PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALAMHERA BARAT
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halamhera Barat
ABSTRAK:
mencermati perubahan beberapa regulasi terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan
memperhatikan kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit
dan kondisi Pendapatan Asli Daerah yang cenderung menurun serta
dinamika situasi kondisi terkini sebagai dampak marebaknya wabah
pandemic Covid-19 (dilakukan Refocusing anggaran oleh Pemerintah
Pusat) yang berimplikasi merosotnya perputaran ekonomi masyarakat,
maka guna efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
efektivitas penlrelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan
penataan kembali organisasi perangkat Daerah untuk diubah dan
disesuaikan sehingga mencerminkan sebuah Organisasi Perangkat
Daerah "Hemat Struktur Kaya Fungsi"; sesuai Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera
Barat Nomor l7OlO7/2O27 tanggal 18 Juni 2O'2I tentang Persetujuan
DPRD Kab. Halmahera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat menjadi
Perat.uran Daerah, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor
061.1|IS22|SETDA tanggai 7 Juli 2027 perihal: Penyampaian Hasil
trvaluasi Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah dan Keputusan
Pimpinan DPRD Kab. Hatrmahera Barat Nomor L7Ollll2O21 tanggal 4
Agustus 2027 tentang Pelaksanaan Hasil Evaluasi Perubahan
Nomenklatur Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halrnahera Barat serta Nomor
Register Gubernur Maluku Utara Nomor: 188.34|S3/B.HUKUM tanggal
10 Agustus 2021 Perihal: Pemberian Nomor Register Ranperda Kabupaten
Halmahera Barat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu rnenetapkan Perat-uran Daerah Kabupaten Halmahera
Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun '2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
HaLmahera Barat.
Pp 72 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halamhera Barat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
5 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8.B Tahun 2021
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8.B, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
Pendidikan bagi Anak Usia Dini diselenggarakan untuk membantu
meletakan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta
bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan
untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik
yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik dan
kemandirian; untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat
berkembang dan tumbuh secrra baik dan benar karena pendidikan bagianak usia dini
cukup penting dan sangat menentukan; dalam upaya pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud, dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dinamika
peraturan perundang-undangan serta memenuhi standar pelayanan minimal
pendidikan, diperlukan pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Anak Usia Dini; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan Anak Usia Dini;
PP No. 2 Tahun 2018; Permendikbud No. 137 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentangPelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pada Pendidikan Anak Usia Dini dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Penerima Pelayanan Dasar c.Mutu Pelayanan Dasar d.Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar e. Pembinaan dan Evaluasi f.Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
10 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2021
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan RIncian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, amak perlu menetapkan tata cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.
UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Pembagian, Penghitungan, dan Penetapan Rincian c.Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021.
6 Halaman; Lampiran: 3 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2021
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT-PERUBAHAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang, perlu dilakukan perubahan regulasi dimaksud; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat.
Permendagri No. 112 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat
11 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11.A Tahun 2021
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-Perubahan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan .Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara
Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap
Desa dalam Wilayah Kabupaten Hamahera Barat. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam
Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.
UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021
4 Halaman; Lampiran: 3 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2021
stANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, perlu menyusun Standar Biaya Umum sebagai pedoman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Biaya Umum sebagai pedoman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Standar Biaya Umum; c. Ketentuan Peralihan; dan d. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 31.A Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 23 Tahun 2021
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) UNIT PELAKSANA TEKNIS BUDIDAYA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Unit Pelaksana Teknis Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat 1, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah yakni Pada Dinas atau Badan Daerah
Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPTD Kabupaten/Kota untuk
Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan
Teknis Penunjang Tertentu dan dengan memperhatikan Peraturan
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daera-h (UPTD); pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana
dimaksud telah sesuai dengan Rekomendasi Gubernur
Maluku Utara Nomor : 061.1123L1/SETDA perihal Rekomendasi
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukann Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Unit
Pelaksana Teknis Budidaya Pada Dinas Kelautan dan Perikananan
Kabupaten Halmahera Barat.
UU No. 31 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 12 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Unit Pelaksana Teknis Budidaya Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Pembentukan c.Kedudukan d.Susunan Organisasi e. Tugas dan Fungsi f. Tata Kerja g. Kepegawaian h. Pembiayaan i. Ketentuan Peralihan j. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
6 Halaman; Lampiran: 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1.B Tahun 2021
PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1.B, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2021
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, maka dalam koordinasi pelaksanaan rencana
pembangunan, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun pedoman
pelaksanaan Musrenbang melalui Peraturan Kepala Daerah;
bahwa untuk maksud tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentan g Pedoman Pelaksanaan Musyawarah
Perencanan Pernbangunan (Musrenbang) Tahun 2021 .
UU No. 25 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2004; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Provinsi Maluku Utara No. 7 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2021 dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Maksud, Tujuan, dan Fungsi c.Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD d.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
5 Halaman; Lampiran: 16 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9.B Tahun 2021
BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9.B, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tarif Retribusi Perizinan dan Non Perizinan
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif
retribusi dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks
harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah; berdasarkan Tarif Retribusi Jasa Usaha yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera
Barat perlu ditinjau dan disesuaikan kembali; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Besaran Tarif Retribusi Perizinan dan Non Perizinan
Kabupaten Halmahera Barat.
UU No. 28 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran Tarif Retribusi Perizinan Dan Non Perizinan dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Maksud, Tujuan, dan Azas c.Penetapan Tarif d.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021.
4 Halaman; Lampiran: 7 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8.C Tahun 2021
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8.C, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
ABSTRAK:
sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif
merupakan aset yang sangat berharga bagi masyarakat, bangsa dan
negara; peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian
tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan
anak selama periode usia dini sehingga diperlukan upaya
penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistiklntegratif; penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-lntegratif
sebagaimana dimaksud dalam huruf b bertujuan untuk memenuhi hak-hak
anak yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistiklntegratif;
UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2013; Permendikbud No. 137 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Tujuan dan Prinsip c.Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif d.Pembentukan Gugus Tugas e.Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan f.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
8 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
