Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan prioritas pembangunan Tahun 2022 yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2004; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 21 TAHUN 2004; PP NO. 8 TAHUN 2008; PP NO. 18 TAHUN 2016; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020; PERMENDAGRU NO. 17 TAHUN 2021; PERDA PROV. KEP. RIAU NO. 7 TAHUN 2011; PERDA KAB NATUNA NO. 8 TAHUN 2011; PERBUP NATUNA NO. 47 TAHUN 2019
RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022; RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari
RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dan memperhatikan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL TERHADAP DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021
ABSTRAK:
untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka Jaring Pengaman Sosial terhadap dampak Covid-19 Kabupaten Natuna perlu diatur dalam Peraturan Bupati
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 4 TAHUN 1984; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 24 TAHUN 2007; UU NO. 11 TAHUN 2009; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 13 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 21 TAHUN 2020; PP NO. 63 TAHUN 2017; PERPRES NO. 17 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010; PERMENSOS NO. 22 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2020
Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang atau barang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Natuna dan/atau bukan penduduk kabupaten Natuna yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
17
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Natuna sehingga perlu direvisi dan di sesuaikan; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel serta
meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan perluasan objek Pajak Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2010; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permenkeu Nomor 11/PMK.07/2010; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; dan Perda Kab. Natuna Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan ini sebagai dasar pelaksanaan/pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Natuna
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2015
-
94
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan penyaluran dan evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa terdapat kekurangan bayar pada Tahun Anggaran 2020
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 43 TAHUN 2014; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB. NATUNA NO. 11 TAHUN 2020; PERBUP NATUNA NO. 53 TAHUN 2014; PERBUP NATUNA NO. 68 TAHUN 2020
Alokasi kurang bayar ADD tahun anggaran 2021 yang ditetapkan adalah sebesar Rp9.875.003.850,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna, perlu diatur tentang pemberian insentif bagi tenaga
kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 44 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 36 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014; PERMENKES NO. 90 TAHUN 2015; KEP. MENKES NO. 1235/MENKES/XII/2017; KEP. MENKES NO. 156/MENKES/SK/I/2010; PERDA KAB NATUNA 6 TAHUN 2013; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO 25 TAHUN 2012
Peraturan ini merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Bagl Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Bagl Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumberkan dari APBD Kabupaten Natuna
-
68
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA
ABSTRAK:
Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga perlu memisahkan tanggung jawab antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Belanja itidak Terduga sehingga perlu dilakukan Perubahan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021
Nomor 31) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN ZONASI PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021/2022
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 20 TAHUN 2003; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 19 TAHUN 2005; PP NO. 48 TAHUN 2008; PP NO. 17 TAHUN 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 62 TAHUN 2019
Peraturan ini menjelaskan seluruh tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK,SD dan SMP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
MENCABUT Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 36),
32
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENEMPATAN UANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA
ABSTRAK:
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 328 ayat (1), dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak menganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 39 TAHUN 2007; PP NO. 12 TAHUN 2019; PP NO. 63 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 79 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020
Peraturan ini dibuat untuk optimalisasi manfaat uang Badan Layanan Umum Daerah yang digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Kas BLUD; dan untuk meningkatkan Pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna melalui Badan L,ayanan Umum Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2021.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, pada angka 4 Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945 UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prosedur pengganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungj awaban Belanja Tidak Terduga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
25
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat