Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2013/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 23 Tahun 2000, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 27 Tahun 2009, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 7 Tahun 1977, PP Nomor 24 Tahun 2004, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 65 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 41 Tahun 2007, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 2 Tahun 2012, Perda Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006, Perda Kabupaten Serang No 8 Tahun 2004 sebagaima telah diubah terakhir dengan Perda Kab. Serang No. 7 Tahun 2007, Perda Kab. Serang Nomor 3 Tahun 2009, Perda Kab. Serang Nomor 5 Tahun 2010, Perda Kab. Serang Nomor 1 Tahun 2011, Perda Kab. Serang Nomor 2 Tahun 2011, Perda Kab. Serang Nomor 3 Tahun 2011, Perda Kab. Serang Nomor 18 Tahun 2011, Perda Kab. Serang Nomor 19 Tahun 2011,Perda Kab. Serang Nomor 20 Tahun 2011, Perda Kab. Serang Nomor 11 Tahun 2012, Perda Kab. Serang Nomor 3 Tahun 2013, Perda Kab. Serang Nomor 4 Tahun 2013, Perda Kab. Serang Nomor 6 Tahun 2013.
Peraturan bupati ini memuat perubahan APBD berupa penambahan anggaran pada pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan rincian pada lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 21 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU No 8 Tahun 1974; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 100 Tahun 2000; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan; 3.Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; 4.Organisasi; 5.Tata Kerja; 6.Pembiayaan; 7.Ketentuan Lain Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
12 halaman, 2 Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 53 Tahun 2013
Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Serang
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2013/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan berkualitas pada fasilitas pelayanan tertentu dengan memperhatikan kondisi wilayah dan dengan terbatasnya tenaga kesehatan Dokter dan Bidan di Kabupaten Serang, perlu melakukan Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Serang;
Pasal 18 Ayat (6) UUD 45, UU NO. 8 tahun 1974, UU NO. 23 tahun 2000, UU NO. 32 tahun 2004, UU NO. 36 tahun 2009, PP NO. 12 tahun 2005, PP NO. 58 tahun 2007, PP NO. 38 tahun 1991, KEPPRES NO. 37 tahun 1994, KEPPRES NO. 23 tahun 1994, PERMENKES, No. 1199/Menkes/Per/x/2004, PERMENKES Np. 949/Menkes/Per/x/2004, PERMENKES No. 7 tahun 2013, PERDA No. 19 tahun 2011, PERDA No. 20 tahun 2011.
1.ketentuan umum;2.mekanisme pengangkatan dan penempatan;3.perjanjian kontrak kerja;4.kewajiban dan hak;5.pembiayaan dan penggajian;6.pembinaan dan pengawasan;7.pelanggaran disiplin;8.ketentuan penutup dan lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
13 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 05 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bangunan Gedung Dan Lingkungan
ABSTRAK:
a. bahwa penataan bangunan dan lingkungan sangat penting sebagai salah satu dasar untuk pendirian bangunan yang bertujuan menjaga keserasian lingkungan, serta menciptakan pembangunan daerah yang indah, tertib dan teratur;
b. bahwa perkembangan penataan bangunan dan lingkungan dewasa ini semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana, maupun lingkungannya;
c. bahwa dalam upaya pengendalian pembangunan fisik di Kabupaten Serang, perlu adanya pengaturan yang dapat mewujudkan aspek keselarasan dan keteraturan yang menjamin tertibnya pengelolaan ruang di suatu wilayah;
Pasal 18 Ayat (8) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 28 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; PP No 36 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perda Kab.Serang No 10 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011.
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Persyaratan Bangunan; KDB, KLB, KDH Dan Garis Sempadan; IMB; Izin Gangguan; Penyelenggaraan Bangunan; Pembinaan Dan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2013.
62 halaman, 2 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 26 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang perlu menata kembali Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU No 8 Tahun1974; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; PP No 100 Tahun 2000; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kab.serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 11 Tahun 2008; Perda Kab.serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan; 3.Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; 4.Organisasi; 5.Tata Kerja; 6.Pembiayaan; 7.Ketentuan Lain Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2013.
12 halaman, 2 Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan agar berdaya guna dan berhasil guna dalam pembangunan di daerah perlu didukung oleh operasional kendaraan dinas;
b. bahwa kendaraan dinas merupakan bagian dari barang milik daerah dan dalam rangka tertib administrasi, efektif dan efisien serta akuntabel perlu diatur tersendiri pengelolaannya;
UU No 8 Tahun 1974; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 53 Tahun 2010; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 4 Tahun 2009; Perda Kab.Sereang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Permendagri No 11 Tahun 2007; Permendagri No 17 Tahun 2007; Perbup Serang No 30 Tahun 2011.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Ruang Lingkup; 4.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2013.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 54 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Situs Web Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah, perlu mengatur Pengelolaan Situs Web Pemerintah Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; PP No 38 Tahun 2007; Perda Kab.Serang no 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Situs Web Pemerintah Daerah; 4.Pembuatan Dan Pengembangan; 5.Pengendalian; 6.Pengelola Situs Web; 7.Pembiayaan; 8.Pelaporan; 9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2013.
13 halaman 1 lamapiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Deerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
dalam rangka menyesuaikan dan mengimbangi perkembangan kegiatan pembangunan di Kabupaten Serang, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
UU No 8 Tahun 1981; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 38 Tahun 2007; Perda Kab.Serang No 24 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
Retribusi Perizinan Tertentu
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2013.
19 halaman,2 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 33 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka mendukung kestabilan cadangan pangan di Kabupaten Serang dalam menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga pangan dan/atau keadaan darurat perlu mengatur Pengelolaan Cadangan Pangan di Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 54 Tahun 2010; Perda Kab.Serang No 26 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 4 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Tuberkulosis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang perlu menata kembali Organisasi Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Tuberkulosis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU No 8 Tahun 1974; UU No 4 Tahun 1984; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 40 Tahun 1991; PP No 100 Tahun 2000; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 11 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan; 3.Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; 4.Organisasi; 5.Tata Kerja; 6.Pembiayaan; 7.Ketentuan Lain Dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2013.
10 hlm, 1 lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
