Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa bangunan yang telah berdiri tanpa IMB perlu
dilakukan penertiban dan pemutihan bangunan untuk
penataan bangunan di daerah dengan mempertimbangkan
keselamatan dan kenyamanan. Tarif retibusi IMB dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, selsuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dapat ditinjau kembali
setelah 2 (dua) tahun sehingga perlu dilakukan
penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi di daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan
Menteri
Peke rj aan Umum Nomor
24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15)
diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15)
diubah
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengesahan Rencana Tapak
ABSTRAK:
ahwa sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang
perlu diatur ketentuan dan tata cara pengesahan rencana
tapak untuk menjamin pemanfaatan ruang yang sesuai
dengan rencana tata ruang, mencegah dampak negatif
pemanfaatan ruang, dan melindungi kepentingan umum
dan masyarakat luas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum Nomor
Izin Mendirikan
24/ PRT/ M /2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan
Menteri
Perindustrian
Nomor
35/MIND/PER/3/2010; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/ KPTS/1986; Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
KETENTUAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK ;
BAB III
TATA CARA PENGESAHAN
RENCANA TAPAK GARIS BESAR (MASTER PLAN) ;
BAB IV
TATA CARA PENGESAHAN RENCANA TAPAKRINCI(SITE PLAN) ;
BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN ;
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN ;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang
Penyelenggaran Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Satuan Perlindungan
Masyarakat Desa dan Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 67 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBERDAYAAN ANGGOTA ;
BAB III
PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA ;
BAB IV
PEMBIAYAAN ;
BAB V
MONITORING DAN EVALUASI ;
BAB VI
PELAPORAN ;
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN ;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan BUpati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah
mengenai harga satuan sewa kendaraan bagi Pejabat Negara
dan hasil evaluasi atas penerapan ketentuan standar biaya,
perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati
Kotawarin.gin Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar
Biaya Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32
Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun
Anggaran 2019, diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun
Anggaran 2019, diubah
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembatasan Jam Malam Bagi Anak Di Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
hwa anak adalah generasi penerus masa depan bangsa
yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang dan dapat berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dani
kekerasan dan diskriminasi. Kepedulian masyarakat terhadap pembatasan
aktivitas anak-anak diluar rumah pada malam hari, agar
anak terhindar dan i kenakalan remaja, salahnya
pergaulan, pengaruh narkoba, pengaruh sex bebas,
terjadinya pemerkosaan dan pelecehan seksualitas baik
sebagai korban maupun sebagai pelaku, maka perlu
diadakan Jam Malam Bagi Anak
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2009; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2011; Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun
2014; Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ;
BAB III
PENYELENGGARAAN ;
BAB IV
PEMBINAAN ;
BAB V
SANKSI ;
BAB VI
PEMBIAYAAN ;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
ahwa tarif retibusi pelayanan pasar dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dapat ditinjau kembali
setelah 2 (dua) tahun sehingga perlu dilakukan
penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi di daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2011 Nomor 8) diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2011 Nomor 8) diubah
11 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan maka dalam mewujudkan kedaulatan pangan,
kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah
menetapkan cadangan pangan nasional, yang terdiri dani
cadangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah dan
cadangan pangan masyarakat. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan
dan Gizi, menindaklanjuti Pj. Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor : 188.342/578/HUK tanggal 20
Juni 2017 perihal : Hasil Konsultasi Analisa Rancangan
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat, perlu pengaturan
penyelenggaraan cadangan pangan kabupaten
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
65 / Permentan / OT. 140 / 12 / 2010; Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 11 / Permentan / KN .130 / 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ;
BAB III
RUANG LINGKUP ;
BAB IV
PENETAPAN CADANGAN PANGAN DAERAH ;
BAB V
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN;
BAB VI
SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN;
BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT ;
BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN ;
BAB IX
PEMBIAYAAN ;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Cadangan
Pangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 17), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Dinas Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas
pengelolaan barang milik daerah, diperlukan
adanya tertib administrasi dan penataan aset
daerah dalam pengelolaan barang milik daerah
berupa rumah dinas daerah Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tetap
menjunjung tinggi good governance. Saat ini fasilitas rumah dinas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat dalam pengelolaannya belum terawasi
dan termanfaatkan dengan baik sesuai
peruntukan rumah dinas daerah sehingga
dapat merugikan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat sebagai pemilik aset daerah
jika tidak ditertibkan pengelolaannya
ndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; ndang - Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016; Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
138/ PMK. 06 /2010;
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
244/PMK.06/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 31 Tahun 2018
BAB 1
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
RUANG LINGKUP, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB;
BAB IV
PENETAPAN PENGGOLONGAN
DAN PENETAPAN STATUS RUMAH DINAS;
BAB V
PENGALIHAN STATUS DAN HAK ATAS RUMAH DINAS;
BAB VI
PENGADAAN RUMAH DINAS;
BAB VII
PENGUNAAN RUMAH DINAS;
BAB VIII
PEMINDAHTANGANAN;
BAB IX
PENGHAPUSAN;
BAB X
PENATAUSAHAAN;
BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH DINAS;
BAB XII
GANTI RUGI DAN SANKSI;
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
57 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:
bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media
lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/
atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan
derajat kesehatan dan produktivitas kegiatan manusia
sehingga harus dilakukan pengelolaan. engelolaan air limbah domestik merupakan
urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang hams dilaksanakan
secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna
mengendalikan pembuangan air limbah domestik,
melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, dan
meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup
khususnya sumber daya air
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.68/ Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/ 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 04/ PRT/ M/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
ASAS DAN TUJUAN ;
BAB III
SASARAN DAN RUANG LINGKUP ;
BAB IV
SPALD ;
BAB V
PENYELENGGARAAN SPALD ;
BAB VII
KELEMBAGAAN ;
BAB VIII
PEMBIAYAAN ;
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ;
BAB X
SOSIALISASI, ADVOKASI, KAMPANYE,
EDUKASI DAN PROMOSI;
BAB XI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT ;
BAB XII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN ;
BAB XIII
SANKSI ;
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekolah Ramah Anak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) g
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
11 Tahun 201 7 ten tang Kota Layak Anak,pelaksanaan
Sekolah Ramah Anak perlu dukungan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan
pemangku kepentingan lainnya. Dalam rangka menghindari kekerasan pada anak di
sekolah sehingga anak belajar di sekolah merasa aman
dan nyaman serta dalam rangka pemenuhan hak-hak
anak dibidang layanan pendidikan, maka perlu dibentuk
Sekolah Ramah Anak
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82
Tahun 2015; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun
2014; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH RAMAH ANAK ;
BAB III
PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK ;
BAB IV
PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK ;
BAB IV
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN ;
BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT ;
BAB VI
PEMBIAYAAN ;
BAB VII
GUGUS TUGAS KLA ;
BAB VIII
PENGHARGAAN ;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat