Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya
ABSTRAK:
dalam rangka peningkatan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum DaerahSungai DarehKabupaten Dharmasrayayang efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara PemilikRumah Sakit, Pengelola Rumah Sakit, Staf Medik Fungsional, Staf Keperawatan, Staf Farmasi dan Staf Kesehatan Lainnyasebagai acuan penyelenggaraan rumah sakit
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2014, UU No. 38 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 77 Tahun 2015, Permenkes No. 755 / Menkes / PER/IV/2011, Permenkes No. 58 Tahun 2014, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Perbup Dharmasraya No. 10 Tahun 2014
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Peraturan Internal Korporasi
3. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
4. Struktur Organisasi
5. Peraturan Internal Staf Medik
6. Peraturan Internal Staf Keperawatan
7. Peraturan Internal Staf Farmasi
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
56 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
ABSTRAK:
bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Permendagri No. 78 Tahun 2012, Perda Kab. Dharmasraya No. 7 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Klasifikasi Arsip
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
65 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2019
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (3), pasal 13 ayat (3), pasal 15 ayat (4), pasala 20 ayat (7), pasal 21 ayat (3), pasal 22 ayat (4), pasal 24 ayat (3) dan pasal 25 ayat (3) Peraturan daerah No 8 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Daerah perlu menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten dharmasraya no 8 tahun 2011 tentang retribusi pemekaian kekayaan daerah
UU No 38 Tahun 2003, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 27 Tahun 2014, Perda kab.Dharmasraya No 8 Tahun 2011
Ketentuan Umum, Tata cara pembayaran retribusi, Tata cara pemungutan retribusi, Tata cara penagihan, Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, tata cara pemeriksaan retribusi, Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebsasn retribusi, Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa, tata cara pemberian insentif dan pemanfaatan retribusi, pengawasan dan pengendalian, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
peraturan daerah kabupaten dharmasraya no 8 tahun 2011 tentang retribusi pemekaian kekayaan daerah
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari Di Kabupaten Dharmasraya
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Nagari di Kabupaten Dharmasraya
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Perda Prov. Sumbar No. 7 Tahun 2018, Perda Kab. Dharmasraya No. 4 Tahun 2009
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul
3. Kewenangan Lokal Berskala Nagari
4. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari
5. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan Nagari
6. Pembiayaan
7. Pungutan Nagari
8. Ketentuan Peralihan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 35 Tahun 2019, PP No. 36 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab. Dharmasraya No. 12 Tahun 2018
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas
3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas
4. Pendanaan
5. Ketentuan Lain-Lain
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya serta sebagai pedoman dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan satuan kerja perangkat daerah, maka perlu mengatur pelaporan realisasi fisik dan keuangan dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2006, PP No. 5 Tahun 2015, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Dharmasraya No. 2 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan Sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan umum;
2. Tata cara penyampaian laporan;
3. Format laporan;
4. Pengendalian pelaporan;
5. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeliharaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeliharaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Permendagri No. 78 Tahun 2012, Perka Arsip Nasional No. 6 Tahun 2005, Perka Arsip Nasional No. 49 Tahun 2015, Perda Prov. Sumbar No. 17 Tahun 2012, Perda Kab. Dharmasraya No. 7 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Tata Cara Pemeliharaan Arsip Vital
3. Pembiayaan
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
27 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2019
Pedoman dan Prosedur pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd kab.dharmasraya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya
ABSTRAK:
a. Untuk tertibnya pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Peraturan Bupati No 11 tahun 2013 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan SOsial yang bersumber dari APBD Kab.Dharmasraya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan bupati No 35 Tahun 2018;
b. Dengan adanya perubahan Keempat atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedioman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kab.Dharmasraya serta untuk efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial maka Peraturan Bupati Dharmasraya No 11 tahun 2013 perlu dilakukan perubahan untuk Keempat kalinya;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 11 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab.Dharmasraya
UU No 17 tahun 2013, UU No 38 tahun 2003, UU No 23 tahun 2014, UU No 11 tahun 2009, PP No 18 Tahun 1986, PP No 10 tahun 2011, PP No 2 Tahun 2012, Perpres No 16 Tahun 2018, Permendagri No 13 tahun 2006, Permendagri No 32 tahun 2011, Peraturan Bupati Dharmasraya No 11 tahun 2013
Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab.Dharmasraya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
Perbup No 11 Tahun 2013
Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab.Dharmasraya
21
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2019 No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
UUD 1945, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, Perda Kab. Dharmasraya No. 10 Tahun 2017, Perda Kab. Dharmasraya No. 10 Tahun 2018
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
1. LRA
2. Neraca
3. LAK
4. LO
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. CALK
dan dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2019
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN DHARMASRAYA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan di daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementasi serta terukur pada setiap triwulannya, melalui Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017;
c. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/1254/XI/Sosbud- Pem/Bappeda-2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2019, maka Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pegarusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Bupati Dharmasraya Nomr 121 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR
121 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN DHARMASRAYA Pasal I dan II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 121 TAHUN 2017
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
