Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77 ayat (1), Pasal 83 ayat (6), Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96, Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
Pasal 18 UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PerPres No 16 Tahun 2018, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 79 Tahun 2018, PerMenKeu No 129/PMK.05/2020, PerLKPP No 12 Tahun 2021, Perda Provinsi Lampung No 4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan umum Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2022.
a. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung;
b. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
c. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
46
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 42 Tahun 2017
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN, INTALASI GAWAT DARURAT, KELAS II,KELAS KHUSUS, KELAS I,KELAS UTAMA (VIP) DAN EKSEKUTIF (VVIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN, INTALASI GAWAT DARURAT, KELAS II,KELAS KHUSUS, KELAS I,KELAS UTAMA (VIP) DAN EKSEKUTIF (VVIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tabun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP) Dan Eksekutif (WIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayiman kesehatan pada Rumah Saldt Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung telah rnemiliki beberapa alat penunjang radiologi yang canggih, sarana ruang aula, penitipan anak, Klinik Seandanan (Institusi Penerirna Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalabguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika], dan penyesuaian penetapan tarif penggunaan ambulance dan mobil jenazah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu merubah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tabun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama ( VIP ) Dan Eksekutif ( VVIP I Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi dan' menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tabun 2009 tentang Rumab Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 20 II tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
Menambah beberapa huruf pada beberapa pasal di Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas 1, Utama (VIP), dan Eksekutif (WIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Seperti penambahan jenis pelayanan penitipan anak.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2015
4 hlm, Lampiran 18 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2009 telah dibentuk organisasi dan tatakerj sekretariat daerah provinsi lampung sebagai implemetasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenagan pemerintah provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. udnang-undang nomor 8 tahun 1974
3. undang-undang nomor 32 tahun 2004
4. undang-undang nomor 33 tahun 2004
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011
6. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
7. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007
8. peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 57 tahun 2007
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2011
11. peraturan menetri dalam negeri nomor 70 tahun 2011
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009
peraturan daerah ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2009 tentang organisasi dan tatakerja sekretariat daerah provinsi dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan yang mengatur tentang parameter dalam menentukan pembagian dana bagi hasil Pajak Rokok kepada pemerintah kabupaterr/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan perubahan kembali, agar dapat dilaksanakan secara nyata bagi pembangunan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/pmk.07/2013
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 349) diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf b diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RISET DAN INOVASI DAERAH
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 17 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo UnU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi , Riset dan Inovasi merupakan kewenangan Pemrintah Provinsi; juga merupakan upaya terstruktur dalam sistem yg pelaksanaanya dpt diarahkan utk meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah yg berdampak pada nilai tambah optimal bagi perekonomian masyarakat; oleh karenanya diperlukan adanya regulasi yg dpt dijadikan sbg pedoman bagi pemerintah daerah dan amsyarakat sebagai tolok ukur baku bagi inovasi, serta standar baku pelaksanaan terhadap dampak negatif yg mungkin ditimbulkan.
Pasal 18 UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ; UU. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomonikasi Indonesia; Perda Provinsi Lampung No.4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung .
Riset dan Inovasi dilakukan berasaskan kemanfaatan, profesionalitas dan keterbukaan. Riset dilakukan dgn orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan/atau bahan pengambilan kebijakan daerah. Pemerintah Daerah melaksanan riset dengan melibatkan dan/atau berkoordinasi dgn Badan. Riset yg diinisiasi dan dilaksanakan oleh lembaga negara, perguruan tinggi, lembaga internasional, lembaga profesional, lembaga riset, orang perorangan dan Badan Usaha di Daerah diketahui dan disinergikan oleh pmerintah daerah san pemerintah kabupaten melalui Badan. Hasil Riset dipublikasi secara luas melalui media massa (cetak maupun online) dan jurnal ilmiah. Pemerintah Daerah daapt memfasilitasi perlindungan hasil riset melalui perlindungan kekayaan intelektual.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang STANDARISASI BARANG DAN STANDARISASI KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
berdasarkan pasal 20 peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kecuali penghapusan, berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan/atau harga
1. undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
5. peraturan pemerintahan nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
6. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang daerah
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
standarisasi barang dan kebutuhan barang milik daerah di lingkungan pemerintah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2017
ABSTRAK:
percepatan pencapaian terget penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2017 serta dalam rangka optimalisasi kinerja instansi pelaksana dan institusi terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dimaksud, telah ditetapkan target triwulanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dengan peraturan gubernur lampung nomor 10 tahun 2017
1. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
2. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
3. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
4. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
6. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
8. peraturan daerah provinsi lampung nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 32 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi daerah
10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 14 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2017
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 15 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan provinsi lampung tahun anggaran 2017
peraturan gubernur ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan gubernur lampung nomor 10 tahun 2017 tentang penetapan target triwulanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
ABSTRAK:
hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial merupakan hak asasi manusia setiap orang, dan keterbukaan informasi publik mrupakan salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good goverment)
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 28 tahun 1999
3. undang-undang nomor 25 tahun 2004
4. undang-undang nomor 32 tahun 2004
5. undang-undang nomor 11 tahun 2008
6. undang-undang nomor 14 tahun 2008
7. undang-undang nomor 25 tahun 2009
8. undang-undang nomor 43 tahun 2009
9. undang-undang nomor 12 tahun 2011
10. peraturan pemerintah nomor 68 tahun 1999
11. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
12. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007
13. peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007
14. peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010
15. peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010
16. peraturan menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2010
17. peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2011
18. peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010
19. peraturan komisi informasi nomor 2 tahun 2010
20 peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007
21. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009
22. peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2009
23. peraturan daerah provinsi lampung nomor 12 tahun 2009
24. peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 2009
25. peraturan daerah provinsi lampung nomor 14 tahun 2009
26. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011
27. peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2012
28. peraturan daerah provinsi lampung nomor 9 tahun 2012
peraturan daerah ini memutuskan tentang pelayanan informasi publik
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2013.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2022
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964, UU No 40 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 54 Tahun 2017, Perpres No 16 Tahun 2018, Perpres No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Perda Provinsi Lampung No 2 Tahun 2009, Perda Provinsi Lampung No 7 Tahun 2011, Pergub Provinsi Lampung No 54 Tahun 2021, Pergub Provinsi Lampung No 15 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Halaman : 11
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
ABSTRAK:
air merupakan salah satu sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilestarikan fungsinya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 8 tahun 1981
3. undang-undang nomor 5 tahun 1984
4. undang-undang nomor 7 tahun 2004
5. undang-undang nomor 32 tahun 2004
6. undang-undang nomor 19 tahun 2009
7. undang-undang nomor 32 tahun 2009
8. undang-undang nomor 12 tahun 2011
9. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983
10. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1999
11. peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000
12. peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001
13. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007
14. peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2008
15. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2008
16. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2009
17. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011
18. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012
19. keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor 115 tahun 2003
20. peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 12 tahun 2006
21. peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2011
22. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009
23. peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 2009
24. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011
peraturan daerah ini memutuskan tentang pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
