Peraturan Walı Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosıal Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Vırus Dısease 2019 (Covıd-19) Dı Kota Palembang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palembang
Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Palembang
ABSTRAK:
Bahwa untuk memutus mata rantai penularan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), dilakukan berbagai upaya
pencegahan dan pengendalian kesehatan dengan tetap
memperhatikan aspek sosial dan ekonomi
untuk efektivitas pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar, beberapa ketentuan dalam Peraturan
Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besardalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)di Kota
Palembang perlu disesuaikan
UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 4 Tahun 1984;UU No 24 Tahun 2007;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 6 Tahun 2018;PP No 40 Tahun 1991;PP No 21 Tahun 2020;Perpres No 17 Tahun 2018;Keppres No 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No 9 Tahun 2020;Kepres No 12 Tahun 2020;Permenkes No 1501/Menkes/
Per/X/2010;Permenkes No 9 Tahun 2020;Permenhub No PM 18 Tahun 2020;Permendagri No 20 Tahun 2020;Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 9.A Tahun 2020;Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 13.A Tahun 2020;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/
104/2020;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/
328/2020;Perwali No 14 Tahun 2020
Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Besardalam Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)di Kota Palembang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2020.
12 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah berfungsi sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan perangkat daerah; c. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun 2020 maka perlu mengubah Peraturan Walikota Palembang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2019; Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020
PEraturan ini memuat perubahan pada beberapa pasal dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
Peratuan ini mengubah Peraturan Walikota Palembang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Kota Palembang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang
baik, perlu menerapkan pengelolaan keuangan yang
efisien, efektif, akuntabel dan transparan
UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 11 Tahun 2009;PP No 79 Tahun 2005;PP No 35 Tahun 2007;PP No 38 Tahun 2007;Perwali No 96 Tahun 2018
Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dewan Riset Daerah Kota Palembang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
3 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Di Kota Palembang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), Menteri Kesehatan
berdasarkanKeputusan Nomor
HK.01.07/MENKES/307/2020 telah menetapkan
pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan
UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 4 Tahun 1984;UU No 24 Tahun 2007;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 6 Tahun 2018;PP No 40 Tahun 1991;PP No 21 Tahun 2020;PP No 17 Tahun 2018;Kepres No 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Kepres
No 9 Tahun 2020 ;Kepres No 12 Tahun 2020;Permenkes No 1501 /Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010;Permenkes No 9 Tahun 2020;. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020;Permendagri No 20 Tahun 2020;Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 9.A Tahun 2020;Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
BencanaNomor 13.A Tahun 2020;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/
104/2020;
MAKSUD DAN TUJUAN,RUANG LINGKUP,PELAKSANAAN PSBB,HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN
DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB,SUMBER DAYA PENANGANANCOVID-19,PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN,PENDANAAN,SANKSI PELANGGARAN PSBB,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
25 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum Penyelenggaraan Transportasi, tarif retribusi dapat
ditinjau kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5587), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015; Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
2874/AJ.402/DRJD/2017; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan ini memuat perubahan pada besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor pada lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
3 hlm dan 1 hlm lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2020 nomor 21
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan ini memuat mengenai fungsi dari dokumen rencana kerja pemerintah daerah dalam rancangan APBD
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang
cepat, efektif, transparan, dan akuntabel diperlukan sistem
pelayanan masyarakat berbasis elektronik
untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi
sistem pelayanan masyarakat dimaksud diperlukan tata
kelola penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang
terintegrasi dalam satu portal
UU No 28 Tahun 1959;UU No 11 Tahun 2008sebagaimana telah
diubah dengan UU No 19 Tahun 2016;UU No 14 Tahun 2008;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 82 Tahun 2012;PP No 44 Tahun 2018;PP No 95 Tahun 2018;
RUANG LINGKUP PELAYANAN,PELAYANAN MASYARAKAT,PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT,PELAYANAN INFORMASI MASYARAKAT,TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN MASYARAKAT
BERBASIS ELEKTRONIK,PENANGGUNG JAWAB DAN HAK AKSES,TIM MONITORING
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Aplikasi pelayanan dalam jaringan Hallo Palembang dan penerapan Sertifikat Elektronik
7 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 04 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kota Palembang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan pemerintah Kota Palembang untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemrintah Kota Palembang, maka peraturan Walikota Palemban tentang Laporan HArta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, perlu dilakukan perubahan
UU Nomor 28 TAhun 1959; UU Nomor 31 TAhun 1999 sebagimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 53 Tahun 2010
PEraturan ini memuat perubahan pada pasal 2 Peraturan Walikota Palembang
Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan HArta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang yaitu pejabat yang wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Palembang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2020.
Peratuan ini mengubah Peraturan Walikota Palembang
Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan HArta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi
guna mewujudkan smart city Kota Palembang;
bahwa untuk melindungi transaksi elektronik dari
risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan
data dan penyangkalan terhadap data yang
ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik
milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan upaya
pengamanan yang memadai dan andal;
bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b dapat dilakukan melalui skema
kriptografi
infrastruktur kunci publik yang
diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat
Elektronik
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2017; Peraturan Badan Siberdan Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2019
Peraturan ini memuat mengenai penyelenggaraan sertifikat elektronik; tanda tangan elektronik; kewajiban, larangan, dan sanksi elektronik bagi pemilik sertifikat elektronik, penyelenggaraan operasional dukungan sertifikat elektronik untuk pengamanan informas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
14 hlm; dan 1 lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Retribusi Sewa Petak Di Pangkalan Pendaratan Ikan
ABSTRAK:
Bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan
Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan dalam rangka tertib
substansi pembentukan produk hukum daerah yang bersifat
pengaturan dan penetapan, perlu dilakukan pencabutan
Peraturan Walikota yang bersifat penetapan
UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 31 Tahun Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 45
Tahun 2009;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
UU No 9 Tahun 2015;PP No 54 Tahun 2002;Perda No 11 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2018
Peraturan Walikota Palembang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Retribusi Sewa Petak di Pangkalan Pendaratan Ikan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
2 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat