Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dl Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Gianyar Nomor 17 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971;
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128.
1. Diantara huruf a dan huruf b Pasal 3 disisipkan 1 ( satu ) huruf yaitu huruf a1 dan huruf h1 diubah;
2. Pasal 11A diubah;
3. Pada Lampiran diubah dan ditambah 1 ( satu ) lampiran
yaitu lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2016.
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPlL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Untuk Menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hakatas Tanah Dan Bangunan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kaebupaten Gianyar
ABSTRAK:
a. untuk optimalnya penandatanganan SSPD-BPHTB serta menyesuaikan dengan struktur organisasi tata kerja pada Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar, maka dipandang perlu adanya perubahan pejabat yang menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian wewenang Bupati untuk menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gialyar Nomor 6 Tahun 2013.
Pasal I: Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Gianyar Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian wewenang Bupati untuk menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 71) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2016.
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI UNTUK MENANDATANGANI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAEBUPATEN GIANYAR
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparan perlu menetapkan Peraturan Bupati Gianyar tentang Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2013.
1. KETENTUAN UMUM;
2. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN;
3. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN;
4. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2016.
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional serta guna mendukung kelancaran peIaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gianyar:
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008.
1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. SISTEMATIKA
RAD PUG; 4. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
-
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pajak Air Tanah Bagi Wajib Pajak Yang Belum Menggunakan Water Meter
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menentukan besarnya pajak Air Tanah pada wajib pajak perlu dibuatkan penetapan besarnya pajak air tanah berdasarkan jenis usahanya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gianyar tentang Penetapan Pajak Air Tanah bagi wajib pajak yang belum menggunakan water meter.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 18 Tahun 2010.
Pasal 1: Besarnya Fajak Air Tanah bagi wajitr pajak yangbelum menggunakan utater meter;
Pasal 2: Pengelompokan wajib Pajat dan besarnya pajak air tanah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2016.
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diharmonisasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2013.
Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada pengelola keuangan daerah yang sudah bekerja minimal selama 1 (satu) tahun kecuali yang menduduki jabatan sesuai dengan pasal 2 peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2013.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diharmonisasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gianyar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perhturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2013.
1. Pada ketentuan Pasal 1, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 3a, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 11a, diantara angka 72 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 12a, angka 19 dihapus dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 22 (dua puluh dua);
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah;
3. Ketentuan Pasal 5 diubah;
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) diubah, ayat (5) huruf a dihapus, huruf b diubah, ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7);
5. Ketentuan Pasal 8 diubah;
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf d diubah;
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13;
8. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2016.
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintahan dan pembangunan perlu dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan kepentingan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Bupati Gianyar Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas perlu diharmonisasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012.
Pasal I Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 disisipkan I (satu) ayat yaitu ayat (4a); Ketentuan Pasal 14 ayat (l) huruf a, huruf c, dan ayat (4) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Pegawai Pada Bagian Hukum Dan Ham Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan produk hukum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pembangunan di berbagai bidang dan tatanan, serta memberikan bantuan konsultasi terkait perancangan dalam penyediaan regulasi lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah, BUMD, UPT, Lurah, Desa dan Lembaga lainnya;
b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dan penanganan kasus-kasus yang melibatkan Pemerintah Daerah baik dalam peradilan maupun diluar peradilan;
c. bahwa untuk penyajian dokumentasi hukum yang berkualitas dalam pemenuhan akses regulasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, BUMD, UPT, Lurah, Desa dan Lembaga lainnya serta masyarakat melalui Teknologi Informasi;
d. bahwa untuk meningkatkan Kinerja dan kualitas Sumber Daya Aparatur berdasarkan kondisi kerja Pegawai pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar dalam upaya meningkatkan pelayanan perlu diberikan tambahan penghasilan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Pegawai pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2013.
Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada pegawai pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar (Pasal 2) yang sudah bekerja minimal selama 1 (satu) tahun, kecuali menduduki jabatan (Pasal 6); segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar (Pasal 9).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 5 Tahun 2015
10
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 9 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahu n 1958;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015;
Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahu n 2004.
1. KETENTUAN UMUM;
2. PENGANGKATAN PERANGKAT DESA;
3. MUTASI PERANGKAT DESA;
4. LARANGAN PERANGKAT DESA;
5. PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;
6. KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA;
7. SANKSI PERANGKAT DESA;
8. UNSUR STAF PERANGKAT DESA;
9. PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA;
10. PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA;
11. KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA;
12. KETENTUAN PERALIHAN;
13. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
19
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat