP (DDDTLH) BERPEDOMAN PADA DOKUMEN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) merupakan faktor penting untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dalam hal rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum tersusun, sehingga perlu untuk ditetapkan dala Peraturan Bupati.
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Pemendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Lingga No. 27 Tahun 2011Perda Kab. Lingga No. 5 Tahun 2015; Perda Kab. Lingga No. 13 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mengenai fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, lingkup dan pemetaannya berbasis ekosistem.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
