Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Singkawang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2019
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA SINGKAWANG

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Abstrak

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA SINGKAWANG

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO.1, TLD NO.1, LL KOTA SINGKAWANG : 29 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 18 ayat (6), UU No.12 Tahun 2001, UU No.32 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2014, PP No.11 Tahun 2005
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan dan Tempat kedudukan; Sifat, Fungsi dan Tujuan; Bentuk Kegiatan; Organisasi; Kepegawaian; Kekayaan dan Pembiayaan; Rencana Kerja dan Anggaran; Pertanggungjawaban; Penyelenggaraan Penyiaran; Pembubaran; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
Peraturan Daerah ini memiliki 23 halaman dan 6 halaman penjelasan;

Kota Singkawang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2019
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

BUMD

Download :
PERDA NO 2 TAHUN 2019 TTG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAAN DAERAH.pdf

Abstrak

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/NO.2, TLD NO.2, LL KOTA SINGKAWANG : 60 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab diperluhkan kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 18 ayat (6), UU No.12 Tahun 2001, UU No.40 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.1 Tahun 2008, Pp No.54 Tahun 2017, PP No.28 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.37 Tahun 2018, Permendagri No.118 Tahun 2018, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.3 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama dan Tempat kedudukan Usaha; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup Usaha; Anggaran Dasar; Modal; Saham; Organ dan Pegawai; RUPS; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; Laba; Anak Perusahaan; Penugasan Pemerintah; Evaluasi, restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum dan Privatisasi; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan pembubaran; kepailitan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
Peraturan Daerah ini memiliki 44 halaman dan 16 halaman penjelasan;

Kota Singkawang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2019
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

APBD

Download :
PERDA NO 4 TAHUN 2019 TTG PERUBAHAN APBD TA 2019.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2019/NO.4, TLD NO.4, LL KOTA SINGKAWANG : 414 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabka pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 18 ayat (6), UU No.28 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2001, Uu No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, Perda No.3 Tahun 2012, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2017, Perda No.9 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dalam 7 pasal;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
Peraturan Daerah ini memiliki 14 halaman dan 400 halaman lampiran;

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 1 Tahun 2019
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Pengadaan Barang/Jasa Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Singkawang No. 12 Tahun 2020 tentang UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Download :
Perwako No 1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

ORGANISASI-PENGADAAN BARANG/JASA

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2019/NO.1,LL KOTA SINGKAWANG : 12 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.23 tahun 2014, UU no.30 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, Perpres No.16 Tahun 2018, Perka LKPP No.4 Tahun 2017, Perka LKPP no.14 Tahun 2018, Perwako No.58 Tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Kepegawaian; Karir, Tunjangan, Honorarium dan Pendidikan; Tata Kerja; Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur; Pembiayaan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan ini memiliki 12 halaman

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 2 Tahun 2019
KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Pengadaan Barang/Jasa Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Singkawang No. 13 Tahun 2020 tentang KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Download :
Perwako No 2 Tahun 2019.pdf

Abstrak

SPIP-PENGADAAN BARANG/JASA

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2019/NO.2,LL KOTA SINGKAWANG : 14 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik sebagai perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.23 tahun 2014, UU no.30 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, Perpres No.16 Tahun 2018, Perka LKPP No.4 Tahun 2017, Perka LKPP no.14 Tahun 2018, Perwako No.53 Tahun 2016, Perwako No.1 Tahun 2019
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Kode Etik; Komite Etik; Honorarium; Pemeriksaan Keputusan; Sanksi; Sekretariat; Keuangan; Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan ini memiliki 14 halaman

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 3 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERWALI Kota Singkawang No. 20 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Download :
Perwako No 3 Tahun 2019.pdf

Abstrak

INSENTIF PAJAK

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2019/NO.3,LL KOTA SINGKAWANG : 5 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu mengatur tentang pemberian dan pemanfaatan insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU no.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP no.69 Tahun 2010, PP no.55 Tahun 2016, Perda no.2 Tahun 2008, Perda no.3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan pasal 6 Peraturan Walikota no.31 tahun 2017

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019.
Peraturan ini memiliki 5 halaman

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 5 Tahun 2019
KAWASAN TANPA ROKOK

Kesehatan Perlindungan Konsumen

Download :
Perwako No 5 Tahun 2019.pdf

Abstrak

KESEHATAN-PERLINDUNGAN KONSUMEN

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2019/NO.13,LL KOTA SINGKAWANG : 17 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK:

Bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperluhkan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU no.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU no.30 Tahun 2014, PP No.41 Tahun 1999, PP no.19 tahun 2003, Perda no.5 Tahun 2009, Perda no.3 Tahun 2016,
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum; maksud, tujuan dan prinsip; kawasan tanpa rokok; kewajiban dan tanggung jawab; larangan dan pengendalian; pembinaan dan pengawasan; partisipasi masyarakat; sanksi administratif; pembiayaan; penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 15 halaman dan 2 halaman lampiran

