Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 142 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2017
Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak

Pendidikan

Download :
PERDA NO.1 THN 2017.pdf

Abstrak

PENDIDIKAN-INKLUSIF-ANAK

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak

ABSTRAK:

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4789 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyeienggaraan Pendidikan Inkiusif Ramah Anak, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 dicabut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya pada Lampiran A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Sub Urusan Manajemen Pendidikan. Sesuai Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 188.341/02369/DPRD-SS/2016 Hal Izin Memperbaiki Raperda, pada prinsipnya menyetujui adanya penyempurnaan/ perbaikan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tersebut. Pencabutan beberapa ketentuan/pasal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan dengan merubah ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak pada Pasal 1, Pasal 5, dan Pasal 15.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
3

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 573 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2017
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pertahanan dan Keamanan

Download :
PERDA NO.2 THN 2017.pdf

Abstrak

KETENTERAMAN-KETERTIBAN-MASYARAKAT

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

ABSTRAK:

Untuk terciptanya Provinsi Sumatera Selatan yang tertib, tenteram dan aman perlu adanya suatu pengaturan mengenai ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang merupakan dambaan pemerintah dan warga masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja angka II sub angka 1 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdapat 12 (dua belas) tertib yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2010; Perda No. 5 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud tujuan, penjabaran Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, pendanaan, ketentuan khusus, ketentuan penyidikan dan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2017.
27

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 327 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2017
Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
PERDA NO.3 THN 2017.pdf

Abstrak

KETAHANAN-KELUARGA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

ABSTRAK:

Pembangunan manusia seutuhnya meliputi semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.Pengaruh globalisasi dan perubahan di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial selain merupakan faktor pendukung dalam kesejahteraan keluarga juga dapat menjadi ancaman terhadap ketahanan keluarga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka menciptakan dan meningkatkan ketahanan keluarga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 1994; PP No. 54 Tahun 2007; PERMENSOS No. 110/HUK/2009; PERMENSOS No. 37 /HUK/2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai asas, maksud dan tujuan, kedudukan, ruang lingkup, sasaran, perencanaan, pelaksanaan, wali anak dan pengampuan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 tahun terhitung sejak diberlakukan peraturan daerah ini.
21

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 204 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2017
Pelestarian Cagar Budaya

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERDA-NO.4-THN-2017.pdf

Abstrak

CAGAR-BUDAYA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/NO.04

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelestarian Cagar Budaya

ABSTRAK:

Cagar budaya merupakan aset budaya bangsa yang memiliki arti dan nilai yang sangat tinggi sebagai warisan budaya sehingga harus dijaga kelestariannya. Sumatera Selatan memiliki potensi cagar budaya yang cukup besar baik berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya. Dalam rangka melestarikan, melindungi dan mengelola cagar budaya diperlukan pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya secara terpadu dan komprehensif. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 25 Tahun 1959, UU No. 11 Tahun 2010, UU No. 23 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelestarian Cagar Budaya, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ruang lingkup, tugas dan wewenang, pelestarian, registrasi cagar budaya, perizinan, penghargaan, peran serta masyarakat, pembiayaan, penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
29

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 249 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2017
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

Pertanian dan Peternakan

Download :
PERDA NO.5 THN 2017.pdf

Abstrak

PERLINDUNGAN-PEMBERDAYAAN-pERTANI-NELAYAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

ABSTRAK:

Lahan pertanian dan perikanan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa dikuasai oleh Negara untuk digunakan sebesar besamya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan petani, nelayan dan pembudi daya ikan yang sejahtera dan terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani, nelayan dan pembudi daya ikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 tahun 1959; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ruang lingkup, strategi perlindungan, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. hak dan kewajiban, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
20

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 151 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2017
Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu, Dan Kaum Dhuafa

Hak Asasi Manusia

Download :
PERDA NO.6 THN 2017.pdf

Abstrak

PERLINDUNGAN-ANAK-dhuafa

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2017/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu, Dan Kaum Dhuafa

