Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SBU Pemkab Dharmasraya TA 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu ditetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk pedoman perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2021. Penetapan standar biaya umum ini dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 33 Tahun 2020, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 64 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010
Standar biaya umum digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, ekonomis, transparan, efektifitas dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Standar biaya umum yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan anggaran berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat dareah;
b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
62 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Dharmasraya No. 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Dharmasraya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (6) Perda Kab. Dharmasraya No. 5 Tahun 2017, telah ditetapkan Perbup Dharmasraya No. 1 Tahun 2019. Bahwa besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota serta Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana diatur dengan Perbup No. 1 Tahun 2019 tidak relevan dengan pertumbuhan ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi besaran sewa rumah dan biaya transportasi
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017, Perda Kab. Dharmasraya No. 5 Tahun 2017, Perbup Dharmasraya No. 1 Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Perbup No. 1 Tahun 2019 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah
2. Ketentuan Pasal 7 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 kepada PNS dan Pegawai Non PNS yang bersumber dari APBD kab. Dharmasraya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2020 perlu menetapkan Perbnup Dharmasraya tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ke13 Tahun 2020 kepada PNS yang bersumber dari APBD kab. Dharmasraya
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 44 Tahun 2020, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab. Dharmasraya No. 25 Tahun 2010, Perda Kab. Dharmasraya No. 7 Tahun 2019, Perbup Dharmasraya No. 99 Tahun 2019
Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada:
a. PNS
b. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
c. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
d. Calon PNS;
e. Pegawai NonPNS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Sungai Rumbai kab. Dharmasraya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD, perlu ditetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Kab.Dharmasraya
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 16 Tahun 2018, PMK No. 08/PMK.02/2006, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Perbup Dharmasraya No. 10 Tahun 2018, PerLKPBJ No. 15 Tahun 2018, Perbup Dharmasraya No. 30 Tahun 2019, Perbup Dharmasraya No. 69 Tahun 2019, Kepbup Dharmasraya No. 188.45/462/KPTS-BUP/2019
Maksud ditetapkannya Perbup ini adalah sebagai Pedoman bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Panitia Pengadaan, Pokja Penjabat/Panitia Penyedia dan pihak lainnya dalam melaksanakan Pengadaan barang/jasa pada RSUD Sungai Rumbai yang menerapkan PPK-BLUD. Tujuan ditetapkannya Perbup ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Perbup tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari
UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Taahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 44 Tahun 2016, PMK No. 205/PMK/07/2019, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PerLKPBJP No. 12 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa
3. Ruang Lingkup Pengadaan
4. Para Pihak
5. Tata Cara Pengadaan
6. Pembayaran Prestasi Kerja
7. Pengumuman
8. Pemutusan Surat Perjanjian
9. Larangan
10. Penyelesaian Perselisihan
11. Pelaporan dan Serah Terima
12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan secara Elektronik
13. Ketentuan Lain-Lain
14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
29 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang Digunakan sebagai Dasar Perhitungan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Perda Kab. Dharmasraya No. 13 Tahun 2010, perlu menetapkan Perbup tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang digunakan sebagai dasar Perhitungan Pajak Air Tanah
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PermenESDM No. 20 Tahun 2017, Perda Prov. Sumbar No. 4 Tahun 2017, Perda Kab. Dharmasraya No. 13 Tahun 2010, Perbup Dharmasraya No. 29 Tahun 2014
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Objek Pajak
3. Penetapan Nilai Perolehan Air
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup. Dharmasraya No. 15 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab. Dharmasraya
ABSTRAK:
bahwa untuk pelaksanaan Perda Kab. Dharmasraya No. 5 Tahun 2011 telah ditetapkan Perbup Dharmasraya No. 15 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab. Dharmasraya sebagaimana telah diubah dengan Perbup. Dharmasraya No. 37 Tahun 2016. bahwa dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang disediakan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aktifitas pengendalian atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya Perbup No. 15 Tahun 2013
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 55 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, Permenhub No. 133 Tahun 2015, Perda kab. Dharmasraya No. 2 Tahun 2010, Perda Kab. Dharmasraya No. 5 Tahun 2011, Perbup Dharmasraya No. 15 Tahun 2013
Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perbup Dharmasraya No. 15 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab. Dharmasraya sebagaimana telah diubah dengan Perbup Dharmasraya No. 37 Tahun 2016 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Perbup Dharmasraya No. 15 Tahun 2013
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kab. Dharmasraya Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Perbup Dharmasraya No. 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNS
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Mendagri Dirjen Bina Keuangan Daerah No. 900/972/Keuda tanggal 11 Februari 2020 menetapkan bahwa besaran alokasi anggaran TPP kepada ASND tidak melebihi Alokasi Anggaran TPP Tahun 2019 dan TPP bagi pejabat/pegawai yang bertugas pada Inspektorat Daerah diberikan lebih besar dari Perangkat Daerah lainnya dan lebih kecil dari Sekda.
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2014, Uu No. 23 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 Tahun 2011, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 33 Tahun 2019, Kepmendagri No. 061-5449 Tahun 2019, Perda Kab. Dharmasraya No. 2 Tahun 2010, Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2016, Perbup Dharmasraya No. 28 Tahun 2017, Perbup Dharmasraya No. 40 Tahun 2017
1. Kepada PNS di lingkungan Pemda diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
2. Tambahan penghasilan dimaksud diberikan berdasarkan pertimbangan a. beban kerja; dan b. pelaksanaan tugas tertentu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2020
Perubahan atas Perbup Dharmasraya No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Dharmasraya No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan revisi Gub. Sumbar terhadap Rencana Perda Kab. Dharmasraya Tahun 2020 yang mana Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai dengan 10% (sepuluh persen) dari target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2020
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda kab. Dharmasraya, No. 2 Tahun 2010, Perda kab. Dharmasraya No. 13 Tahun 2010, Perda kab. Dharmasraya No. 2 Tahun 2011, Perda kab. Dharmasraya No. 3 Tahun 2011, Perda kab. Dharmasraya No. 4 Tahun
beberapa ketentuan dalam Perbup Dharmasraya No. 11 Tahun 2018, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah
2. Ketentuan Pasal 5 diubah
3. Ketentuan Pasal 7 diubah
4. Ketentuan Pasal 8 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 dan Pasal 103 ayat (1) Permendagri No. 86 Tahun 2017, perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Kerja Pemda Kab. dharmasraya
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 18 Tahun 2020, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 86 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. RKPD
3. Pengendalian dan Evaluasi
4. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
5 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