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 7 Tahun 2019
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Perwako No 7 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PAJAK DAERAH-PENGELOLAAN KEUANGAN

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD.2019/NO.7,LL KOTA SINGKAWANG : 18 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih sampai dengan jangka waktu tertentu merupakan beban pada neraca keuangan daerah sehingga perlu dilaksanakan penghapusan
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 6 Tahun 1983, UU no.19 tahun 1997, UU No.12 tahun 2001, UU no.14 Tahun 2002, UU No.17 tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU no.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU no.23 Tahun 2014, UU no.30 Tahun 2014, PP no.14 Tahun 2005, PP no.17 Tahun 2017, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No. 2 Tahun 2008, Perda No.3 Tahun 2016,
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum; ruang lingkup dan syarat penghapusan piutang pajak; penatausahaan piutang pajak, kewenangan; tata cara penghapusan piutang; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019.
Peraturan ini memiliki 12 halaman dan 6 halaman lampiran

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2019
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perwako No 8 Tahun 2019.pdf

Abstrak

KEPEGAWAIAN

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2019/NO.6,LL KOTA SINGKAWANG : 261 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan surat menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor B/1284/M.SM.04.00/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan di lingkungan pemerintah kota singkawang dan untuk melaksanakanketentaun pasal 6 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 39 tahun 2013 tentang penetapan kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah, perlu menetapkan peraturan walikota tentang kelas jabatan di lingkungan pemerintah kota Singkawang.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.5 tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 tahun 2014, PP no.12 tahun 2017, Permenpan no.34 Tahun 2011, PErka BKN no.21 Tahun 2011, Permenpan RB No.39 Tahun 2013, Permenpan RB no.41 Tahun 2018, Perda No.3 Tahun 2012, Perda No.3 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang kelas jabtan di lingkungan pemerintah kota Singkawang dalam 5 pasal

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 257 halaman lampiran

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 10 Tahun 2019
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

Arsip

Download :
Perwako No 10 Tahun 2019.pdf

Abstrak

ARSIP

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD.2019/NO.7,LL KOTA SINGKAWANG : 13 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 5 Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pedoman pengelolaan arsip Dinamis..
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.25 Tahun 2009, UU No.43 Taahun 2009, UU no.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, PP no.18 tahun 2016, PP no.12 Tahun 2017, Perka ANRI no 6 tahun 2005, Perda no.3 Tahun 2016, perda no.6 tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum; tugas dan fungsi; pengelolaan arsip; arsip aktif; arsip inaktif; alih media; arsip vital; penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
Peraturan ini memiliki 13 halaman

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 11 Tahun 2019
PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP

Arsip

Download :
Perwako No 11 Tahun 2019.pdf

Abstrak

ARSIP

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD.2019/NO.8,LL KOTA SINGKAWANG : 12 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP

ABSTRAK:

Bahwa dengan bertambahnya volume arsip, maka perlu efisiensi pengelolaan arsip dan pelestarian arsip dengan melakukan penyusutan arsip.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.43 Taahun 2009, UU no.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, PP no.18 tahun 2016, PP no.12 Tahun 2017, Perka ANRI no 25 tahun 2012, Perda no.3 Tahun 2016, perda no.6 tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum; Pemindahan; Pemusnahan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
Peraturan ini memiliki 12 halaman

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 13 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perwako No 13 Tahun 2019.pdf

Abstrak

GAJI DAN TUNJANGAN

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD.2019/NO.10,LL KOTA SINGKAWANG : 9 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 2 PP No.35 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ketigas belas kepada pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara dan penerima pensiun atau tunjangann
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 tahun 2004, UU No.23 Taahun 2014, PP No.71 tahun 2010, PP no.12 Tahun 2017, PP no.19 Tahun 2016, PP no.36 Tahun 2019, Permendagri No.55 Tahun 2008, Perda no.2 Tahun 2008, Perda no.3 Tahun 2016, Perda No.9 Tahun 2018, Perwako no.57 Tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas;Pembayaran tunjangan Hari Raya dan tunjangan Ketiga Belas; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 9 halaman

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 14 Tahun 2019
PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI E-PLANNING YANG TERINTEGRASI

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perwako No 14 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PERENCANAAN PEMBANGUNAN-TEKNOLOGI

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD.2019/NO.11,LL KOTA SINGKAWANG : 13 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI E-PLANNING YANG TERINTEGRASI

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanaan publik yang prima disusun sistem e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting
-Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.28 tahun 1999, UU no.25 tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.56 tahun 2005, PP No.6 Tahun 2008, PP No.82 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, PP no.17 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.52 Tahun 2011, Permenpan No.52 Tahun 2011, Permenpan No.35 Taahun 2012, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda No.6 Tahun 2010, Perda No.1 Tahun 2014, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Tata Cara pengusulan Program/Kegiatan Melalui E-Planning; Integrasi Eplanning ke E budgeting; Pengendalian dan evaluasi; ketentuan lain-lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 13 halaman

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 15 Tahun 2019
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2019

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perwako No 15 Tahun 2019.pdf

Abstrak

GAJI-THR

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD.2019/NO.15,LL KOTA SINGKAWANG : 6 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai non pegawai negeri sipil dalam menyambut hari raya keagamaan, pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan hari raya kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kota Singkawang sebagai apresiasi atas pengabdian mereka terhadap pemerintah Kota Singkawang
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.38 Tahun 2018, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No. 9 tahun 2018, Perwako No.57 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Pemberian THR, Pembayaran THR, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 6 halaman

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 16 Tahun 2019
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perwako No 16 Tahun 2019.pdf

Abstrak

KEUANGAN DAERAH

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD.2019/NO.14,LL KOTA SINGKAWANG : 8 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019

ABSTRAK:

Bahwa kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan suatu formula
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2004, PP No.12 Tahun 2017, PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019, PP No.18 Tahun 2017, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.62 Tahun 2017, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.3 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum; Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah; Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah; Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 8 halaman

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 18 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perwako No 18 Tahun 2019.pdf

Abstrak

GAJI-THR

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD.2019/NO.18,LL KOTA SINGKAWANG : 6 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan penjelasan Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 Pasal 8 ayat 1 huruf d, Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan/atau tunjangan kinerja yang diberikan kepada anggota Dean Perwakilan Rakyat Daerah sebesar akumulasi dari uang representassi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 pada pasal 3 ayat 3 huruf a bahwa yang dimaksud dengan tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan serta pelaksanaan peraturan walikota nomor 13 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan tunjangan ketiga belas kepada pegawai sipil, walikota dan wakil walikota, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah di lingkungan pemerintah kota Singkawang perlu dilakukan perubahan
-Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019, PP No.19 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, PP No.36 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.55 Tahun 2008, PMK No.93/PMK.07/2016, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.9 Tahun 2018, Perwako No.57 Tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan walikota dalam bidang kepegawaian kepada pejabat struktural perangkat daerah kota singkawang
Peraturan ini memiliki 17 halaman

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 23 Tahun 2019
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PADA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Perwako No 23 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PELIMPAHANN KEWENANGAN

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD.2019/NO.23,LL KOTA SINGKAWANG : 17 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PADA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2009 tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota dalam bidang kepegawaian kepada Pejabat Struktural perangkat daerah dan peraturan walikota nomor 1 tahun 2006 tentang pelimpahan kewenangan penugasan guru sebagai kepala sekolah negeri, wakil kepala SDN Regrouping, serta mutasi guru dan tenaga administrasi antar sekolah dari walkikota singkawang kepada kepala dinas pendidikan kota singkawang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 tahun 2017, PP No.12 tahun 2017, PP no.49 Tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Wewenang Walikota; Wewenang Walikota Yang didelegaasikan Kepada Wakil Walikota; Wewenang Walikota Yang Didelegasikan Kepada Sekretaris Daerah; Wewenang Walikota yang didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah; Wewenang walikota yang didelegasikan kepada kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; ketentuan lain--lain; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan walikota dalam bidang kepegawaian kepada pejabat struktural perangkat daerah kota singkawang
Peraturan ini memiliki 17 halaman

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 24 Tahun 2019
TATA KELOLA INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perwako No 24 Tahun 2019.pdf

Abstrak

TEKNOLOGI INFORMASI

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD.2019/NO.24,LL KOTA SINGKAWANG : 21 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA KELOLA INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 12 Tahun 2001, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2012, Perpres No.16 Tahun 2018, Keputusan Menpan No.13/KEP/M.PAN/2003, Permenkominfo No.41 Tahun 2007, Perda No.3 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Jenis, perolehan dan penanggung jawab infrastruktur TIK; Realisasi Infrastruktur TIK; Pengelolaan dan Pengoperasian Infrastruktur TIK, Pemeliharaan Infrastruktur TIK; Monitoring dan Evaluasi infrastruktur TIK; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Peraturan ini memiliki 17 halaman

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 25 Tahun 2019
TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Pengendalian Intern

Download :
Perwako No 25 Tahun 2019.pdf

Abstrak

TEKNOLOGI INFORMASI

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD.2019/NO.22,LL KOTA SINGKAWANG : 15 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa data dan informasi yang berkualitas memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan sebagaii bahan perencanaan pembangunan daerah
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 14 Tahun 1997, UU No.12 Tahun 2001, UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU no.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.4 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU. 30 Tahun 2014, Perpres No.27 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.3 Tahun 2016, PEerda No.3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup dan Azas; Kewenangan; Perencanaan; Pengelolaan Data dan Informasi; Portal Data dan Informasi; Forum Data; Kerja sama dan Kemitraan; Peran Masyarakat; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Peraturan ini memiliki 15 halaman

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 26 Tahun 2019
TATA KELOLA APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern

Download :
Perwako No 26 Tahun 2019.pdf

Abstrak

TEKNOLOGI INFORMASI

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD.2019/NO.23,LL KOTA SINGKAWANG : 24 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA KELOLA APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good governance
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 12 Tahun 2001, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU no.23 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, PP No.16 Tahun 2018, Permenkominfo No.41 Tahun 2007, Perda No.6 Tahun 2010, Perda No.3 Tahun 2018, Perda No.3 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Aplikasi; Perencanaan Aplikasi; Realisasi Aplikasi; Pengelolaan dan Pengoperasian Aplikasi; Pemeliharaan Aplikasi; Monitoring dan Evaluasi Aplikasi; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Peraturan ini memiliki 14 halaman dan 10 halaman lampiran

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 27 Tahun 2019
KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN E-GOVERMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Download :
Perwako No 27 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PELAYANAN-TEKNOLOGI

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD.2019/NO.27,LL KOTA SINGKAWANG : 11 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN E-GOVERMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa pemanfaatan e-Goverment akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good governance
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat 6 UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2001, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.5 Tahun 2014, UU no.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, PP No.16 Tahun 2018, Permenkominfo No.41 Tahun 2007, Perda No.6 Tahun 2010, Perda No.3 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Azas, Pembagian Tanggung Jawab, Komponen dan Tahapan Penyelenggaraan E goverment; Struktur dan pengguna layanan e-goverment; Proses Penyelenggaraan e-goverment; Manajemen Belanja dan Investasi TIK; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Peraturan ini memiliki 11 halaman

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 28 Tahun 2019
TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perwako No 28 Tahun 2019.pdf

Abstrak

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN-SPIP

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD.2019/NO.25,LL KOTA SINGKAWANG : 10 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa guna mengoptimalkan teknologi infomasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 82 Tahun 2012, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permenkominfo No. 41 Tahun 2007, PermenPAN No. 13/KEP/M.PAN/2003, Perda No. 3 Tahun 2016, Perwako No. 66 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Struktur Kelembagaan Tata Kelola TIK, Tata Kelola SDM TIK, Ketentuan Peralihan dan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
-Dalam Ketentuan Peralihan diatur bahwa dalam hal Tim Kebijakan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Komite TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum ditetapkan maka penyelenggaraan e-Government di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang harus dikoordinasikan dengan PD Pengelola TIK.
Peraturan ini memiliki 10 halaman.

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 29 Tahun 2019
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perwako No 29 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN KEUANGAN

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD.2019/NO.29,LL KOTA SINGKAWANG : 17 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian yang baik perlu diatur Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
-Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 64 Tahun 2013, PMK No. 4 Tahun 2011, PMK No. 74/PMK.07/2016, Perda No. 2 Tahun 2008, Perda No. 12 Tahun 2012, Perda No. 3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kebijakab Umum Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi, Tata Kelola Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
Peraturan ini memiliki 17 halaman.

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 35 Tahun 2019
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERWALI Kota Singkawang No. 42 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 - 2022

Download :
Perwako No 35 Tahun 2019.pdf

Abstrak

SPIP-ADMINISTRASI

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD.2019/NO.35,LL KOTA SINGKAWANG : 66 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2001, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, Perpres No. 81 Tahun 2010, PermenPAN RB No. 37 Tahun 2013, PermenPAN RB No. 11 Tahun 2015, Perda No. 3 Tahun 2018, Perda No. 3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Road Map Reformasi Birokrasi, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
Peraturan ini memiliki 66 halaman

Kota Singkawang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 36 Tahun 2019
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, JEMBATAN, PERTAMANAN DAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Perwako No 36 Tahun 2019.pdf

Abstrak

SOTK

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2019/NO.30,LL KOTA SINGKAWANG : 12 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, JEMBATAN, PERTAMANAN DAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP N. 12 Tahun 2017, Perda No. 3 Tahun 2016, Perwako No. 58 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Pelaporan, Pembiayaan, Kepegawaian, Jabatan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2019.
-Dalam Ketentuan Peralihan diatur bahwa pada saat perwako ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UPT sebagaimana dalam Perwako No. 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.
Peraturan ini memiliki 12 halaman.

Hasil Pencarian
Menemukan 45 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian Menemukan 45 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 45 peraturan (dalam 0,002 detik)