ABSTRAK:

Anak yatim dan anak yatim piatu merupakan anak yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama pendidikan dan kesehatan sampai mereka dewasa, secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Kaum dhuafa merupakan sekelompok orang yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama pemenuhan atas kebutuhan pokok dan perlindungan kesehatan, secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Penyelenggaraan perlindungan kaum dhuafa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga diperlukan pengaturan penyelenggaraannya untuk mewujudkan kepastian hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 28 dan Pasal 34 UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 4 tahun 1979; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2014; PERMENSOS No. 30/HUK/2011
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai asas, fungsi, dan tujuan, hak-hak Anak Yatim, Anak Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa, tanggung jawab dan wewenang pemerintah provinsi, sumber dana, penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini sudah harus ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
12

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 182 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2017
Penanggulangan Kemiskinan

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERDA NO.7 THN 2017.pdf

Abstrak

PENANGGULANGAN-KEMISKINAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRAK:

Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan menyeluruh dengan pendekatan secara sistematik dan terpadu serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka penanganan dan penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di provinsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 14 Tahun 2010; Permendagri No. 42 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penanggulangan Kemiskinan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai asas, tujuan dan ruang lingkup, indikator dan parameter kemiskinan, identifikasi penduduk miskin, strategi penanggulangan kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan, koordinasi program penanggulangan kemiskinan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
Pada saat peraturan daerah ini berlaku, kegiatan program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, tetap berlangsung sesuai program yang telah disusun dengan ketentuan dalam jangka waktu 1 tahun wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
16

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 60 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 28 Tahun 2017
Lalu lintas dan angkutan sungai yang melintas di jembatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Lalu Lintas, Jalan

Download :
PERBUP NO 28 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

LALU-LINTAS-DAN-ANGKUTAN-SUNGAI-YANG-MELINTASI-JEMBATAN-DI-WILAYAH-KABUPATEN-MUSI-BANYUASIN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2017/NO.28

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lalu lintas dan angkutan sungai yang melintas di jembatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

ABSTRAK:

Jembatan mempunyai fungsi dan manfaat strategis yang merupakan prasarana perhubungan yang sangat strategis baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan, dan merupakan obyek vital sehingga harus dipelihara dan dijaga keamanannya agar dapat berfungsi setiap saat. Dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, angkutan sungai dan perlindungan terhadap jembatan sebagai aset daerah yang manfaatnya sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat maka dibuatlah Peraturan Bupati tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai yang Melintasi Jembatan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin,
Dasar Hukum Perda ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU Darurat No. 5 Tahun 1956; UU Darurat No. 6 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; Permenhub 52 Tahun 2012; Kep. Menhub KM. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Kep. Menhub No. KM. 73 Tahun 2004; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2016; Perbup Musi Banyuasin No. 77 tahun 2016.
Materi pokok Perda ini adalah mengatur lalu lintas angkutan sungai yang melintas di bawah jembatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang bertujuan untuk menjamin keamanan jembatan sebagai aset daerah sehingga dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan lalu lintas angkutan sungai dapat berjalan dengan selamat, tertib, aman, teratur, lancar dan ramah lingkungan, serta berguna bagi masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
12 hlm.

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 94 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 1 Tahun 2017
Pola Tata Kelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERGUB NO.1 THN 2017.pdf

Abstrak

POLA-TATA-KELOLA

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2017/NO.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

peraturan ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan
UU Nomor 25 Tahun 1959, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 101 Tahun 2000, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 65 Tahun 2005, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Permenkeu Nomor 95/PMK.05/2016, Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012, Peratruan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016
Dalam peraturan ini mengatur tentang penjabaran ruang lingkup pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, penjabaran atas rincian tata kelola, identitas Badan Pengembangan SDM, penjabaran ruang lingkup layanan dan jenis layanan, kedudukan, tugas dan fungsi, kedudukan Pemerintah Provinsi, Dewan Pengawas, Struktur Organisasi, Pejabat Pengelola, Satuan Pengawas Internal, Tata kerja, Pengelolaan SDM, Remunerasi, Standar Pelayanan Minimal, Pengelolaan Keuangan, Tarif Layanan, Pendapatan Biaya dan Sistem Pengadaan, Pengelolaan Barang, Perencanaan dan Penganggaran, Kerjasama, Surplus dan Defisit Anggaran, penjabaran Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
33 halaman

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 134 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 2 Tahun 2017
Standar Pelayanan Minimal Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Ketenagakerjaan

Download :
PERGUB-NO.2-THN-2017.pdf

Abstrak

STANDAR-PELAYANAN-MINIMAL-BADAN-PENGEMBANGAN-SUMBER-DAYA-MANUSIA-DAERAH-SUMATERA-SELATAN

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, LD.2017/NO.02

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nornor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Beberapa dasar Hukum peraturan ini antara lain : UU No. 25 Tahun 1959; 2. UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 101 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda No. 14 Tahun 2016; Pergub No. 49 Tahun 2012; Pergub No. 9 Tahun 2014; Pergub No. 39 Tahun 2016.
Materi pokok yang diatur dalam peraturan ini adalah Panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban, dan pengawasan penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pergub SUMATERA SELATAN NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.
6 hlm.

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 44 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 3 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pola Tata Kelola Laboratorium Lingkungan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup

Download :
PERGUB NO.3 THN 2017.pdf

Abstrak

POLA-TATA-KELOLA-LABORATORIUM-LINGKUNGAN

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BD.2017/NO.3

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pola Tata Kelola Laboratorium Lingkungan

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf b Permendagri No. 61 Tahun 2007, untuk meningkatkan tertib pelaksanaan terhadap pelayanan pada Laboratorium Lingkungan maka perlu mengubah pola tata kelola Laboratorium Lingkungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Laboratorium Lingkungan.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 81 Tahan 2012; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Pergub No. 49 Tahun 2012; Pergub No. 9 Tahun 2014; Pergub No. 53 Tahun 2015; Pergub No. 54 Tahun 2016.
Materi pokok yang diatur dalam peraturan ini adalah penambahan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 68A, yang berisi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan atau limbah, fungsi pengelolaan, jenis lingkungan, dan jenis limbah, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2017.
Pergub Sumatera Selatan No.54 TAHUN 2016
Pergub Sumatera Selatan No.3 Tahun 2017
4 hlm.

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 52 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 4 Tahun 2017
Standar Pelayanan Minimal Balai Pelatihan Kesehatan

Kesehatan

Download :
PERGUB-NO.4-THN-2017.pdf

Abstrak

STANDAR-PELAYANAN-MINIMAL-BALAI-PELATIHAN-KESEHATAN

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4, LD.2017/NO.04

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Pelatihan Kesehatan

ABSTRAK:

MeIaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Balai Pelatihan Kesehatan.
Dasar hukum Pergub ini antara lain UU No. 25 Tahun 1959; Uu No. 36 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014; 4. PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; Permendagri No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Pergub No. 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pergub No. 16 Tahun 2008; Pergub No. 49 Tahun 2012; Pergub No. 9 Tahun 2014.
Materi pokok Pergub ini adalah panduan bagi Bapelkes dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan yang bertujuan memenuhi kepuasan masyarakat,

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 hlm.

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 68 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 5 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
PERGUB NO.5 THN 2017.pdf

Abstrak

PERATURAN-GUBERNUR-TENTANG-PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-GUBERNUR-NOMOR-49-TAHUN-2016

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, BD.2017/NO.5

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Berdasarkan hasil konsultasi dan arahan dari Direktur Bina Aparatur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengenai Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingat beban kerja yang ada dapat mengambil pola maksimal dengan berpedoman pada surat Menteri Dalam Negeri Nornor 061/9934/Dukcapi1 tanggai 21 September 2016 hal Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota. Maka dalam hal ini perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.
Dasar hukum peraturan ini antara lain : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 2007; PP no. 18 Tahun 2016; Permendagri no. 65 Tahun 2010; Permendagri No. 76 Tahun 2015; Perda No. 14 Tahun 2016; Pergub No. 49 Tahun 2016.
Mengubah ketentuan Pasal 3, Pasal 8 ayat (1), Pasal 11, Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 20 dari Pergub No. 49 TAHUN 2016.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2017.
Mengubah Pergub No. 49 TAHUN 2016.
10 hlm.

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 89 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 6 Tahun 2017
Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Sumatera Selatan

Pertanian dan Peternakan

Download :
PERGUB NO.6 THN 2017.pdf

Abstrak

KELEMBAGAAN-PENGELOLAAN-IRIGASI-PROVINSI-SUMATERA-SELATAN

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD.2017/NO.6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/ PRT/ M/2015 tentang Komisi Irigasi dan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Irigasi, maka dalam hal ini perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang KeIembagaan Pengelolaan Provinsi Sumatera Selatan.
UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2006; PP No. 121 Tahun 2015; Permen-PU No. 33/ PRT/M/2007; Permentan No. 79 / Permentan OT.140/ 12/2012; Permen-PUPR No. 08/ PRT/M/2015; Permen-PUPR No. 12 / PRT/ M./ 2015; Permen-PUPR No. 14 /PRT/M /2015; Permen-PUPR No. 17/PRT/M/ 2015; Permen-PUPR No. 18/PRT/M/2015; Permen-PUPR No. 23/PRT/M/2015; Permen-PUPR No. 30/PRT/M/2015; Permen-PUPR No. 01/PRT/M/ 2016; Perda No. 21 Tahun 2010; Perda No. 14 Tahun 2016.
Memperjelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab, kelembagaan pengelolaan irigasi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2017.
17 hlm.

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 176 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 7 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
PERGUB NO.7 THN 2017.pdf

Abstrak

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-GUBERNUR-NOMOR-82-TAHUN-2016

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD.2017/NO.7

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. DaIam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap nomenklatur, tugas, dan fungsi pada Bidang dan Seksi Dinas Komunikasi, dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana kedua hal tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentarig Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun. 2016 tentang Susunan Organ.isasi, Uraian, Tugas, dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 ; PP No. 18 Tahun 2016; Permenkominfo 14 Tahun 2016; Perda No. 14 Tahun 2016; Pergub No. 82 Tahun 2016.
Mengubah ketentuan pasal 3, Bagian Ketiga Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, Ketentuan keempat Pasal 9,Pasal 10, dan Pasal 11.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2017.
Mengubah Pergub No. 82 Tahun 2016
9 hlm.

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 179 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 8 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

APBD

Download :
PERGUB-NO.8-THN-2017.pdf

Abstrak

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-GUBERNUR-NOMOR-87-TAHUN-2016

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, LD.2017/NO.08

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Sehubungan telah diterimanya kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2014 dan Tahun 2015 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 383.813.030.921,00 yang belum dianggarkan sebelumnya pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017, maka perlu diIakukan penyesuaian terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum peraturan ini antara lain : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri No. 31 Tahun 2016; Perda No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 5 Tahun 2010; Pergub No. 33 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pergub No. 50 Tahun 2010; Pergub No. 87 Tahun 2016.
Mengubah ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Pergub No. 87 Tahun 2016.
6 hlm.

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 40 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 9 Tahun 2017
Tarif Pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERGUB NO.9 THN 2017.pdf

Abstrak

Tarif-Pelayanan-Rumah-Sakit-Khusus-Paru-Provinsi-Sumatera-Selatan

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD.2017/NO.9

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Surnatera Selatan.
Dasar hukum Pergub ini antara lain : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pembahan keclua atas UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 12 Tahun 2013; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permendagri No. Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permenkes No. 85 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permenkeu No. 100/ PM K.05 / 2016; Permenkes No. 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes No. 52 Tahun 2016; Perda No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 5 Tahun 2010; Pergub No. 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pergub No. 16 Tahun 2008; Pergub No. 49 Tahun 2012; Pergub No. 9 Tahun 2014.
Materi pokok Pergub ini adalah Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kelangsungan, dan pelayanan di rumah sakit sesuai standar yang ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017.
10 hlm.

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 58 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 10 Tahun 2017
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak

Hak Asasi Manusia

Download :
PERGUB NO.10 THN 2017.pdf

Abstrak

Perlindungan-dan-Pemenuhan-Hak-Hak-Anak

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, BD.2017/NO.10

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak

ABSTRAK:

Dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan Peraturan Gubemur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak anak. Untuk tertib pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur tersebut. Sehingga dalam hal ini ditetapkanlah Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak.
Dasar Hukum Pergub ini antara lain : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penctapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2007; Permensos No. 110/HUK/2009; Permensos No. 37/HUK/2010; PermenPPA No. 11 Tahun 2011; PermenPPA No. 6 Tahun 2015; Pergub No. 26 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub No. 24 Tahun 2014; Pergub No. 26 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub No. 24 Tahun 2014; Pergub No. 67 Tahun 2016.
Materi pokok Pergub ini mengubah pasal 10 ayat (2) huruf h dan huruf i, Pasal 31 ayat (6), Pasal 34 huruf f dan huruf g, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta menghapus ayat (5).

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
Peraturan yang diubah adalah Peraturan Gubemur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 26 Tahun 2015.
7 hlm.

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 48 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 11 Tahun 2017
Tarif Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Download :
PERGUB NO.11 THN 2017.pdf

Abstrak

Tarif-Layanan-Badan-Pengembangan-Sumber-Daya-Manusia

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BD.2017/NO.11

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubemur tentang Tarif Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Dasar hukum Pergub ini antara lain UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 8 Tahun 2012; Permendagri No.21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permenkeu No. 100/ PMK.O5/ 2016; PerkaLAN No. 2 Tahun 2017; Perda No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 5 Tahun 2010; Perda No. 14 Tahun 2016; Pergub No. 49 Tahun 2012; Pergub No. 9 Tahun 2014; Pergub No. 39 Tahun 2016.
Materi pokok Pergub ini bermaksud untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kelangsungan layanan di BPSDMD sesuai standar yang ditetapkan. Sehingga dapat tercapainya layanan di BPSDMD yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan, serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan layanan di BPSDMD.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2017.
7 hlm.

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 61 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 12 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Sumatera Selatan

Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan

Download :
PERGUB NO.12 THN 2017.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan-Analisis-Dampak-Lalu-Lintas

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, BD.2017/NO.12

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara pembangunan dan pengembangan kawasan terhadap tertib dan kelancaran lalu lintas, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lain Lintas di Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur serta memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat. Sehingga perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lain Lintas di Sumatera Selatan.
Dasar hukum Pergub ini antara lain : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2004 ; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun; 2013; Permenhub No. PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permenhub No. PM 75 Tahun 2015; Pergub No. 29 Tahun 2015; Pergub No. 72 Tahun 2016.
Materi pokok Pergub ini adalah mengubah Pasal 1 angka 4 dan angka 5; menambahkan ayat pada Pasal 7 yaitu ayat (2); Menambahkan ayat pada Pasal 8 yaitu ayat (3); mengubah pasal 14 ayat (1), (3), dan (4), serta menghapus ayat (5); dan mengubah Pasal 15 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6).

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
Mengubah Pergub No. 29 Tahun 2015
6 hlm.

Hasil Pencarian - ditemukan 34 peraturan

Tentang

Kontak