Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2011
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 105 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Struktur Organisasi

Abstrak

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 54 Tahun 2020
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kesehatan Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Download :
Perbup No. 54.pdf

Abstrak

penERAPAN-DISIPLIN-DAN-PENEGAKAN-HUKUM-PROTOKOL-KESEHATAN-SEBAGAI-UPAYA-PENCEGAHAN-DAN-PENGENDALIAN-COVID-19

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 593

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kedua angka 6 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
1. UU No. 30 Tahun 2008; 2. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 3. Inpres No. 6 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta sanksi, sosialisasi dan partisipasi, dan pendanaan atas kegiatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020.
VIII Bab, 10 Pasal (9 halaman)

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011
LOGO DAERAH

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG LOGO DAERAH.pdf

Abstrak

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2012
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kependudukan dan Perkawinan

Abstrak

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2012
TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Struktur Organisasi

Download :
Perbup No. 14 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 116 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Struktur Organisasi

Download :
Perbup No. 116 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 2 Tahun 2020
Penggunaan Bahan Bakar Minyak pada Kendaraan Dinas, Kendaraan Operasional, Mesin Genset dan Peralatan Operasional Tahun 2020

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup No. 2 Tahun 2020.pdf

Abstrak

penggunaan-bbm-pada-kendaraan-dinas-kendaraan-operasional-mesin-genset-dan-peralatan-operasional

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 541

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Bahan Bakar Minyak pada Kendaraan Dinas, Kendaraan Operasional, Mesin Genset dan Peralatan Operasional Tahun 2020

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mengatur penggunaan Bahan Bakar Minyak jenis premiun, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan perhitungan atas pemakaian bahan bakar minyak pada kendaraan dinas, kendaraan operasional, mesin genset dan peralatan operasional lainnya; b. bahwa penggunaan bahan bakar minyak diperuntukkan dalam rangka menunjanga pelaksanaan operasional tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bagi pengguna kendaraan dinas dan kendaraan operasional serta menunjang kelancaran operasional perkantoran dan kegiatan-kegiatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan BBM pada Kendaraan Dinas, Kendaraan Operasional, Mesin Genset, dan Peralatan Operasional Lainnya di Tahun 2020.
1. UU No. 30 Tahun 2008; 2. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 3. Perpres No. 15 Tahun 2012; 4. Permen ESDM No. 1 Tahun 2013; 5. Perda Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 8 Tahun 2011; 6. Perda Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 9 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang penggunaan bahan bakar minyak pada kendaraan dinas, kendaraan operasional, mesin genset, dan peralatan operasional lainnya serta pembiayaan atas penggunaan BBM.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
VIII Bab, 8 Pasal (7 Hlm) dan II Lampiran (5 Hlm)

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 2.a Tahun 2012
STAF AHLI BUPATI

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perbup No. 2a Tahun 2012.pdf

Abstrak

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2020
Analisis Standar Belanja Tahun 2021

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2021

Download :
Perbup No. 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

ANALISIS-STANDAR-BELANJA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 540

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2021.
1. UU No. 30 Tahun 2008; 2. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 3. PP No. 12 Tahun 2019; 4. Perda Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 9 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang muatan analisis standar belanja untuk tahun anggaran 2021

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
IV Bab, 8 Pasal (9 Hlm) dan II Lampiran (48 Hlm)

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan No. 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020

Download :
Perbup No. 23 Tahun 2020.pdf

Abstrak

tata-cara-pembagian-dan-penetapan-rincian-dana-desa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 562

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020
1. UU No. 30 Tahun 2008; 2. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 3. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; 4. Permen DTT No. 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permen DTT No. 6 Tahun 2020; 5. Permenkeu No. 35/PMK.07/2020; 6. Permenkeu No. 40/PMK.07/2020.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan alokasi, penetapan rincian, serta penyaluran dana desa sesuai dengan PMK No. 35/PMK.07/2020

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 63 Tahun 2019
9 halaman

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 36 Tahun 2017
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sistem Pengendalian Intern

Download :
Perbup No. 36 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2018
Kode Etik Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kab Bolmong Selatan

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perbup No. 15 Tahun 2018.pdf

Abstrak

KODE-ETIK-PENGADAAN-BARANG/JASA-PEMERINTAH-BOLAANG-MONGONDOW-SELATAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.KAB.BOLSEL2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kab Bolmong Selatan

ABSTRAK:

- Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondw Selatan yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemkab. Bolsel.
- UU No. 28 Tahun 1999; - UU No. 17 Tahun 2003; - UU No. 1 Tahun 2004; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 30 Tahun 2008; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; - Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010; - Perda No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2017.
- Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel; - Setiap pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemkab. Bolsel dalam melaksanakan tugas dilarang: a. mengharapkan, meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Penyedia Barang/Jasa, atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung; b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar yang belum pasti atau diputuskan; c. menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain; d. melakukan negosiasi, pertemuan atau pembicaraan dengan Penyedia Barang/Jasa; e. melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang diskriminatif; f. melakukan pertemuan dengan Penyedia Barang/Jasa yang sedang mengikuti prses lelang; g. mengadakan KKN dengan pihak Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan h. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat; - Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan Perangkat Daerah, media massa atau pihak lain di luar Unit Layanan Pengadaan dilakukan dengan mekanisme Komite Etik meproses dan membahas serta memeriksa yang pada akhirnya akan diputuskan oleh Bupati untuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Komite Etik; - Sanksi administratif berupa teguran tertulis, mutasi, penghentian tunjangan kerja minimal 3 bulan, penurunan pangkat setingkat lebih rendah dan pemberhentian jabatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
14 halaman batang tubuh (22 pasal)

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2017
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah sebagian dengan :

PERBUP Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 37 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Ketentuan pada Pasal 4 huruf a nomor 27, 28 dan 30, huruf b nomor 4 dan huruf c nomor 8,9 dan 11 diubah dan huruf a ditambahkan nomor 31; Ketentuan pada pasal 8 ditambahkan ayat (5); Ketentuan pada Pasal 9 ayat (5) huruf a, b dan c diubah dan huruf di dihapus

Download :
Perbup No. 6 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2020
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

APBD - Pengelolaan keuangan negara/daerah

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 30 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
11 Halaman dan XX Lampiran

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 26 Tahun 2011
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERDA Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 26 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Abstrak

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2014
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Badan Layanan Umum

Abstrak

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2018
Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mencabut :

PERBUP Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 18 Tahun 2017 tentang PENGHASILAN TETAP SANGADI DAN PERANGKAT DESA

Download :
Perbup No. 6 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PENGHASILAN-TETAP-SANGADI-dan-PERANGKAT-DESA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.KAB.BOLSEL2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Perbup tentang Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa.
- UU No. 30 Tahun 2008; - UU No. 6 Tahun 2014; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 58 Tahun 2005; - PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri No. 113 Tahun 2014; - Perda No. 8 Tahun 2011; - Perda No. 15 Tahun 2017;
- Ruang lingkup Perbup ini mengatur tentang: a. Ketentuan Umum; b. Jumlah dan Mekanisme Pembagian; c. Mekanisme Penyaluran Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa; d. Ketentuan Lain-Lain; - Peruntukan Pengasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa sebesar Rp11.870.250.000,- dengan rincian sebagai berikut: a. Sangadi sebesar Rp2.375.000,- per bulan; b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp1.662.500,- per bulan c. Kepala Urusan sebesar Rp1.187.500,- per bulan; d. Kepala Seksi sebesar Rp1.187.500,- per bulan, dan e. Kepala Dusun sebesar Rp1.187.500,- per bulan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
10 halaman (6 halaman batang tubuh (6 pasal) dan 4 halaman lampiran)

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 25 Tahun 2011
RETRIBUSI JASA UMUM

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERDA Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Download :
up PERDA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI UMUM.pdf

Abstrak

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 62 Tahun 2018
Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals Tahun 2016-2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup No. 62 Tahun 2018.pdf

Abstrak

RENCANA-AKSI-DAERAH-TUJUAN-PEMBANGUNAN-BERKELANJUTAN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-TAHUN-2016-2021

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.KAB.BOLSEL2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diperlukan Rencana Aksi Daerah untuk menentukan kebijakan dan strategi pencapaiannya.
- UU No. 30 Tahun 2008 - UU No. 12 Tahun 2011 - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 - PP No. 8 Tahun 2008 - Perpres No. 59 Tahun 2017 - Permendagri No. 80 Tahun 2015 - Perda No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2017 - Perda No. 15 Tahun 2017
Tahun 2018, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berpegang pada visi dan misi tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Bolaang Mongondow Selatan yang Religius, Berbudaya, Bermartabat, Maju dan Sejahtera”. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berisi tujuan yang disesuaikan dengan kebijakan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD 2016-2021 (antara lain tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dst.), target dan indikator TPB beserta hasil evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018.
216 halaman (terdiri dari 5 halaman batang tubuh (4 pasal) dan 211 halaman lampiran)

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 38 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA, RESIKO KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan No. 7 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Resiko Kerja, dan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017

Download :
Perbup No. 38 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 101 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Struktur Organisasi

Download :
Perbup No. 101 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2017
PENGHASILAN TETAP SANGADI DAN PERANGKAT DESA

Desa

Status Peraturan :

Mencabut :

PERBUP Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 6 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa

Download :
Perbup No. 18 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2020
Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup No. 6 Tahun 2020.pdf

Abstrak

dana-operasional-pimpinan-dprd

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 545

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Operasional Pimpinan DPRD Kab. Bolaang Mongondow Selatan TA 2020.
1. UU No. 30 Tahun 2008; 2. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 3. PP No. 18 Tahun 2017; 4. PP No. 12 Tahun 2019; 5. Permendagri No. 62 Tahun 2017; 6. Perda Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 5 Tahun 2019; 7. Perda Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 9 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang penerima dana operasional, besaran dana operasional, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, serta pembayaran dana operasional

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
VI Bab, 12 Pasal (Hlm) dan 1 halaman Lampiran

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 46 Tahun 2014
KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup No. 46 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 156 peraturan (dalam 0,04 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2012.

Hasil Pencarian Menemukan 156 peraturan (dalam 0,04 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 156 peraturan (dalam 0,04 detik)