Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD NOMOR 30 TAHUN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PUNGUTAN ATAS JASA RAPID TEST COVID-19 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG DAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
SURAT DARI KADIS KESEHATAN PROV SULUT NOMOR 440/SEKR/1644/VI/2020; SURAT DARI KADIS KESEHATAN PROV SULUT NOMOR 440/SEKR/670/VI/2020; RSU DAERAH DATOE BINANGKANG DAN PUSKESMAS YANG TERAKREDITASI DITUNJUK SEBAGAI FASILITAS KESEHATAN RAPID TEST COVID-19; MENUTUPI BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DILAKUKAN PUNGUTAN ATAS JASA RAPID TEST COVID-19
UU NOMOR 29 TAHUN 1959; UU NOMOR 15 TAHUN 2019; UU NOMOR 9 TAHUN 2015; UU NOMOR 30 TAHUN 2014
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN; BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
9 PASAL (5 HALAMAN)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEDUA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, menyatakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada; b. bahwa bupati/walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026; c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
U No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 18 Tahun 2020.
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021.
UU No. 29 tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PERDA No. 2 Tahun 2022.
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD NOMOR 33 TAHUN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021
ABSTRAK:
UU NOMOR 25 TAHUN 2004 PASAL 26 AYAT (2)
UU NOMOR 29 TAHUN 1959; UU NOMOR 25 TAHUN 2004; UU NOMOR 15 TAHUN 2019; UU NOMOR 9 TAHUN 2015; PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NOMOR 70 TAHUN 2019; PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NOMOR 40 TAHUN 2020; PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014; PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016; PERDA NOMOR 6 TAHUN 2017
BAB I KETENTUAN HUKUM; BAB II KEDUDUKAN; BAB III MAKSUD DAN TUJUAN; BAB IV SISTEMATIKA; BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI; BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
6 PASAL (6 HALAMAN)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD NOMOR TAHUN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ABSTRAK:
UU NOMOR 23 TAHUN 2014 PASAL 283 AYAT (2); INPRES NOMOR 10 TAHUN 2016
UU NOMOR 29 TAHUN 1959; UU NOMOR 28 TAHUN 1999; UU NOMOR 17 TAHUN 2013; UU NOMOR 1 TAHUN 2004; UU NOMOR 23 TAHUN 2014; PP NOMOR 65 TAHUN 2010; PP NOMOR 71 TAHUN 2010; PP NOMOR 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TRANSAKSI NON TUNAI; BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
12 PASAL (8 HALAMAN)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 PERDAKAB Bolmong No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 66 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI 31 Tahun 2016; PERDA No. 16 Tahun 2016; PERBUP No. 58 Tahun 2016; PERBUP No. 27 Tahun 2017.
Perubahan APBD, dengan rincian : Jumlah pendapatan setelah perubahan : Rp1.048.391.293.294,50; Jumlah belanja setelah perubahan : Rp1.076.167.448.631,23; Jumlah pembiayaan setelah perubahan : Rp27.776.155.366,73, Rincian APBD perubahan tersebut tercantum di Lampiran I dan lampiran II dari PERBUP ini. Rincian alokasi hibah dan alokasi bantuan sosial tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV PERBUP ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP NO. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
UU No. 29 tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 97 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENKEU No. 49 Tahun 2016; PERDA Kab. Bolmong No. 1 Tahun 2008; PERDA kab. Bolmong No. 6 Tahun 2007.
Mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten Bolmong TA 2017, dengan menetapkan batsan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penetapan rincian dana desa; Penyaluran dana desa; Penggunaan dana desa; Pelaporan dana desa; Sanksi; Pemotongan penyaluran dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Lampiran 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN PENGHASILAN TETAP SANGADI DAN PERANGKAT DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat