Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
Terdapat beberapa ketentuan dalam Perda No. 22 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan terkini terkait kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan Perda No. 22 Tahun 2011.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
UU Nomor 30 Tahun 2008;
UU Nomor 28 Tahun 2009;
UU Nomor 12 Tahun 2011;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga UU Nomor 9 Tahun 2015;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015;
Perda ini mengatur perubahan Pasal 24 tentang Objek Pajak Hiburan, Pasal 41 tentang Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam, Pasal 51 tentang Dasar pengenaan Pajak Air Tanah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
PERDA ini mengubah Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Selatan No. 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 60, BD.KAB.BOLSEL2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Standarisasi Satuan Harga untuk Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi untuk penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu menetapkan standarisasi satuan harga.
- UU No. 30 Tahun 2008;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- PMK No. 49/PMK.02/2017;
- Permendagri No. 36 Tahun 2018;
- Perda No. 8 Tahun 2011;
- Perda No. 15 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang standarisasi satuan harga untuk penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu standar honorarium, pembiayaan perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
20 halaman (terdiri dari 11 halaman batang tubuh (18 pasal) dan 9 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan PerMENPAN-RB No. PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pemkab perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Linngkungan Pemkab Bolsel.
- Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;
- UU No. 30 Tahun 2008;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 25 Tahun 2004;
- PP No. 8 Tahun 2006;
- PP No. 8 Tahun 2008;
- PermenPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007;
- Perda No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2017;
- IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, Pemkab. Bolsel menjadikan IKU sebagai acuan untuk:
a. Penyusunan perencanaan jangka menengah; b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran; c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja; d. Pengukuran kinerja; e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja; f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
- Lampiran memuat matriks Sasaran Strategis, IKU, Penjelasan, Sumber Data dan Penanggung Jawab tiap-tiap sasaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Perbup ini mencabut Perbup Bolaang Mongondow Selatan No. 89 Tahun 2016.
20 halaman (terdiri dari 5 halaman batang tubuh (6 pasal) dan 15 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan publik;
- Guna memberikan arah, landasan, dan tolok ukur penilaian untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda, diperlukan landasan yuridis Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan;
- UU No. 30 Tahun 2008;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 18 Tahun 2016'
- PP No. 11 Tahun 2017;
- Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2013;
- Peraturan Kepala BKN No. 8 tahun 2013;
- Perda No. 11 Tahun 2016, jo. Perda No. 8 Tahun 2017.
- Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara seleksi terbuka dan kompetitif di kalangan pegawai ASN dengan memperhatikan persyaratan standar kompetensi dan kualifikasi;
- Persyaratan Kompetisi meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi Sosio Kultural;
- Penilaian persyaratan standar kompetensi manajerial dilakukan melalui metode penilaian uji kompetensi atau metode penilaian lainnya;
- Penilaian persyaratan standar kompetensi teknis dan sosio kultural dilakukan melalui metode tertulis dan wawancara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
11 halaman (terdiri dari 7 halaman batang tubuh dan 4 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Tahun Anggaran. 2018
ABSTRAK:
- Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014; tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP No. 8 Tahun 2016, bupati/ walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- UU No. 30 Tahun 2008;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016;
- Permendagri No. 113 Tahun 2014;
- Permenkeu No. 199/PMK.07/2017;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2017;
- PMK No. 225/PMK.07/2017;
- Perda No. 15 Tahun 2017.
- Ruang lingkup Perbup ini antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Penetapan Rincian Dana Desa (Pasal 2 s.d. Pasal 7); c. Penyaluran Dana Desa (Pasal 8) ; d. Penggunaan Dana Desa (Pasal 9 s.d. Pasal 10); e. Pelaporan Dana Desa (Pasal 11); f. Sanksi (Pasal 12)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
13 halaman (terdiri dari 11 halaman batang tubuh (14 pasal) dan 2 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
- Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat 1 huruf d, ayat 3 dan ayat 4 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD T.A. 2018, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD T.A. 2018;
- UU No. 30 Tahun 2008;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015;
- PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 113 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 19 Tahun 2017;
- Perda No. 8 Tahun 2011;
- Perda No. 5 Tahun 2017;
- Perda No. 15 Tahun 2017;
- Perbup No. 2 Tahun 2018;
- Ruang lingkup Perbup ini antar alain: a. Ketentuan Umum; b. Jumlah dan Perhitungan Alokasi Dana Desa (Pasal 2 s.d. Pasal 4); c. Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Pasal 5 dan Pasal 6); d. Penggunaan Alokasi Dana Desa (Pasal 7 s.d. 9); e. Sistem Pelaporan dan Pengawasan (Pasal 11 s.d. Pasal 13)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
13 halaman (11 halaman batang tubuh (14 pasal) dan 2 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 41 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan No. 119 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Resiko Kerja dan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 119 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kondisi Risiko Kerja dan Kelangkaan Profesi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
- Dalam ketentuan Pasal 9 huruf (b) angka 1 PP No. 19 Tahun 2018 tentang Pemberian THR dalam T.A. 2018 kepada PNS, prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan THR dibebankan pada APBD;
- Berdasarkan SE Mendagri No. 903/3387/SJ perihal pemberian THR dan Gaji ke-13 yang bersumber dari APBD pengelolaan, pemberian THR dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- UU No. 30 Tahun 2008;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 19 Tahun 2018;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Perda Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 15 Tahun 2017
- TPP THR diberikan kepada seluruh PNS sebagai salah satu komponen perhitungan besaran THR; TPP dibayarkan pada minggu ke-1 bulan Juni 2018 sebesar TPP pada bulan Mei 018;
- Untuk memaksimalkan pengawasan terhadap jam kerja PNS, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan memonitor penandatanganan daftar hadir dan daftar cek list keberadaan PNS setiap jam;
- Perangkat Daerah penerima Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja jam kerja ditambahkan 1 jam lebih lama dari jam kerja normal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
Perbup ini mengubah Perbup No. 119 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja Risiko Kerja dan Kelangkaan Profesi bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018
5 halaman batang tubuh (2 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Waktu Pelaksanaan Pemilihan Sangadi
ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Sangadi, maka perlu menetapkan Perbup. tentang Waktu Pelaksanaan Pemilihan Sangadi.
- UU No. 30 Tahun 2008;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU no. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- Permendagri No. 1 Tahun 2014;
- Permendagri No. 112 Tahun 2014;
- Sangadi adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Terdapat 5 Kecamatan dan 16 Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Sangadi di tahun 2018;
- Tahapan persiapan dimulai sejak tanggal 20 Maret s.d. 6 April 2018;
- Tahapan pencalonan 27 Maret 2018 s.d. 6 Juni 2018;
- Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2018;
- Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan sangadi sejak diterima keputusan BPD dilaksanakan mulai tanggal 14 Juli 2018 s.d. 20 Juli 2018. Dan untuk Desa Mataindo dan Desa Lion disesuaikan dengan masa jabatan Sangadi berakhir.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
6 halaman batang tubuh (7 pasal)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
Dalam Perda Kab. Bolaang Mongondow Selatan No 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak seusai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan terkini terkait kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
UU Nomor 8 Tahun 1981;
UU Nomor 30 Tahun 2008;
UU Nomor 28 Tahun 2009;
UU Nomor 24 Tahun 2013;
UU Nomor 23 Tahun 2014;
Perda ini mengubah Pasal 2 Perda No. 25 tahun 2011 sehingga jenis retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum adalah: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Perda ini mengubah ketentuan Perda No. 25 Tahun 2011 Pasal 53 ayat (2) tentang Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pengujian kendaraan bermotor. Terdapat juga perubahan Pasal 53C dan Pasal 53D masing-masing tentang Tingkat Penggunaan Jasa dan perhitungan tarif retribusi.
Perda ini menetapkan penghapusan Pasal 13, Pasal 14 ayat 2 huruf d, Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. dan Pasal 53e.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
Perda ini mengubah Perda No. 25 Tahun 2011.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 25 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 30 Tahun 2008;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 8 Tahun 2008;
- Perpres No. 2 Tahun 2015;
- Permendagri No. 86 Tahun 2017;
- Perda No. 1 Tahun 2015;
- Perda No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2017;
- Perda No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perda No. 7 Tahun 2017;
- Perda No. 15 Tahun 2017
- RKPD Kab. Tahun 2019 memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah, Permasalahan Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
- RKPD menjadi pedoman bagi Pemda dalam menyusun RAPBD Tahun 2019, dan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN Tahun 2019;
- Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah T.A. 2019;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
6 halaman batang tubuh (7 pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
