Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Konawe Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA NO. 2 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Perabangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O|6-2O2L; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2QL6-2021;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan l,e.mbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaZll; 5. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OA7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2425 (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOO); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251; 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2AO7 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan trulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OI4 Tentan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a90); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perunahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578|; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a6631; 15. kraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 20A6 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a66fl; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8l7),; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AlA Nomor 2 1, tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 20 10 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2Al5-2O19 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2OI7 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Afi Nomor 136); 25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 52t); 26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2Ol7 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8e); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2OL8 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor a59); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O Tahun 2Ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005- 2025 (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 10); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Desa Mandara Mendidoha (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol3 Nomor 1); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033 (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 19; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ql6-2021 (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20rc Nomor 6); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 1).
Ketentuan Pasal 3 diubah Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2019.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016-2021
6

Hasil Pencarian
Menemukan 1 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian Menemukan 1 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 1 peraturan (dalam 0,003 detik)