Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020
ABSTRAK:
a. Berdasarkan SE Mendagri No. 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Pemda, dalam rangka optimalisasi penggunaan APBD dengan memprioritaskan pada antisipasi dan penanganan dampak Covid-19.
b. Berdasarkan Pergub Sulut No. 24 Tahun 2019 telah ditetapkan RKPD Prov. Sulut Tahun 2020.
c. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah dan adanya Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional, sehingga perlu mengubah Pergub Sulut No. 24 Tahun 2019 dimaksud dalam huruf b.
d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pergub Sulut tentang Perubahan Atas Pergub Sulut No. 24 Tahun 2019 tentang RKPD Prov. Sulut Tahun 2020.
UU No. 47 Tahun 1960; UU No. 17 Tahun 1960; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2004; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 98 Tahun 2018; Permendagri No. 100 Tahun 2018; Perda Prov. Sulut No. 3 Tahun 2011; Perda Prov. Sulut No. 1 Tahun 2014; Perda Prov. Sulut No. 2 Tahun 2018; Pergub Sulut No. 24 tahun 2019.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Pergub ini terdiri atas 4 Halaman dan lampiran 216 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Perda Prov. Sulut No. 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, perlu menetapkan Pergub Sulut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019.
UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo. UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 11 tahun 2017; Perda Prov. Sulut No. 8 Tahun 2006; Perda Prov. Sulut No. 8 Tahun 2018; Perda Prov. Sulut No. 2 Tahun 2019; Pergub Sulut No. 32 Tahun 2018; Pergub Sulut No. 39 Tahun 2019.
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG OPERASI DAERAH SELESAIKAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI PROVINSI SULAWESI UTARA
ABSTRAK:
a. Berdasarkan Pergub Sulut No. 46 Tahun 2017 telah ditetapkan kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Prov. Sulut.
b. Pergub No. 46 Tahun 2017 tentang Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Prov. Sulut.
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Pergub tentang Perubahan Atas Pergub No. 46 Tahun 2017 tentang Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Prov. Sulut.
UU No. 47 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terkahir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 63 Tahun 2013; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.96 Tahun 2015; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.14 tahun 2016; Peraturan Menteri Sosial No. 184 Tahun 2011; Perda Prov. Sulut No. 3 Tahun 2016; Pergub Sulut No. 39 Tahun 2015; Pergub Sulut No. 22a Tahun 2016; Pergub Sulut No. 46 Tahun 2017.
Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Prov. Sulut,
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
ABSTRAK:
a. Perjalanan dinas luar negeri merupakan salah satu aktivitas penting dalam rangka mendukung/menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Prov. Sulut.
b. Untuk tujuan tertentu, pemda dapat menugaskan non-ASN melakukan perjadin luar negeri.
c. Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf c, perlu diatur penyetaraan non-ASN dalam golongan pelaksana perangkat daerah dan klasifikasi moda transportasi dalam melakukan perjadin luar negeri.
d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Pergub Sulut tentang Perubahan Atas Pergub Sulut No. 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjadin Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, dan Non-ASN di Lingkungan Pemprov Sulut.
UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU. No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; PMK No. 164/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.227/PMK.05/2016; Permendagri No. 29 Tahun 2016.
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD , ASN, dan Non-ASN di Lingkungan Prov. Sulut.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
6 Halaman
Provinsi Sulawesi Utara
Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 58 Tahun 2020
KARANG TARUNA
a. Dalam rangka meningkatkan eksistensi wadah generasi muda dalam pengembangan diri dan tanggung jawab sosial yang berorientasi pada kemandirian organisasi, perlu karang taruna yang tangguh dan profesional serta independen.
b. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf c Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, Gubernur memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan tugas-tugas karang taruna dalam bentuk kebijakan di tingkat provinsi.
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pergub tentang Karang Taruna.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 17 tahun 2013 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.16 Tahun 2017; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019.
Ketentuan Karang taruna meliputi:
a. Status, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi;
b. Organisasi , anggota dan pengurus;
c. Temu karya;
d. Pembinaan;
e. Program kerja;
f. Tanggung jawab;
g. Pertemuan;
h. Identitas;
i. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI SULAWESI UTARA
ABSTRAK:
a. Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi.
b. Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
c. Perlu adanya payung hukum untuk menjadi dasar dalam pengembangan kompetensi PNS di Prov. Sulut.
d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pergub tentang Pengembangan Kompetensi PNS di Prov. Sulut.
UU No. 47 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 11 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 10 Tahun 2018.
Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Utara.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
Dalam melaksanakan Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah, maka perlu menetapkan Pergub tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 ebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Inpres No. 6 Tahun 2020; Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2020.
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA DAN BESARNYA PEMBERIAN KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN INSENTIF PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Perda Prov. Sulut No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Prov. Sulut No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Pergub tentang Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah.
Dasar Hukum aturan ini: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1964; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun No. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 5 Tahun 2015; PMK No. 11/PMK.07/2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Prov. Sulut No. 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Prov. Sulut No. 3 Tahun 2018; Pergub Sulut No. 35 Tahun 2018; Pergub Sulut No. 47 Tahun 2018; Pergub Sulut No. 30 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub Sulut No.3 Tahun 2018.
Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI E-KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
ABSTRAK:
Aturan ini berdasarkan:
a. Pergub Sulut No. 72 Tahun 2017 telah diatur mengenai akuntabilitas kinerja pegawai negeri sipil melalui E-Kinerja di lingkungan Pemprov Sulut;
b. Sehubungan dengan terjadinya bencana nonalam serta penyesuaian terhadap regulasi saat ini, maka penerapan Pergub Sulut No. 72 Tahun 2017 tentang Akuntabilitas Kinerja PNS di Lingkungan Pemprov Sulut khususnya terkait penilaian disiplin dan kinerja tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Pergub tentang Perubahan Ketiga Atas Pergub Sulut No. 72 Tahun 2017 tentang Akuntabilitas Kinerja PNS melalui E-Kinerja di Lingkungan Pemprov Sulut.
Dasar Hukum aturan ini: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1960; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2006; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 29 tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PerMenPAN-RB No. 63 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010; Peraturan Kepala BKN No. 20 Tahun 2011; Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013; Pergub Sulut No. 23 Tahun 2017; Pergub Sulut No. 72 Tahun 2017.
Akuntabilitas Kinerja PNS melalu E-Kinerja di Lingkungan Pemprov Sulut
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Perubahan Ketiga Atas Pergub SUlut No. 72 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Aturan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Perda Prov. Sulut No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD TA 2020, perlu menetapkan Pergub Sulut tentang Penjabaran Perubahan APBD Prov. Sulut TA 2020.
Dasar Hukum aturan ini: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 tahun 2004; UU No. 28 tahun 2009; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 tahun 2017; PP No. 18 tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Perda Prov. Sulut No. 8 Tahun 2006; Perda Prov. Sulut No. 4 Tahun 2019.
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DANA DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan pembuatan aturan ini adalah:
a. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan;
b. Peningkatan target penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, perlu diberikan insentif sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan pajak;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsetif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 47 Prp. Tahun 1960 jo. UU Nomor 13 Tahun 1964; UU No. 17 Tahun 2003; UU No, 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 Nomor 244; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Prov. Sulut No.4 Tahun 2016; Pergub Sulut No. 72 Tahun 2017; Pergub Sulut No. 35 Tahun 2018; Pergub Sulut No. 47 Tahun 2018, Pergub Sulut No. 12 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020.
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 12 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BD Provinsi Sulawesi Utara No. 29
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan sosial masyarakat Sulawesi Utara khususnya Tenaga Kesehatan yang bertugas dalam memberikan pelayanan/perawatan secara langsung terhadap masyarakat yang terpapar /terinfeksi Corona Disease (Covid-19} dan rnernberikan landasan hukum dan kepastian hukurn dalam melaksanakan kewenangan Gubernur perlu melaksanakan program jarninan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Kesehatan selama masa yang ditetapkan oleh Badan Penaggulangan Bencana Nasional sebagai Bencana Non Alam akibat terjadinya Corona Disease (Covid-19); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gubernur Sulawesi Utara tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kesehatan;
UU No. 4 7 Prp Tahun 1960 jo UU No 13 Tahun 1964; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004;UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERPPU No. 1 Tahun 2020: PP No. 21 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; KEPPRES No. 11 Tahun 2020; Kep. Kepala BNPB No.13.A Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang: Definisi istilah-istilah; Keberlakuan Pergub ini
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dalam Rangka Percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang untuk Mendorong Penanaman Modal (Investasi) di Provinsi Sulawesi Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara, perlu dilakukan terobosan baru berupa upaya percepatan penzinan pemanfaatan ruang di Provinsi Sulawesi Utara yang selaras dengan tujuan penataan ruang; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota menjadi pedoman untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 28, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota menjadi dasar untuk penetapan perizman lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Dalam Rangka Percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang Untuk Mendorong Penanaman Modal (Investasi) di Provinsi Sulawesi Utara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 201 7; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017.
Pergub ini berisi ketentuan tentang: Definisi istilah yang digunakan; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Mekanisme Pemberian Rekomendasi; Penilaian; Penerbitan Izin Pemanfaatan Tata Ruang; Peran Gubernur; Pengawasan; Monitoring dan Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
-
-
Pergub ini terdiri dari 12 Pasal dalam 9 halaman batang tubuh.
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD PROV. SULUT TAHUN 2020 NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara
ABSTRAK:
a. Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
b. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
c. Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Provinsi Sulawesi No. 8 Tahun 2006; Perda Prov. Sulut No. 8 Tahun 2018; Perda Prov. Sulut No. 2 Tahun 2019.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan dan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 DI PROVINSI SULAWESI UTARA
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19 dan mensinergikan dengan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara serta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.
UU No.47 Prp.Tahin 1960 jo. UU No.13 Tahun 1964; UU No.4 Tahun 1984; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2018; PP No.6 Tahun 1988; PP No.49 Tahun 1991; PP No.66 Tahun 2014; PP No. 88 Tahun 2019; Perpres No.17 Tahun 2018; Keppres No.7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 2020; Keppres No.11 Tahun 2020; Keppres No, 12 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/328/2020; Kepmendagri No.440-830 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri No. 440-842 Tahun 2020; Kepmenkes No. Hk.01.07/Menkes/382/2020
Ketentuan Umum; Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Covid-19 (AKB-M2PA Covid-19); Aktifitas di luar Rumah, Pelaksanaan Aktivitas di Tempat dan Fasilitas Umum, Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya, Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan Sejenisnya, Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya, Sarana dan Kegiatan Olaharaga, Penyelenggaraan Kegiatan Event Pertandingan Keolahragaan, Pusat Pelatihan Olahraga, Moda Transportasi, Terminal/Pelabuhan/Bandar Udara, Lokasi Daya Tarik Wisata, Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan Sejenisnya, Jasa Ekonomi Kreatif, Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah, Penyelenggaraan Event/Pertemuan, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Penanganan Saat Penemuan Kasus COVID-19 di Tempat dan Fasilitas Umum, Syarat Pelaksanaan AKB-M2PA Covid 19; Hak dan Kewajiban Penduduk Dalam Pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19; Sumber Daya Penanganan Covid-19; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Sanksi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2020.
