Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 74
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:
Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan merupakan wujud kepedulian dan peran serta pelaku usaha dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2001, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 33 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 47 Tahun 2012, Permendagri No. 13 Tahun 2018.
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang diselaraskan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai asas dan ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, hak dan kewajiban perusahaan, program dan bidang kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2019
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 446
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Ikan Pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas
ABSTRAK:
bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas No. 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Ikan pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan tidak sesuai dengan Kajian Akademis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan Ikan sehingga perlu dilakukan perubahan
UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 33 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda KKA No. 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pertama atas Perbup No. 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Ikan pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
Perbup KKA No. 27 Tahun 2018
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 486
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Kute Siantan, maka Perbup N.o. 55 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Perbup KKA No. 55 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan perlu dilakukan perubahan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 137 Tahun 2017; Perda No. 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang edudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Perbup No. 55 Tahun 2016
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2019
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG / LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHADAN ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 443
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG / LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan PAD dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan serta sebagai bentuk kepedulian dan peran Wajib Pajak terhadap penerimaan daerah maka setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di wilayah Kab. Kepulauan Anambas wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak cabang/lokaso
UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008; UU No. 8 Tahun 1983 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dnengan UU No. 42 Tahun 2009; UU No. 33 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pendaftaran wajib pajak cabang/lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 19 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NO 15 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNIVERSAL HELTH (KJKN UHC) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 425
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NO 15 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNIVERSAL HELTH (KJKN UHC) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Perbup Kepulauan Anambas No.99 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2019, sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan atas Perbup No. 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasionnal 9Universal Health Coverage (JKN UHC) Keb. Kepulauan Anambas
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Kepmenkes No. 40 Tahun 2012; Perda Kab. Kepulauan Anambas No. 8 Tahun 2017; Perbup Kepulauan Anambas No. 52 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas peraturan Bupati Kepulauan Anambas No. 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health (KJKN UHC) Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
peraturan Bupati Kepulauan Anambas No. 15 Tahun 2018
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2019
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 439
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 81 Tahun 2012; Permendagri No. 33 Tahun 2010; Perda KKA No. 6 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2019
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATUARAN BUPATI NO 111 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 442
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATUARAN BUPATI NO 111 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2019
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti usulan pergeseran anggaran dari Perangkat Daerah, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepulauan Anambas TA 2019
UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang peraturan bupati tentang perubahan ketujuh atas peraturan bupati kepulauan Anambas Nomor 111 Tahun 2018 tentang penjabaran APBD KKA TA 2019 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
Perbup No. 111 Tahun 2018
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 27 Tahun 2019
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI TIDAK TETAP KATEGORI TERTENTU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Tidak Tetap Kategori Tertentu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai tidak tetap dan guna menunjang, memantau pelaksanaan kerja Pegawai Tidak Tetap Kategori Tertentu (PTT-KT) yang mempunyai tugas membantu kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
UU No. 33 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perbup KKA No. 8 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengembangan kompetensi pegawai tidak tetap kategori tertentu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 34 Tahun 2019
TEKNIS PEMBERIA GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 441
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 19 tahun 2019 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negarai RI; Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Perbup tentang Teknis Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 9 Tahun 2011; Perda No. 7 Tahun 2016; Perbup No. 99 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang teknis pemberian aji atau tunjangan ketiga belas kepada PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemkab Kep. Anambas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 28 Tahun 2019
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 434
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
ABSTRAK:
bahwa untuk memperoleh pejabat yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, pelatihan dan integritas yang sesuai dengan amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu mengadakan seleksi secara terbuka yang objektif, transparan dan akuntabel untuk jabatan pimpinan tinggi pratama
UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permenpan RB No. 13 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat