Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan menurunkan angka kematian ibu dan
bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik
dalam persalinan atau pun masa nifas, maka Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang menyelenggarakan Program jaminan
persalinan
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU No 24 Tahun 2011l;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 55 Tahun 2005;PP No 12 Tahun 2019;PP No 113 Tahun 2020;Permenkes No 12 Tahun 2021;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Perda No 9 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum,Penyelengaraan jampersal,Mekanisme pelaksanaan Jampersal,Penghargaan dan sanksi administratif,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 55 Tahun 2021
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS POKOK DAN FUNGSI - TATA KERJA - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - KABUPATEN EMPAT LAWANG
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2021/No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan - ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan
Pasal 6, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang
- berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan
Bupati pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Empat Lawang
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 1 Tahun 2007;UU No 24 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 21 Tahun 2008;PP No 22 Tahun 2008;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No 72 Tahun 2019;Permendagri No 46 Tahun 2008;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
No 3 Tahun 2008;Perda No 4 Tahun 2012
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan Umum ,Kedudukan ,Susunan Organisasi unsur pelaksana,Uraian tugas dan fungsi,Kepegawaian,Pendanaan,Tata kerja,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 27 Tahun 2021
PENGELOLAAN - ZAKAT - PROFESI - PEGAWAI NEGERI SIPIL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2021/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan pertimbangan - bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agama kepercayaannya
masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya
dan kepercayaanya itu
- menunaikan zakat adalah kewajiban bagi umat
islam, serta merupakan pranata keagamaan dalam ajaran
agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan
keadilan, kemakmuran, serta kesejahteraan masyaraka
- perlu adanya pengelolaan zakat di Kabupaten
Empat Lawang, khususnya yang bersumber dari Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang
Dasar hukum dalam peraturan ini UU No 1 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2011;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 14 Tahun 2014;Perda No 9 Tahun 2016 Sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda
No 4 Tahun 2021;Perda No 7 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum,Prinsip penetapan zakat profesi,mekanisme pengumpulan zakat profesi,pengawasan dan pelaporan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021.
7 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Empat Lawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan dan pemenuhan fungsi Badan Usaha Milik Daerah sebagai Pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan diperlukan dukungan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu
Dasar hukum dalam Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 2 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, permodalan, tata cara penyertaan modal, bentuk penyertaan modal, laba dan/atau hasil usaha, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2021
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Empat Lawang
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang
KEDUDUKAN - ORGANISASI - TUGAS POKOK - FUNGSI - TATA KERJA - dinas
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2021/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat
Lawang
Berdasarkan pasal (6) UUD TAHun 1945;UU No 1 Tahun 2007;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014;sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Permendagri No 90 Tahun 2019;Keputusan Tahun 2020 Menteri dalam tentang Hasil Negeri Nomor 050-3708;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah Beberapa kali diubah, terakhir dengan perda No 4 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum,Kedudukan ,susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi,Kepegawaian,Pembiayaan,Tata kerja,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Mencabut Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang
28 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksaan Pemilihan Kepala Desa.
Dasar hukum dalam Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, pemilihan kepala desa, pelaksanaan, kepala desa, perangkat desa dan PNS sebagai calon kepala desa, kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
Mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa
Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang, Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati
26 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung
ABSTRAK:
Untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat perlu adanya pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan. Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,
maka Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Empat Lawang,
dan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi Dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum Empat Lawang perlu disesuaikan. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar hukum dalam Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 118 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, perubahan bentuk dan nama, lambang dan kedudukan, kegiatan usaha dan pelayanan, permodalan, organisasi dan tata kerja, cabang pelayanan, pegawai, tata kelola, kepailitan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Empat Lawang dan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Empat Lawang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah
ini.
37 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2021
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH - KABUPATEN EMPAT LAWANG - TAHUN 2018-2023
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2021/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018- 2023 sebagaimana
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2019 perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali
serta berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 17 Tahun 2003;UU No 25 Tahun 2004;UU No 1 Tahun 2007;UU No 17 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 11 Tahun 2020;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 86 Tahun 2017;Permendagri No 90 Tahun 2019;Perda No 18 Tahun 2012;Perda No 17 Tahun 2017;Perda No 1 Tahun 2019;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan perda No 4 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini diatur mengenai ;Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Mengubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2021
CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN - ALOKASI DANA DESA,- DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2021/No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adlaah : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal
97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana
Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa
Tahun Anggaran 2021
Dasar hukum dalam Peraturan ini adalah :UU No1 Tahun 2007;UU No 6 Tahun 2014 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016;Permendagri No 20 Tahun 2018; Permenkeu No 205/PMK.07/2019;Perda No 7 Tahun 2020;Perda No 50 Tahun 2020
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah :Ketentuan Umum Tata Cara Pengalokasian alokasi dana desa bagi hasil pajak dan retribusi daerah,Penyaluran dana,Pelaporan,pertanggungjawaban,Pembianaan dan Pengawasan ,Sanksi,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2021.
22 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Empat Lawang
KEDUDUKAN - ORGANISASI - TUGAS POKOK - FUNGSI - TATA KERJA - badan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2021/No.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Derah Kabupaten Empat Lawang perta menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susuran Organisasi Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Empat Lawang
Dasar hukum dalam peraturan ini;Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 1 Tahun 2007;UU No 5 Tahun 2014;sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 15 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan PP No 72 Tahun 2019;Permendagri No 80 Tahun 2015;Permendagri No 90 Tahun 2019;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 ;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Perda No 4 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian tugas dan fungsi,Kepegawaian,tata kerja,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Mencabut Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Empat Lawang
31 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat