Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomer 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terahir Undang-Undang Nomer 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Pasal 18 ayat (i), Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2006
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Npmer 6 Tahun 2022
14 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomer 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Persetujuan Pembangunan Gedung
ABSTRAK:
a. Bahwa Retribusi Persetujuan Pembangunan Gedung Merupakan Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah yang Penting Membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat;
b. Bahwa Peraturan Daerah No 24 Tahun 2016 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
Pasal 18 ayat (6),Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1658,Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomer 1 tahun 2022,Peraturan pemerintah Nomer12 Tahun 2019,Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 2021,Peraturan Pemerintah Nomer 16 Tahun 2021
RETRIBUSI PERSETUJUAN PEMBANGUNAN GEDUNG
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2022.
Peraturan Daerah kabupaten Badung Nomer 4 Tahun 2022
26 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomer 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika prekursor narkotika
ABSTRAK:
a. Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengancam kehidupan masyarakat dan menghambat pembangunan nasionl dan daerah.
b. Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sudah sangat mengkhawatirkan,sehingga perlu adanya peran pemerintah daerah dan masyarakat dibidang penegakan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf a peraturan menteri dalam negeri nomer 12 tahun 2019.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945,undang - undang nomer 69 tahun 1958,Undang-undang 12 tahun 2011,Undang-undang nomer 23 tahun 2011,peraturan menteri dalam negeri nomer 80 tahun 2015,peraturan menteri dalam negeri nomer 12 tahun 2019
PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PREKURSOR NARKOTIKA
1. ketentuan umum pasal 1,2 dan 3
2. pelaksanaan pasal 4 pada ayat (1),ayat (2),pasal 5 dalam mendukung pelaksanaan P4GN
3. pencegahan dan pemberantasan pasal 8,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2022.
Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomer 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Daerah Magusada
ABSTRAK:
a. Bahwa rumah sakit daerah mempunyai peranan penting dalam melaksanakan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna;
b. Bahwa dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas rumah sakit daerah efektif dan efesien serta menjadi organisasi yang bersifat otonom dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang mandiri dan profesional;
c. Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Badung Nomer 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah Mangusada perlu peraturan peraturan mengenai uraian tugas;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Daerah Magusada;
1. Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1658
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
5. Peraturan Daerah Nomer 18 Tahun 2016
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 80 Tahun 2015
7. Peraturan Daerah Nomer 20 Tahun 2016
8. Peraturan Bupati Nomer 68 Tahun 2021
Pasal 1 ketentuan umum.
Pasal 5 Bidang Pelayanan Medik pasal 4 ayat (3) huruf a.
Pasal 6 Bidang Pengembangan Pelayanan pasal 4 ayat (3) huruf b.
Pasal 23 Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Badung Nomer 38 Tahun 2022
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
-Bab I: Ketentuan Umum
-Bab II: Jenis Pelayanan Kesehatan
-Bab III: Tarif Layanan Kesehatan
-Bab IV: Tarif Khusus
-Bab V: Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2022.
-
-
Isi 10 halaman Lampiran 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomer 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. Bahwa Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilaksanakan secara cermat dan Efesiensi guna Mendukung Pelaksanaan pembangunan di Daerah;
b. Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran dalam proses Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran yang Besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu ditetapkan standar harga satuan;
c. Bahwa berdasrkan Ketentuan pasal 3 Peraturan Presiden Nomer 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional,Bupati dapat menetapkan standar harga satuan;
d. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019
6. Peraturan Presiden Nomer 33 Tahun 2020
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 80 Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 77 Tahun 2020
10.Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2018
Pasal 1 Ketentuan Umum.
Pasal 7 standar pemberian honorarium dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) .
Pasal 61 Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
Peraturan Bupati Badung Nomer 28 Tahun 2022
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomer 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
a. Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomer 33 tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomer 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , TUgas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 80 Tahun 2015
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 56 Tahun 2019
8. Peraturan Daerah Nomer 20 Tahun 2016
9. Peraturan Bupati Nomer 33 Tahun 2021
Pasal I Ketentuan Umum .
Pasal II Tugas Pokok dan Fungsi dimanksud dalam ayat (1).
Pasal 5 dalam Paragraf Bagian tata Pemerintahan dalam pasasl 4 ayat (2) huruf a.
Pasal 28 Peraturan Bupati Mulai Berlaku pada Tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH
39 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomer 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
a. Bahwa Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu potensi sumber pendapatan daerah yang penting dan diperoleh berdasarkan prinsip demokrasi,pemerataan,keadilan dan akuntabilitas guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b. Bahwa Rencana Pengguanaan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Badung merupakan salah satu potensi daerah ;
c. Bahwa Peraturan Daerah Nomer 20 Tahun 2013 tentang Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomer 20 Tahun 2013 tentang Retribusi perpanjangan ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
d. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b,dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022,Peraturan Pemerintah Nomer 34 Tahun 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomer 5 Tahun 2022 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomer 5 Tahun 2022
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II huruf D.2.e angka 9) dan Bab II huruf D-2-f angka 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan PeLaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undaag Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
-Bab I: Ketentuan umum
-Bab II: Hibah
-Bab III: Bantuan sosial
-Bab IV: Monitoring dan evaluasi
-Bab V: Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2022.
-Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018;
-Peraturan Badung Nomor 64 Tahun 2011.
Isi 19 halaman Lampiran 30 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun Nomer 3 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
ABSTRAK:
a. Bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah dalam mengelola potensi ekonomi secara optimal menjadi kekuatan ekonomi riil
b. Bahwa guna menciptakan iklim usaha yang kondusif,kepastian berusaha,keamanan berusaha secara berkelanjutan perlu adanya sinergitas antara pemerintah
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c,perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal
Pasal 18 ayat (6),Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2007,Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014,Peraturan pemerintah Nomer 24 Tahun 2019,Peraturan presiden Nomer 10 Tahun 2021,Peraturan menteri dalam negeri Nomer 52 Tahun 2012,Peraturan menteri dalam negeri Nomer 80 Tahun 2015
Pearturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagai berikut:
Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum,Pasal 2 Kepastian Hukum,keterbukaan,akuntabilitas,Pasal 3 meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,menciptakan lapangan kerja,Pasal 4 Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal,BAB II Kewenangan urusan pemerintahan bidang penanaman modan,BAB III Hak,Kewajiban dan Tanggung Jawab penanam modal,BAB IV Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan penanaman Modal,BAB V Arah Kebijakan Penanaman modal,BAB VI Investasi Pemerintah Daerah,BAB VII Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
Penyelenggaraan Penanaman Modal
20 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
