Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, dan akuntabel, perlu didukung dengan Perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien;
b. bahwa dalam rangka Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun suatu perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah;
c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana Pembangunan Daerah, diperlukan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2 -
d. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 51 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2008; PerMen Dalam Negeri No 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014; PerMeni Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; PERDA Kota Tangerang Selatan No 6 Tahun 2010
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud,Tujuan,Fungsi Dan Ruang Lingkup; 3. Prinsip Dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah; 4. RPJPD; 5. RPJMD; 6.Renstra Perangkat Daerah; 7. RKPD; 8. Renja Perangkat Daerah; 9. Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 10. Peranan DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan; 11. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Sistem Informasi; 13. Indikator Kerja Utama; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
49 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan Dan Penghapusan Kelurahan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi Pemerintahan, Kelurahan selaku Perangkat Kecamatan harus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu melakukan penataan Kelurahan dengan cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Tahun 2008;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014;UU No 30 Tahun 2014;PP No 73 Tahun 2005;PP No 79 Tahun 2005;PerMen Dalam Negeri No 31 Tahun 2006;PerMen Dalam Negeri No 80 Tahun 2015;PERDA Kota Tangerang Selatan No 6 Tahun 2010
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Penggabungan Dan Penghapusan; 4. Tim Pembentukan,Penggabungan Dan Penghapusan Kelurahan; 5. Pembinaan Dan Pengawasan; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2016.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 17 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
a. bahwa standar belanja tahun anggaran 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa dalam rangka penyesuaian terkait honorarium pegawai non PNS/tidak tetap yang ditugaskan di Kelurahan dan honorarium non PNS pengelola Sistem Administrasi Kependudukan dalam upaya optimalisasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan termasuk pelayanan administrasi kependudukan, maka Peraturan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PMK No. 65/PMK.02/2015 Tahun 2015; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 12 Tahun 2011; Perwal No. 35 Tahun 2015.
Peraturan ini memuat; Perubahan Ketentuan Peraturan tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2016.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
1. Pasal 18 ayat (6) UUD1945;2. UU No. 51 tahun 2008;3. UU No. 12 tahun 2011
;4. UU No. 23 tahun 2014;5. UU No. 30 tahun 2014;6. PP No. 18 tahun 2016
1.ketentuan umum;2.pemebentukan dan susunan perangkat daerah
;3.pembentukan UPT;4.staf ahli;5. kepegawaian;6.ketentuan lain lain ;7.ketentuan peralihan;8.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 15 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan reklame telah diatur dengan Peraturan Walikota tangerang Selatan nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame;
b. bahwa untuk pengaturan izin,pengendalian,pengawasan,penyusunan masterplan dan penentuan titik reklame,maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 34 Tahun 2006; PP No 109 Tahun 2012; PerMen Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; PERDA kota Tangerang Selatan No 6 Tahun 2010; PERDA kota Tangerang Selatan No 15 Tahun 2011; PERDA Kota Tangerang Selatan No 7 Tahun 2013; PERWAL Tangerang Selata No 30 Tahun 2015
Peraturan ini mamuat; 1. Izin Reklame; 2. Tim Pengendalian Reklame; 3. Pengawasan Dan Pengendalian
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2016.
11 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 7 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004;UU No 51 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2004; PP No 8 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012;PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PerPres No 66 Tahun 2016; PerMen Dalam Negeri No 32 Tahun 2011; PerMen Dalam Negeri No 64 Tahun 2013; PerMen Dalam Negeri No 52 Tahun 2015; PerMen Dalam Negeri No 19 Tahun 2016; PERDA Kota Tangerang Selatan No 6 Tahun 2010;PERDA Kota Tangerang Selatan No 7 Tahun 2010;PERDA Kota Tangerang Selatan No 10 Tahun 2011; PERDA Kota Tangerang Selatan No 12 Tahun 2011; PERDA Kota Tangerang Selatan No 6 Tahun 2012; PERDA Kota Tangerang Selatan No 9 Tahun 2014; PERDA Kota Tangerang Selatan No 1 Tahun 2016
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 9
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
17 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 36 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (6) dan 91 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Walikota dapat melakukan penghapusan denda administratif yang diatur dalam Peraturan Walikota;
b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a,maka Bab V Pasal 101 dan Pasal 102 Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,perlu dilakukan perubahan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2006; UU No 51 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PerPres No 25 Tahun 2008; PerMen Dalam Negeri No 14 Tahun 2015; PerMen Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; PERDA Kota Tangerang Selatan No 9 Tahun 2011; PERWAL Tangerang Selatan No 57 Tahun 2015
Peraturan ini memuat; 1. Penghapusan Denda Administratif
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 39 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa sistem akuntansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah berdampak terhadap sistem akuntansi pemerintahj Daerah,maka Peraturan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dlam huruf a perlu diubah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 51 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PerMen dalam Negeri No 64 Tahun 2013; PerMen Dalam Negeri No 73 Tahun 2015; PerMen Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; PERDA No 6 Tahun 2010
Peraturan ini memuat; 1. Daerah; 2. Pemerintah Daerah; 3. Walikota; 4. Keuangan Daerah; 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Satuan Kerja Pengelolaan Daerah; 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; 9. Bendahara Umum Daerah; 10. Kuasa Bendahara Umum Daerah; 11. Satuan kerja Perangkat Daerah; 12. Pengguna Anggaran; 13. Kuasa Pengguna Anggaran; 14. Akuntansi; 15. Standar Akuntasi Pemerintahan; 16. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; 17. Entitas Pelaporan; 18. Entitas Akuntansi; 19. Laporan Keuangan Pemrintah Daerah; 20. Laporan Keuangan Interim; 21. Laporan Realisasi Anggaran; 22. Neraca; 23. Laporan Arus Kas; 24. Catatan Atas Laporan Keuangan; 25. Periode Akuntansi; 26. Penerimaan Kas; 27. Pengeluaran Kas; 28. Basis Kas; 29. Basis Akrual; 30. Bagan Akun Standar; 31. Laporan Operasional; 32. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 33. Laporan Perubahan Ekuitas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 5 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Urusan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjalankan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan perlu ditetapkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
c. bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PerMen Dalam Negeri No 80 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Penyesuaian terkait pengadaan kendaraan dinas jabatan/operasional bagi Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota tersendiri dan penyesuaian ketentuan atas jumlah anggota Dewan Pengupahan, Tim Sensus PBB dan Pertanahan, dan makan minum petugas shift pada RSUD/Puskesmas DTP
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 51 Tahun 2008;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 58 Tahun 2005;
Perpres No. 54 Tahun 2010;
Permendagri No. 13 Tahun 2006;
PMK No. 65/PMK.02/2015 Tahun 2015;
Permendagri No. 52 Tahun 2015;
Permendagri No. 80 Tahun 2015;
Perda No. 12 Tahun 2011;
Perwal No. 35 Tahun 2015.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2016.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016
14 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
