Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 45 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Tabalong No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong

Download :
PERBUP No 45 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Struktur Organisasi - TATA KERJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2016/NO.45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016.
Hal yang diatur dalam Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat ; Unit Pelaksana Teknis; Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Jabatan dan Eselon; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
8 halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 56 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP No 56 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Struktur Organisasi - TATA KERJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2016/NO.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016.
Hal yang diatur dalam Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; Unit Pelaksana Teknis; Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Jabatan dan Eselon; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
7 halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4 Tahun 2016
Subsidi Beras Untuk Keluarga Miskin/Beras Untuk Keluarga Sejahtera Gratis Kabupaten Tabalong Tahun 2016

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Tabalong No. 7 Tahun 2017 tentang Belanja Subsidi Beras/Beras Gratis Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kabupaten Tabalong

Download :
PERBUP NO. 04 THN 2016 RASKIN RASTRA.pdf

Abstrak

Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2016/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Subsidi Beras Untuk Keluarga Miskin/Beras Untuk Keluarga Sejahtera Gratis Kabupaten Tabalong Tahun 2016

ABSTRAK:

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat khususnya berkaitan dengan kerawanan pangan masyarakat miskin, maka Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengalokasikan belanja subsidi kepada BULOG sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaarr/Iembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang Peraturan Pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Subsidi Beras Untuk Keluarga Miskirr/Beras Untuk Keluarga Sejahtera Gratis Kabupaten Tabalong Tahun 2016.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 18 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 68 Tahun 2002; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 87 Tahun 2014; Inpres Nomor 5 Tahun 2015; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 42 Tahun 2010; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2015; Perbup Tabalong Nomor 91 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Subsidi Beras Untuk Keluarga Miskirr/Beras Untuk Keluarga Sejahtera Gratis Kabupaten Tabalong Tahun 2016, meliputi Ketentuan Umum; Tujuan, Sasaran dan Manfaat; Anggaran Belanja Subsidi; Peruntukan Belanja Subsidi; Mekanisme Pencairan Belanja Subsidi; Mekanisme Penyaluran Raskin; Pengawasan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2016.
7 halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2017
Belanja Subsidi Beras/Beras Gratis Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kabupaten Tabalong

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Mencabut :

PERBUP Kab. Tabalong No. 4 Tahun 2016 tentang Subsidi Beras Untuk Keluarga Miskin/Beras Untuk Keluarga Sejahtera Gratis Kabupaten Tabalong Tahun 2016

Download :
PERBUP NOMOR 07 TAHUN 201731102017.pdf

Abstrak

BANTUAN SOSIAL - kesejahteraan masyarakat

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2017/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Subsidi Beras/Beras Gratis Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat khususnya berkaitan dengan kerawanan pangan keluarga pra sejahtera, maka Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengalokasikan belanja subsidi kepada BULOG sebagaimana telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu paten Tabalong. Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang Peraturan Pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerin tah Nom or 17 Tah un 20 15; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Belanja Subsidi Beras/Beras Gratis Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Tabalong, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Anggaran Belanja Subsidi; Peruntukan Belanja Subsidi; Mekanisme Pencairan Belanja Subsidi; Mekanisme Penyaluran Rastra; Pengawasan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2017.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2016 ten tang Subsidi Beras Untuk Keluarga Miskin/Beras Untuk Keluarga Sejahtera Gratis Kabupaten Tabalong Tahun 2016.
7 Halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 54 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP No 54 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Struktur Organisasi - TATA KERJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2016/NO.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016.
Hal yang diatur dalam Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Persampahan dan Kebersihan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penataan Lingkungan; Unit Pelaksana Teknis; Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Jabatan dan Eselon; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
8 halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 53 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP No 53 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Struktur Organisasi - TATA KERJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2016/NO.53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016.
Hal yang diatur dalam Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Keselamatan; Unit Pelaksana Teknis; Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Jabatan dan Eselon; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
7 halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2019
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Desa

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Tabalong No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
PERBUP Kab. Tabalong No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 1 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Download :
PERBUP 11-2019 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILKADES SERENTAK.pdf

Abstrak

Ketenagakerjaan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2019/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 34, Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 47 D ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016.
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Pemilihan Kepala Desa Serentak, Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan, 3. Pelaksanaan, 4. Penetapan Pemilih, 5. Perencanaan, 6. Pemungutan dan Perhitungan Suara, 7. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Calon Kepala Desa, 8. Pembiayaan, 9. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa, 10. Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
25 halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 69 Tahun 2020
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

Arsip

Download :
Perbup No 69 Tahun 2020 ttg SKKAD.pdf

Abstrak

ARSIP

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2020/NO.71

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, maka perlu adanya klasifikasi atau pembatasan terhadap akses arsip dinamis ; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 59 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Asas Klasifikasi; Arsip Dinamis; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
11 Halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 46 Tahun 2018
Tata Cara Dan Prosedur Permintaan Dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

PERBUP Kab. Tabalong No. 43 Tahun 2014 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2018/NO.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Dan Prosedur Permintaan Dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

Untuk menjamin keseragaman dan tertib administrasi dalam pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur prosedur permintaan dan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016.
Ketentuan Tata Cara dan Prosedur Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong tercantum dalam Lampiran beserta Anak Lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
31 halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2018
Penyertaan Modal Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perda Tabalong No. 10 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018/No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dengan didukung adanya sarana prasarana pengelolaan air bersih, perlu adanya penyertaan modal barang milik daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong. Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tujuan; Penyertaan Modal BMD senilai Rp. 58.763.987.618,- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; Bagi Hasil Keuntungan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2019.
6 halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 44 Tahun 2018
Pedoman Penyusunan Dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2018/NO.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu dilakukan penyeragaman penyusunan dan pendokumentasian produk hukum daerah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong secara terencana, terpadu dan terkoordinasi. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu adanya Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 ; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah, meliputi: Ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah; Perencanaan; Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan; Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan; Pembahasan Produk Hukum Daerah; Penetapan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi; Penyebarluasan; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
20 halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2015
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

APBD

Download :
NO 04 2015 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2014.pdf

Abstrak

APBD

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Tabalong.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 37 Tahun 2018
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim

Badan Layanan Umum Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup Tabalong No. 37 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAHNON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2018/NO.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, SKPD/Unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai; SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
Undang-UndangNomor 8 Tahun 1965; Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003; Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2013
Peraturan Bupati Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Meliputi: KETENTUAN UMUM, ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP, STATUS KEPEGAWAIAN BLUD NON PNS, PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON PNS, HUBUNGAN KERJA, JANGKA WAKTU PERJANJIAN PEGAWAI BLUD NON PNS, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI BLUD NON PNS, GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN, PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON PNS, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
8

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 69 Tahun 2016
Pedoman Penggunaan Dana Hibah Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Tabalong

Pendidikan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
PERBUP No 69 Tahun 2016.pdf

Abstrak

HIBAH

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2016/NO.69

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

Agar penggunan Dana Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tabalong tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien dan pertanggungjawaban keuangan Dana Hibah dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tabalong. Daria Bantuan Hibah Kepada Lembaga PAUDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk: belanja pembelian alat Kantor (bahan habis pakai); insentif pengelola Pendidikan Kepala Sekolah dan tenaga pendidik; dan biaya konsumsi harian dan rapat-rapat di PAUDlGTKIdan HIMPAUDI. Besaran Dana Bantuan Hibah Kepada Lembaga PAUD diberikan menggunakan perhitungan jam kerja per Pendidik per hari 4 (empat) jam x (kali) 25 (dua puluh lima) hari kerja: untuk Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain sebesar Rp 550.000,00; dan Untuk Tempat Penitipan Anak sebesar Rp 600.000,00.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
5 halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 57 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP No 57 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Struktur Organisasi - TATA KERJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2016/NO.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016.
Hal yang diatur dalam Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Holtikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Penyuluhan; Unit Pelaksana Teknis; Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Jabatan dan Eselon; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
9 halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2020/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan, perlu disesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan. Perpustakaan telah mengalami perkembangan dari aspek pengelolaan, pemanfaatan dan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu adanya peraturan terkait teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 diubah yaitu terkait Ketentuan Umum; Pembentukan Perpustakaan, Taman Bacaan, dan Sudut Baca; Penyelenggaraan Perpustakaan; dan pelimpahan wewenang Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan dan TBM dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2020.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan.
8 Halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2019
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

APBD

Abstrak

apbd

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2019/No.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penganggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan memperhatikan ketentuan pada Nomor 4 point c Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tahun Anggaran 2019 bahwa bagi Pemerintah Daerah yang belum menganggarkan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD dalam APBD Tahun Anggaran 2019, maka segera melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; bahwa dalam rangka penganggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu elakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 87 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 43), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 07), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 2 diubah; 3. Ketentuan Pasal 3 diubah; 4. Ketentuan Pasal 4 diubah;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2019.
8 Halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2016
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

APBD

Download :
perda No 6 Tahun 2016.pdf

Abstrak

APBD

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, ekadaan yang menyebabkan pergeseran antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum : UUD RI Tahun 1945 pasal 18 ayat 6, UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 109 Tahun 2000, PP Nomor 24 Tahun 2004, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 65 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 3 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 30 Tahun 2011, PP Nomor 2 Tahun 2012, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 52 Tahun 2015, Perda Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009, Perda Kabupaten Tabalong
Peraturan Daerah ini menjabarkan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
14 halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2016
Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Di Kabupaten Tabalong

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Tabalong No. 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial

Download :
PERBUP No 16 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2016/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Di Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban keluarga miskin di Kabupaten Tabalong yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kematian. Sebagai pedoman pemberian dana santunan kematian kepada keluarga miskin serta agar pelaksanaaan pemberian santunan dapat efisien, efektif, dan tepat sasaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011 ; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014; Perbup Tabalong Nomor 15 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Tabalong, meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Besaran Santunan Kematian; Penerima Santunan Kematian; Perayaratan dan Pencairan Dana Santunan Kematian; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2016.
6 Halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 60 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

Struktur Organisasi

Download :
Perbup No 62 Tahun 2020 ttg SOTK Perubahan DINAS PERKIMTAN (1).pdf

Abstrak

Struktur Organisasi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2020/NO.62

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong, makadi pandang perlu untuk menyesuaikan kembali susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja DinasPerumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016.
Peraturan ini Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong; Susunan Organisasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
6 Halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 09 Tahun 2018
Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepala Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perda Tabalong No. 9 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2018/No.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepala Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di perdesaan melalui pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Perda.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2017.
Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah BPR di Kab. Tabalong; Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah; Bagi Hasil Keuntungan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
7 halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 56 Tahun 2020
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong

Struktur Organisasi

Abstrak

Struktur Organisasi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2020/NO.58

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; maka di pandang perlu untuk menyesuaikan kembali susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016.
Peraturan ini Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
6 Halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2022
Perubahan Kedua atas kedua tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
perda tabalong no 02-2022.doc

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, BD.2022/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas kedua tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

Bahwa administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar warga negara Indonesia yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada penduduk di daerah; Bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diubah; Bahwa dalam rangka menindaklanjuti terbitnya peraturan pelaksanaan terkait administrasi kependudukan yang menjadi landasan operasional penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang harus disesuaikan oleh Pemerintah Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Dasar Hukum: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri 104 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
24 Halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 36 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Tabalong No. 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
PERBUP Kab. Tabalong No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

Download :
PERBUP No 36 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Struktur Organisasi - TATA KERJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2016/NO.36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum; Staf Ahli; Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Jabatan dan Eselon; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
14 halaman

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP NO. 07 THN 2016.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2016/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Lingkungan Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Lingkungan Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965 ; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2016; Perbup Tabalong Nomor 48 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Lingkungan Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong, meliputi Ketentuan Umum; Tata Cara Pembayaran, Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Wajib Retribusi yang dapat Mengajukan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
7 halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 734 peraturan (dalam 0,026 detik)

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian Menemukan 734 peraturan (dalam 0,026 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 734 peraturan (dalam 0,026 detik)