Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2010

Menemukan 5 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 4 Tahun 2010

Lambang Daerah Kota Tangerang Selatan

Arsip

Download :
PERDA-No-4-Tahun-2010-Lambang-Daerah-Final.pdf

Abstrak

Lambang Daerah Kota Tangerang Selatan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/NO.04

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lambang Daerah Kota Tangerang Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa Kota Tangerang Selatan perlu mempunyai identitas daerah yang dituangkan dalam bentuk Lambang Daerah yang Mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki makna dan Filosofis yang menunjukan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Tangerang Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kota Tangerang Selatan.
;1.Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahin 1945;2.UU No 23 Tahun 2000 ;3.UU No 10 Tahun 2004;4.UU No 32 Tahun 2004;5.UU No 51 Tahun 2008;6.PP No 42 Tahun 1958 ;7.PP No 43 Tahun Tahun 1958;8.PP No 38 Tahun 2007;9.PP No 77 Tahun 207
;1.ketentuan umum ;2.jenis lambang daerah;3.kedudukan dan fungsi;4.logo daerah;5.bendera daerah dan bendera jabatan ;6.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 7 Tahun 2010

Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA-No-7-Tahun-2010-tentang-pajak.pdf

Abstrak

Pajak Daerah

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2010NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa pajak daerah sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No. 5 tahun 1960;3. UU No.8 tahun 1981 ;4. UU No.6 tahun 1983;5. UU No.19 tahun 1997;6. UU No. 23 tahun 2000 ;7. UU No. 14 tahun 2002 ;8. UU No. 17 tahun 2003;9. UU No, 1 tahun 2004 ;10. UU No. 7 tahun 2004;11. UU No. 15 tahun 2004;12. UU No. 32 tahun 2004 ;13. UU No.33 tahun 2004;14. UU No. 51 tahun 2008;15. UU No.28 tahun 2009 ;16. PP No. 135 tahun 2000;17. PP No. 136 tahun 2000;18. PP No. 137 tahun 2000 ;19. PP No. 58 tahun 2005;20. PP No. 38 tahun 2007 ;21. PP No. 43 tahun 2008 ;22. PP No. 69 tahun 2010
1. ketentuan umum ;2. jenis pajak daerah ;3. pajak hotel ;4. pajak restoran ;5. pajak hiburan ;6.pajak reklame ;7. pajak penerangan jalan ;8. pajak parkir ;9. pajak air tanah ;10. pajak sarang burung walet ;11. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ;12. bea perolehan atas tanah dan bangunan ;13. tata cara penetapan dan pemugutan pajak daerah ;14. nomor wajib pajak ;15. tata cara pembayaran ;16. tata cara pelaporan ;17. penagihan pajak daerah ;18. keberatan dan banding ;19. pembetulan , pembatalan , penghapusan dan pengurangan ;20. pengembalian kelebihan pembayaran ;21. kadaluawarsa penagihan ;22. pembuktian dan pemeriksaan ;23.insentif pemungutan ;24.ketentuan khusus ;25. penyidikan ;26.ketentuan pidana ;27. .ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
62 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 05 Tahun 2010

Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PERDA-No-5-Tahun-2010.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2010/.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika

ABSTRAK:

a. bahwa perkembangan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika yang semakin meningkat mempunyai arti strategis serta dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika; b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Kota Tangerang Selatan;
1. pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945;2. UU No. 8 tahun 1999;3. UU No. 36 tahun 1999;4. UU No. 23 tahun 2000;5. UU No. 32 tahun 2004 ;6. UU No. 25 tahun 2007 ;7. UU No. 26 tahun 2007;8. UU No. 40 tahun 2007;9. UU No. 51 tahun 2008 ;10. UU No. 25 tahun 2009;11. UU No.28 tahun 2009;12. UU No. 38 tahun 2009;13. PP No.37 tahun 1985;14. PP No, 52 tahun 2000;15. PP No. 53 tahun 2000 ;16. PP No, 102 tahun 2000;17. PP No. 36 tahun 2005;18.PP No. 38 tahun 2007 ;19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009
1. ketentuan umum;2. maksud dan tujuan;3. komunikasi dan informatika;4. pembinaan dan pengawasan;5. penyidikan;6. ketentuan pidana;7. ketentuan peralihan;8. ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
25 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2010

Hari Jadi Kota Tangerang Selatan

Arsip

Download :
PERDA-No-3-Tahun-2010-Hari-Jadi2.pdf

Abstrak

Hari Jadi Kota Tangerang Selatan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2010/NO.03

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hari Jadi Kota Tangerang Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan perlu memiliki hari jadi yang merupakan momentum berdirinya Pemerintahan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Tangerang Selatan.
1. pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945;2. UU No.23 tahun 2000 ;3. UU No.10 tahun 2004;4. UU No. 32 tahun 2004;5. UU No.51 tahun 2008;6. PP No,38 tahun 2007
1.ketentuan umum;2. penetapan hari jadi;3. peringatan hari jadi;4. ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 8 Tahun 2010

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda-No-8-Tahun-2010-Retribusi-Pelayanan-Kesehatan.pdf

Abstrak

Retribusi Pelayanan Kesehatan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2010/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah; b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
;1.Pasal 18(6) UUD RI Tahun 1945;2.UU No 4 Tahun 1984;3.UU No 23 Tahun 2000;4.UU No 10 Tahun 2004;5.UU No 29 Tahun 2004;6.UU No 32 Tahun 2004;7.UU No 33 Tahun 2004;8.UU No 51 Tahun 2008;9.UU No 28 Tahun 2009;10.UU No 36 Tahun 2009;11.UU No 44 Tahun 2009 ;12.PP No 32 Tahun 1996;13.PP No 38 Tahun 2007
1.ketentuan umum;2.nama,subjek retribusi;3.golongan retribusi pelayanan kesehatan ;4.jenis pelayanan kesehatan;5.cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;6.prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;7.struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan;8.wilayah pemungutan dan tata cara pemungutan;9.penentuan pembayaran,tempat pembayaran,amgsuran dan penundaan pembayaran ;10.penagihan;11.penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa ;12.pembebasan retribusi ;13.pemanfaatan retribusi ;14.insentif pemungutan ;15.pembinaan dan pengawasan ;16.penyidikan;17.sanksi administrasi ;18.ketentuan pidana;19.ketentuan lain-lain;20.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
67 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2010

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT