Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 90 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 68 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO.68 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 7 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keda Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2O2O tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten lKota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O1+ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLg Nomor 183, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 63a91; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2AD tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6ao2l; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manqjemen Pegawai Negeri Sipil (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 6a77); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 201,5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2OtB tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol8 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2O2O tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten lKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2831; 9- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2Arc tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Iembaran Daerah Kabupten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 71 Tahun 2022

Koordinasi dan Hubungan Kerja Sekretariat Daerah Dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO.71 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

koordinasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 71

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Sekretariat Daerah Dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, perlu adanya pengaturan mengenai koordinasi dan hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Icmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e); 6. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peratruran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas aturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO2); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036lr sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUGAS DAN FUNGSI SEKTRETARIS DAERAH BAB III PELAKSANAAN KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 44 Tahun 2022

Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana

Download :
PERBUP NO.44 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk mendapatkan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, sempurna dan paripurna adalah hak setiap warga negara, terutama pada pasangan usia subur di Kabupaten Konawe Selatan; b. Bahwa dalam rangka pemenuhan atas hak tersebut, dipandang perlu untuk mengatur pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Konawe Selatan sebagai dasar pelaksanaa.nnya; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a267l,; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2OO4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3ll; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 153, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O721; 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang Perkemb€rngan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O8O); 6. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2Of f tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63981; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kafi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2Ol4 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 169, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia 5559); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 319, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 56f a); 1O. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Kelualrga Berencana Nasional Nomor t562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 20ll Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor e27l; 12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 235IJP OO5/E3/2OO9 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana; 13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 142 IHK-OIO IBS /2OO9 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana; 14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 249lPE,RlEl l2ol l tentang Kebijakan Penyediaan AIat dan Obat Kontrasepsi dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana; l5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Penduduk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor L57l; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2OOO tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor S9O/Menkes/SKIVII l2OO9 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah I(abupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2AL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ot9 Nomor 1O); 2O. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2A2l tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 7, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SASARAN BAB IV ASAS PELAYANAN BAB V TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BAB VI KELEMBAGAAN PUSAT PELAYANAN KB BAB VII PEMBIAYAAN DAN PELAYANAN BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 74 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak Dan Atau Bahan Asal Ternak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Lalu Lintas, Jalan

Download :
PERBUP NO.74 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak Dan Atau Bahan Asal Ternak

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan pengaturan sumber daya ternak dan/atau bahan asal ternak bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan ternak, agar fungsi dan rnanfaat serta prodr.rktivitas dapat tercapai secara optirnal; b. bahwa perkembangan dan pendataan jumlah populasi ternak di Kabupaten Konawe Selatan mernerlukan pengaturan tentang kepemilikan dan mutasi ternak dengan pengunaan kartu ternak; c. bahwa peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 38 Tahun 2O2l tentang Tentang Pengaturanlalu Lintas Ternak Dan Atau Bahan Asal Ternak perlu di rubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c di atas, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Atas Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan atau Bahan Asal Ternak.
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas da: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambaha: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 24, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor a2671; 3. Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nornor 84, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 50 15); 4. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2OIl tentang Pernbentukan Peratr'ran Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nornor 82, Talnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perr.bahan atas Undang- r..ndang Nornor 12 Tahun 2OLl tentang Pernbentukan Perattrran Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2Ol9 Nornor 183, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornorn 6398) ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tatrr.n 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnana telah diubah beberapakati terakhir dengan Undang- Undang Nornor 9 Tatrun 2015 tentang Perr.rbahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republiklndonesia Nornor 5679l.; 6. Undang-Undang Nomor 1 Ta}.un 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6757 ); 7. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nornorl6 Tahun 1977 tentang Usa}.a Peternakan (LernbaranNegara Republik Indonesia Tahun 1977 Nornor 21, Tarnbal^an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 31-O2l; 8. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian lJrr' san Pernerintahan antara Pernerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahr.n 2OOT Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pernberian dan Pernanfaatan Insentif Pernungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nornor 119, Tarnbatran Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 16 1); lo.Peratllran Pernerintah Nornor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nornor 42, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn or 66231; 1 1 . Peratnran Menteri Dalam Negeri Nornor 8O Tahun 20 15 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 20361, sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn NegeriNornor L2O Tahun 20 18 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 8O Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nornor 1571. L2.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nornor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan ( Lernbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OL6 Nornor 8 ) sebagairnana telah di ubah beberapa ka-li, terakhir dengan Peraturan Daeratr Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2o-19 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2Ot6 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan ( Lernbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Talrr.rn 2Ol9 Nornor 10 ).
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 38 TAHUN 2O2I TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
4

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 67 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO.67 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 67, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 67

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran dipandang perlu dilakukan restrukturisasi organisasi, tugas, dan fungsi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T1rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun zOLl tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A11 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor II4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OL9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Afi tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 68 tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 6a77); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol8 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l57l; 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987) 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 70 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO.70 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 70

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran dipandang perlu dilakukan restrukturisasi organisasi, tugas, dan fungsi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keda Badan Penanggulangan Bencana Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ke{a Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOT tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tarnbahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a7 23)' ; 4. Undang-Undang Nomor Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2}tt tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2079 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a8281; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OI9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6ao2\; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a771; 9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036ll sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72O Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2Arc tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN KLASIFIKASI PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
23

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 45 Tahun 2022

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum

Download :
PERBUP NO.45 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

pelayanan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum DaerahRumah Sakit Daerah Konawe Selatan; b. Bahwa tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit yang diatur dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai Badan l.ayanan Umum Daeratr belum mengatur beberapa jenis pelgVanan tertentu yang dibutuhkan masyarakat saat ini; c. Bahwa berdasark4pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor a2671; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor a286l; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor a355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Nomor aaOOl1' 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO9 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50721; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2oll tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OL5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5O2l; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan lembaran Negara Nomor 59a21; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara Nomor 63221; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 130); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 87al; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2A3q sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor 9); 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor t2t3l; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 10); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 3); 25. Peraturan Daerah Konawe Selatan Nomor 27 Ta}run 20 l3tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol3 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol3 Nomor 27); 26. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang PersyaratanAdministratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Ke{a Perangkat Daerah /Unit Keda Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol3 Nomor 28); 27. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2Ol3 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 29); 28. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2Ol3 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum DaerahKabupaten Konawe Selatan(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol3 Nomor 3O); 29. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 64 Tahun 2Ol9 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keda Unit pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 64).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, AZAS DAN PRINSIP BAB III KEBIJAKAN TARIF BAB IV PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN RUMAH SAKIT SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB VII STRUKTUR KEPENGURUSAN PEJABAT PENGELOLA BLUD DAN MEKANISME PENGELOLAAN SUMBER DANA BAB VIII JENIS-JENIS PELAYANAN BAB IX PROSEDUR DAN PERSYARATAN BAB X PELAYANAN FARMASI BAB XI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF PELAYANAN BAB XIII PENGELOLAAN PENERIMAAN BAB XIV PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG TARIF PELAYANAN YANG TIDAK TERTAGIH BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVII KETENTUAN LAIN - LAIN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
83

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 66 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO.66 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 66

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten lKota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Uru san Pemerintahan ; b. bahwa sebagai tindaklanjut Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 060 / 5476 tanggal 29 November 2021 hal Rekomendasi Hasil Perbaikan Data Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keq'a Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor ffiael; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2079 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aozl; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 6a771; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLB Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah KabupatenlKota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 197); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
26

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2022

Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Minimal di Kabupaten Konawe Selatan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP NO.47 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

penetapan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Minimal di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota; b. bahwa sebagian Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) minimal di Kabupaten Konawe Selatan tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonornian masyarakat; c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Minimal di Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 24, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kineq'a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a6l\; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenfKota,, (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O Tahun 2OOT tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2AOT Nomor 10); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2Ol3 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 23); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10) ; 16. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 201.4 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2OlL tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan {Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol4 Nomor 15); 17. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang Tata Cara Pengelolaan Pqiak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Al4 Nomor 29);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ( PBB-P2) MINIMAL BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 72 Tahun 2022

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO.72 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

PENDELEGASIAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. b. c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O2L tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas pnzinarr dan Non Pertzinan berusaha berbasis risiko yang dapat dipertanggungiawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan peizinan dan Nonperizinan berusaha berbasis risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2O2O tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika lrrkembangan peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Kepala Dinas Penanemam Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Konawe selatan di provinsi sulawesi Tenggara (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a26z); 2. undang-undang Nomor 25 Tahun zoor tentang penanaman Modal (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72al; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang pelayanan Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administasi Pemerintahan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A2O tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Per..tzinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2I Nomor 15, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 66L71; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2027 tentang Penyelenggaraan Perizinar: Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 16, Tambahan kmbaranNegara Republik Indonesia Nomor 66 18); 10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2OL8 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2105 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konau/e Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAB III KEWAJIBAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
8

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT