Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan penyusunan peta proses bisnis merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem , proses prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 81 Tahun 2010; Permenpan RB No. 19 Tahun 2018; Perda No. 13 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tercantum dalam lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 88 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah maka untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara efektif, efisien, profesional, sinergis dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 60 Tahun 2010; PP No. 14 Tahun 2014; Perda Kab. Pemalang No. 16 Tahun 2016; Peraturan Badan Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petujuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dengan sistematis sebagai berikut Ketentuan Umum, Tata Cara Pemberian Pertimbangan Pengangkatan, Pemberhentian Pimpinan Baznas Kabupaten, Struktur Organisasi dan Tugas Baznas Kabupaten, Obyek dan Subyek Zakat, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah, Unit Pengumpul Zakat, Mekanisme Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, dan lainnya, Pembiayaan Baznas Kabupaten dan Penggunaan Hak Amil, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Baznas Kabupaten, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif dan Ketentuan Peralihan, 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 62 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendes No. 11 Tahun 2019; Perbup No. 17 Tahun 2018; Perbup No. 38 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020, 3. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
22 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2039
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2039:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah, industri unggulan daerah, RPIK 2019-2039, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pembinaan, pengawasan, dan pelaporan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019.
76 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 107 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
bahwa berdasarkan hasil penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2039
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2039;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 14 Tahun 2015, PP No. 142 Tahun 2015, Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008, Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010, Perda Prov No. 10 Tahun 2017, Perda No. 24 Tahun 2008, Perda No. 1 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2039 dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintahan Daerah, Industri Unggulan Daerah, RPIK 2019-2039, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019.
76 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara transparan, akuntabel dan partisipasif, maka dalam pengelolaan keuangan alokasi Dana Desa perlu adanya sinkronisasi dengan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES), dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pengalokasian, Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan alokasi dana desa akan diatur dalam pedoman pelaksanaan alokasi dana desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2019;
UU No.13 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 1 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda No. 13 Tahun 2007, Perda No. 12 Tahun 2016, Perbup No. 33 Tahun 2014, Perbup No. 85 Tahun 2017 dan Perbup No. 38 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2019 dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Pengelolaan ADD, Prinsip Penggunaan ADD, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019.
50 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 84 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdam pak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa, prevalensi stunting pada balita di Jawa Tengah masih cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi serta Pemangku Kepentingan terkait lainnya. Sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 T ahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 33 Tahun 2012; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perda No. 5 Tahun 2019; Pergub No. 34 Tahun 2019; Perda No. 23 Tahun 2008; Perda No. 24 Tahun 2008; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2016; Perbup No. 57 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan stunting di Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, Pengorganisasian, Koordinasi, Kerja Sama, Konvergensi dan Perluasan Lokus Stunting, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
119 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PermenDagru No. 13 Tahun 2006; UU No. 23 tahun 2014; PermenKes No.82 Tahun 2014; PermenKes No.67 Tahun 2016; PerDa Kabupaten Pemalang No. 23 Tahun 2008; PerDa Kabupaten Pemalang No. 24 Tahun 2008; PerDa Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis 2020-2024 dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Peran dan Fungsi, Sistematika, Pendanaan, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Tanda Tangan Digital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa penggunaaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan, maka perlu adanya penerapan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2008; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 95 Tahun 2018; Perbup No. 12 Tahun 2011; Perbup No. 82 Tahun 2017; Perbup No. 68 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Penerapan Tanda Tangan Digital, Pengelola Tanda Tangan Digital, Penyelenggara Aplikasi Sistem Informasi, Proses Penandatanganan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat