Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Tuban TA 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Perda Kab Tuban 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Tuban maka kepada Pimpinan disediain dana operasional pimpinan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
b. bahwa sesuai perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab Tuban berdasarkan data APBD Kab Tuban TA 2017 kemampuan keuangan daerah kab Tuban termasuk kelompok tinggi
c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan dana operasional pimpinan DPRD Kab Tuban TA 2017 dalam suatu Peraturan Bupati
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 1 Tahun 2004
4. UU No 33 Tahun 2004
5. UU No 17 Tahun 2014
6. UU No 223 Tahun 2014
7. PP No 58 Tahun 2005
8. PP No 16 Tahun 2010
9. PP No 18 Tahun 2017
10. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah kedua kali dengan Permendagri No 21 Tahun 2011
11. Permendagri No 80 Tahun 2015
12. Permendagri No 62 Tahun 2017
13. Perda Kab Tuban No 6 Tahun 2007
14. Perda Kab Tuban No 8 Tahun 2017
15. Perbup Tuban Nomor 44p Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang dana operasional Pimpinan DPRD Kab Tuban TA 2017. Dana Operasional adalah belanja penunjang DPRD untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 42 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, maka perlu menetapkan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Tuban dalam suatu Peraturan Bupati
1. UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah UU No 2 Tahun 1965
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU NO 22 Tahun 2003
4. UU No 1 Tahun 2004
5. UU No 15 Tahun 2004
6. UU No 33 Tahun 2004
7. UU No 12 Tahun 2011
8. UU No 23 Tahun 2014
9. PP No 58 Tahun 2005
10. PP No 16 Tahun 2010
11. PP No 18 Tahun 2017
12. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah Permendagri No 21 Tahun 2011
13. Perda No 6 Tahun 2007
14. Perda No 7 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Tuban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan Drum Kosong Bekas Aspal
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab Tuban No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka pengelolaan Direksi Kit/Gudang Direksi Proyek dan drum kosong bekas aspal, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/56/KPTS/414.014/2002 tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan drum kosong bekas aspal untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi saat ini; berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan drum kosong bekas aspal
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 23 Tahun 2014
4. PP No 58 Tahun 2005
5. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah Permendagri No 21 Tahun 2011
6. Perda No 14 Tahun 2016
7. Peraturan Buapti No 59 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan Drum Kosong Bekas Aspal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/96/KPTS/414.014/2002 tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek Drum Bekas Aspal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati
1. UU No 12 Tahun 1950;
2. UU No 17 Tahun 2003;
3. UU No 28 Tahun 2009;
4. UU No 23 Tahun 2004
5. PP Nom 58 Tahun 2005;
6. PP Nomor 69 Tahun 2010;
7. Permendagri Nmor 13 Tahun 2006;
8. Perda Tuban 5 Tahun 2011
9. Perda Tuban No 4 Tahun 2012
10. Perda Tuban No 14 Tahun 2016
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 68 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah. Berisi ketentuan umum; Insentif Pemungutan Pajak Daerah; Penggolongan Ketetapan dan Pembagian Tugas Pemungutan PBB-P2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2017.
Peraturan Bupati Tuban Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 4 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam suati Peraturan Bupati Tuban;
b. bahwa dengan ditetapkannya Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam suatu Peraturan Bupati Tuban;
1. UU No 12 Tahun 1950;
2. UU No 17 Tahun 2003;
3. UU N0 1 Tahun 2004;
4. UU No 33 Tahun 2004;
5. UU No 28 Tahun 2009;
6. UU No 23 Tahun 2014;
7. PP No 58 Tahun 2005;
8. PP No 69 Tahun 2010;
9. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimanan diubah Permendagri 21 Tahun 2011
10. Perda Kab Tuban Nomor 5 Tahun 2011
11. Perda Kab Tuban Nomor 4 Tahun 2011
12. Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2011
13. Perda Kab Tuban Nomor 7 Tahun 2011
14. Perda Kab Tuban Nomor 8 Tahun 2011
15. Perda Kab Tuban Nomor 10 Tahun 2011
16. Perda Kab Tuban Nomor 11 Tahun 2011
17. Perda Kab Tuban Nomor 12 Tahun 2011
18. Perda Kab Tuban Nomor 1 Tahun 2012
19. Perda Kab Tuban Nomor 2 Tahun 2012
20. Perda Kab Tuban Nomor 3 Tahun 2012
21. Perda Kab Tuban Nomor 5 Taun 2012
22. Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2012
23. Perda Kab Tuban Nomor 7 Tahun 2012
24. Perda Kab Tuban Nomor 12 Tahun 2012
25. Perda Kab Tuban Nomor 15 Tahun 2015
26. Perda Kab Tuban Nomor 10 Tahun 2016
27. Perda Kab Tuban Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan ini berisi ketentuan umum, alokasi insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penerima insentif, pemanfaatan dan besaran insentif, penganggaran, pelakanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
Peraturan Bupati Nomr 33 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Permenkeu No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana desa, maka Pertauran Bupati Tuban Nomor 82 Tahun 2016 tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kab Tuban TA 2017, perlu untuk disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a guna lebih memperkuat tata cara mengenai pembagian, penetapan dan penggunaan dana desa di setiap desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tuban tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban No 82 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Tuban TA 2017
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 6 Tahun 2014
3. PP No 43 Tahun 2014
4. PP No 60 Tahun 2014
5. Perpres No 97 Tahun 2016
6. PMK No 49 Tahun 2016
7. Permendagri No 113 Tahun 2014
8. Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 Tahun 2016
9. PMK No 50/PMK.17/2017
10. Perda No 23 Tahun 2016
11. Perbup No 78 Tahun 2016
12. Perbup No 82 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban No 82 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kab Tuban TA 2017. Ketentuan yang diubah :
1. Pasal 8
2. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus
3. Diantara Pasal 9 dan 10 disisipkan 2 pasal, yakni Pasal 9A dan 9B
4. Pasal 11
5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 11A
6. Ketentuan Pasal 12 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
Peraturan Bupati Tuban No 82 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kab Tuban TA 2017
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Tuban TA 2018
ABSTRAK:
bahwa sebagai tinda lanjut pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) huruf a Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telag diubah dua kali dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, maka dalam rangka pelaksanaan APBD Kab Tuban, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kab Tuban TA 2018.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 1 Tahun 2004
4. UU No 15 Tahun 2004
5. UU No 25 Tahun 2004
6. UU No 12 Tahun 2011
7. UU No 23 Tahun 2014
8. PP No 24 Tahun 2005
9. PP No 58 Tahun 2005
10. PP No 8 Tahun 2006
11. PP No 2 Tahun 2012
12. PP No 12 Tahun 2017
13. Perpres No 54 Tahun 2010
14. Permendagri No 13 Tahun 2006
15. Permendagri No 32 Tahun 2011
16. Permendagri No 33 Tahun 2017
17. Perda Kab Tuban No 6 Tahun 2007
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD TA 2018. Pedoman ini merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan APBD TA 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
106
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Paraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2017
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan harga bahan konstruksi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perbupati No 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kab Tuban TA 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban No 7 Tahun 2017 maka untuk pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar harga dimaksud dan menetapkannya kembali dalam Peraturan Bupati;
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 1 Tahun 2004
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 58 Tahun 2005
6. PP No 27 Tahun 2014
7. Perpres No 54 Tahun 2010
8. Permendagri No 13 Tahun 2006
9. Permendagri No 19 Tahun 2016
10. Perbupati No 21 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Keuda atas Peraturan Bupati Tuban No 21 Tahun 2016 tentang Standar Stuan Harga Pemerintah Kab Tuban TA 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Tuban No 21 Tahun 2016 tentang Standar Stuan Harga Pemerintah Kab Tuban TA 2017 diubah.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 16 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) PP No 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 ayat (1) Permendagri No 13 Tahun 2006, Pemda dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin dan kesejahteraan bagi PNS di Lingkungan Pemkab Tuban perlu memberikan tambahan penghasilan kepada PNS di Lingkungan Pemkab Tuban
c. bahwa Perbup No 45 Tahun 2011 tentang Penghasilan PNS sebagaimanan telah diubah beberapa kali dengan Perbup No 38 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pns di Lingkungan Pemkab Tuban
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 1 Tahun 2004
4. UU No 15 Tahun 2004
5. UU No 12 Tahun 2011
6. UU No 5 Tahun 2014
7. UU No 23 Tahun 2014
8. UU No 30 Tahun 2014
9. PP No 100 Tahun 2000
10. PP No 58 Tahun 2005
11.PP No 79 Tahun 2005
12. PP No 53 Tahun 2010
13. PP No 18 Tahun2016
14. Permendagri No 13 Tahun 2006
15. Perda No 6 Tahun 2007
16. Perda Nomor 4 Tahun 2008
17. Perda Nomor 12 Tahun 2012
18. Perda No 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan kepada PNS d Lingkungan Pemkab Tuban. Ketentuan ibi berisi ketentuan pemberian tambahan penghasilan; besaran tambahan penghasilan; penghitungan tambahan penghasilan; pencairan dan pengurangan tambahan penghasilan; pajak penghasilan; sumber anggaran;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
Peraturan Bupati Nmor 45 Tahun 2011 tentang tambahan penghasilan kepada PNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Definitif Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2016
ABSTRAK:
a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) PP No 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentnag Dana Desa dan Ktentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Tuban No 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur Pengalokasian bagian desa dari hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah;
berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Definitif Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2016
1. uu nO 12 tAHUN 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 28 Tahun 2009
4. UU No 6 Tahun 2014
5. UU No 23 Tahun 2014
6. PP No 58 Tahun 2005
7. Permendagri No 13 Tahun 2006
8. Perda No 5 Tahun 2011
9. Perda No 4 Tahun 2011
10. Perda No 6 Tahun 2011
11. Perda No 7 Tahun 2011
12. Perda No 8 Tahun 2011
13. Perda No 10 Tahun 2011
14. Perda No 11 Tahun 2011
15. Perda No 12 Tahun 2011
16. Perda Nomor 1 Tahun 2012
17. Perda Nomor 2 Tahun 2012
18. Perda No 3 Tahun 2012
19. Perda No 5 Tahun 2012
20. Perda No 6 Tahun 2012
21. Perda No 7 Tahun 2012
22. Perda No 12 Tahun 2012
23. Perda No 15 Tahun 2015
24. Perda No 10 Tahun 2016
25. Perda No 14 Tahun 2016
26. Peraturan Bupati No 4 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang alokasi definitif bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah TA 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017.
25
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat