Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 73 Tahun 2018
PENGASURANSIAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
No 73 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 80 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

APBD Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 71 Tahun 2017 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 71 Tahun 2017 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
tentang

Download :
No 80 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 81 Tahun 2018
Satuan Biaya Khusus untuk kegiatan rembuk Rukun Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

APBD Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
No 81 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 83 Tahun 2018
TATA CARA PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No 83 Tahun 2018.pdf

Abstrak

TATA CARA PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 83, Berita daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 Nomor 61027

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan tindak lanjut Instruksi Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentnag Penelitian Lapangan dan Pemutakhiran Objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
1. UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 3. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 4. Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah; 5. Perda No. 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 6. Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentuakan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; 7. Pergub No.262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Pajak dan Retribusi Daerah; 8. Pergub No.297 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah; 9. Instruksi Gubernur No.128 Tahun 2017 tentang Penelitian Lapangan dan Pemutakhiran Objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup 3. Pelimpahan Wewenang 4. Kategori Objek PBB-P2 yang dapat dilakukan pembatalan SPPT PBB-P2 5. Tata cara pembatalan pembatalan SPPT PBB-P2 6. Monitoring dan evaluasi 7. Ketentuan lain-lain 8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
7 halaman

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 92 Tahun 2018
PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJE-GENAP MENJELANG DAN SELAMA PENYELENGGARAAN ASIAN PARA GAMES 2018

Lalu Lintas, Jalan

Download :
No 92 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2018
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

APBD

Download :
Perda 5 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NO 104

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawabab Keuangan Negara ; 5. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 7. UU No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. UU No.28 Taun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 10. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 11. PP No.20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 12. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 13. PP No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 14. PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 15. PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 16. PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 17. PP No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 18. PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 20. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 21. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 22. PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; 23. PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah; 24. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; 25. Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 26. Permendagri No.11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 27. Perda No. 5 Tahun 2007 tentan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Perda No. 6 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 29 Perda No.5 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 yang memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Neraca; f. Laporan Arus Kas; g. Catatan Atas Laporan Keuangan. dilampiri Laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
10 halaman (di luar lampiran) terdapat 20 lampiran.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 93 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI MASYARAKAT TERTENTU

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mengubah :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 6 Tahun 2018 tentang PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI MASYARAKAT TERTENTU
Mengubah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 14

Download :
No 93 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 96 Tahun 2018
INTEGRASI ANGKUTAN PENGUMPAN KE DALAM SISTEM BUS RAPID TRANSIT

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
No 96 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 70 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 198 Tahun 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 198 Tahun 2017 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN_ANGGARAN 2018
tentang

Download :
No 70 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 75 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 265 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
No 75 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 78 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 190 TAHUN 2015 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
No 78 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 82 Tahun 2018
MASA TRANSISI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA

APBD Kependudukan dan Perkawinan

Download :
No 82 Tahun 2018.pdf

Abstrak

MASA TRANSISI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 82, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72035

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang MASA TRANSISI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA

ABSTRAK:

1.berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2017 telah diatur mengenai Pembubaran Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2017 telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya; 2. dalam rangka efektivitas pelayanan warga binaan sosial pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai masa transisi;
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial; 8. Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2017 tentang Pembubaran Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah; 9. Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya;
1. Masa Transisi 2. Tugas dan Tanggungjawab masing-masing PD/UPD 3. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
8

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 97 Tahun 2018
TARIF TERINTEGRASI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM SISTEM BUS RAPID TRANSIT

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
No 97 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 98 Tahun 2018
PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KOMODITAS JASA OPERATOR BUS PROGRAM OK-OTRIP

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
No 98 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 69 Tahun 2018
PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hak atas Kekayaan Intelektual Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
No 69 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2018
Perindustrian

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download :
Perda_No._4_Tahun_2018.pdf

Abstrak

industri

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 103

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perindustrian

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penyelenggaraan perindustrian yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat dalam dalam rangka pembinaan terhadap industri khususnya industri kecil, menengah dan kreatiif, perlu pengaturan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2015; PP No. 41 Tahun 2015; PP No. 107 Tahun 2015; PP No. 142 Tahun 2015; Perda No. 1 Tahun 2012; Perda No. 2 Tahun 2010; Perda No. 12 Tahun 2013; Perda No. 1 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Penyelenggaraan Perindustrian, Perizinan, Kerjasama dan Kemitraan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Retribusi, Penanaman Modal Sektor Industri dan fasilitas industri; Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, sanksi administratif dan penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan Perindustrian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
Peraturan Gubernur mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif. Peraturan Gubernur mengenai fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas untuk mempercepat Penyelenggaraan Perindustrian. Peraturan Gubernur mengenai kemitraan. Peraturan Gubernur mengenai pemberdayaan Industri Kreatif. Peraturan Gubernur mengenai pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah. Peraturan Gubernur mengenai Tata Cara Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengujian Produk Industri. Peraturan Gubernur mengenai Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat. Peraturan Gubernur mengenai Kewajiban Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi di bidang Industri. Peraturan Gubernur mengenai penyediaan prasarana dan sarana Industri. Peraturan Gubernur mengenai Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Kreatif. Peraturan Daerah mengenai Penetapan Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah.
52 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 18 Tahun 2018
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
No_18_Tahun_2018.pdf

Abstrak

Pariwisata

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 ,NOMOR 62007

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 30, Pasal 33, Pasal 35 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 58 ayat (7), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 stdtd UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 52 Tahun 2012; Permen Pariwisata No. 18 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 269 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pengaturan penyelenggaraan usaha pariwisata, diantaranya mengenai bidang usaha pariwisata, permodalan dan bentuk usaha, pendaftaran usaha pariwisata, hak dan kewajiban, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, pajak daerah, dan sanksi administratif bagi pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2018.
1. Keputusan Gubernur Nomor 1944 Tahun 1987 tentang Ketentuan Penyelengaraan Pertunjukan Temporer; 2. Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
43 hal

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 19 Tahun 2018
PENYAMPAIAN DATA, DOKUMEN DAN LAPORAN BADAN USAHA MILIK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

BUMD Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Pergub_No._19_Tahun_2018.pdf

Abstrak

BUMD; DOKUMEN ELEKTRONIK

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72009

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYAMPAIAN DATA, DOKUMEN DAN LAPORAN BADAN USAHA MILIK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Daerah, perlu penyampaian data, dokumen dan laporan kepada Gubernur/ Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyampaian Data, Dokumen dan Laporan Badan Usaha Milik Daerah secara Elektronik;
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008 stdtd UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 stdtd UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 54 Tahun 2007; Kepgub No. 71 Tahun 2003; Kepgub No. 96 Tahun 2004; Pergub No. 181 Tahun 2014; Pergub No. 175 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai jenis data, dokumen dan laporan BUMD, serta tata cara penyampaian, verifikasi dan batas waktu penyampaian. BUMD dapat menyampaikan data, dokumen dan laporan kepada Gubernur secara elektronik.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
7 hal

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 20 Tahun 2018
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL

Struktur Organisasi

Download :
No_20_Tahun_20181.pdf

Abstrak

organisasi - dinas

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 62010

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan_Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 telah diatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, dan untuk rnenyesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan saat ini, Peraturan Gubernur No. 275 Tahun 2016 perlu disempurnakan.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2018; Permendagri No. 97 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai susunan organisasi Dinas Sosial yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Suku DInas Kota, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai tugas masing-masing organisasi tersebut.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
1. Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis ; 2. Peraturan Gubernur mengenai Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reforrnasi birokrasi; 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36 hal

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 32 Tahun 2018
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INFORMASI, PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

Penanaman Modal dan Investasi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
No_32_Tahun_2018_A.pdf

Abstrak

ORGANISASI

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 62015

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INFORMASI, PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Informasi, Promosi dan Kerja Sama Investasi.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 stdd UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 97 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 281 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Pembentukan Pusat Informasi, Promosi dan Kerja Sama Investasi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis DPMPTSP dalam pelaksanaan pelayanan informasi, promosi dan Kerja Sama Invesntasi di daerah. Peraturan Gubernur ini mengatur juga mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Pusat Informasi, Promosi dan Kerja Sama Invenstasi tersebut.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018.
12 hal

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 48 Tahun 2018
RUMAH AMAN BAG! PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Hak Asasi Manusia Kependudukan dan Perkawinan

Download :
No_48_Tahun_2018.pdf

Abstrak

PEREMPUAN DAN ANAK - KEKERASAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 65012

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RUMAH AMAN BAG! PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.
UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002 stdd UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 13 Tahun 2006 stdd UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 stdd UU No 9 Tahun 2015; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 11 Tahun 2012; PP No. 39 Tahun 2012; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 1 Tahun 2010; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 10 Tahun 2012; Perda No. 8 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2011; Perda No. 4 Tahun 2013; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 108 Tahun 2014; Pergub No. 168 Tahun 2014; Pergub No. 169 Tahun 2016; Pergub No. 353 Tahun 2016; Pergub No. 397 Tahun 2016; Pergub No. 20 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pelayanan Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Pergub mengatur mengenai syarat dan kriteria penerima manfat, dan pengelolaan Rumah Aman.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018.
11 hal

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 51 Tahun 2018
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PELAKSANA

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
No_51_Tahun_20181.pdf

Abstrak

jabatan pelaksana

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 51, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72019

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PENGISIAN JABATAN PELAKSANA

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 mengenai kualifikasi/persyaratan Jabatan Pelaksana perlu dilengkapi dengan peraturan yang bersifat teknis, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pelaksana.
UU No.19 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 stdd. UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 48 Tahun 2016; PermenPAN RB No. 25 Tahun 2016 stdd. PermenPAN RB No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 stdd. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 142 Tahun 2013 stdd Pergub No. 161 Tahun 2014; Pergub No. 409 Tahun 2016 stdd Pergub No. 13 Tahun 2018; Pergub No. 1 Tahun 2017 stdd Pergub No. 49 Tahun 2017; Pergub No. 184 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai dasar hukum dan pedoman pengisian jabatan pelaksana, yang berisi mengenai tata cara pengisian jabatan pelaksana, penyampaian usulan, verifikasi, validasi dan keputusan penempatan dalam Jabatan Pelaksana. Selain tata cara, Peraturan Gubernur mengatur pula mengenai Tim Validasi, Monitoring dan Evaluasi, serta Pertanggungjawaban dan Sanksi atas kelalaian atau keterlambatan penyampaian usulan dan penetapan keputusan penempatan yang mengakibatkan tidak terbayarkannya TKD.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
11 hal

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 56 Tahun 2018
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI KEPALA SEKOLAH, WAKIL KEPALA SEKOLAH, GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK DAN PAMONG BELAJAR

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pendidikan

Status Peraturan :

Mengubah :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 22 Tahun 2017 tentang TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI KEPALA SEKOLAH, WAKIL KEPALA SEKOLAH, GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK DAN PAMONG BELAJAR

Download :
No_56_Tahun_2018.pdf

Abstrak

TUNJANGAN KINERJA DAERAH - SEKOLAH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 56, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72021

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI KEPALA SEKOLAH, WAKIL KEPALA SEKOLAH, GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK DAN PAMONG BELAJAR

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pergub No. 22 Tahun 2017 telah diatur mengenai Tunjangan Kinerja Daerah bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar. Namun untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan maka perlu dilakukan penyempurnaan dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Pergub No. 22 Tahun 2017.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 stdd UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994 stdd PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 stdd Permendagri No. 21 Tahun 2011; PermenPAN RB No. 34 Tahun 2011; PermenPAN RB No. 63 Tahun 2011; Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013; Perka BKN Ni. 3 Tahun 2013; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 277 Tahun 2016; Pergub No. 22 Tahun 2017 stdd Pergub No. 103 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Pergub No. 23 Tahun 2017, yaitu ketentuan Pasal 46 dan 47 mengatur mengenai TKD.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
Pergub No. 22 Tahun 2017 diubah
4 hal

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 62 Tahun 2018
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 141 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS LAPANGAN GOLF

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Pergub_No._62_Tahun_2018.pdf

Abstrak

PAJAK - PBB LAPANGAN GOLF

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 62, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 61021

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 141 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS LAPANGAN GOLF

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2014, telah diatur mengenai Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Lapangan Golf, dan setelah dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur dimaksud terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dengan Peraturan Gubernur.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2010; Perda No. 16 Tahun 2011.
Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2014 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Lapangan Golf (Berita Daerah Provinsi Derah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 61030), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2014 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Lapangan Golf (Berita Daerah Provinsi Derah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 61030), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 65 Tahun 2018
NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Pergub_No._65_Tahun_2018.pdf

Abstrak

PAJAK DAERAH - NOMOR IDENTITAS

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 65, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 61023

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi terhadap Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan objek pajak selain Wajib Pajak untuk jenis pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Nomor Objek Pajak Daerah, dan bahwa untuk efisiensi guna meningkatkan pendapatan daerah, perlu mengatur Nomor Identitas Pajak Daerah yang terdiri atas Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak Daerah.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014 ; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2010;
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Nomor Identitas Pajak Daerah yang terdiri dari NPWPD dan NOPD, Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak; Tata Cara Penerbitan NPWPD dan NOPD; Tata Cara Penghapusan NPWPD dan NOPD; dan perubahan data pada Nomor Identitas Pajak Daerah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
1. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Wajib Pajak Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 45); 2. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Wajib Pajak Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 3); 3. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 117); 4. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 135); 5. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2006 tentang Pemasangan Pengumuman Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 66); 6. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 24); 7. Ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 165); 8. Peraturan Gubernur Nomor 202 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Serta Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 193); 9. Ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Polak Hotel (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 61045); 10. Ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 61029); 11. Ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 dan Pasal 39 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 61016); dan 12. Ketentuan mengenai Bentuk Formulir Sarana Pemungutan Pajak Daerah berupa SPOPD dalam Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2009 tentang Bentuk Formulir Sarana Pemungutan Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1. Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Online System Pengisian SPOPD atau SPOP dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak atau Obyek Pajak. 2. Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Nomor Identitas Pajak Daerah Secara Jabatan. 3. Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Format Pengumuman Pemungutan Pajak. 4. Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang ketentuan penerbitan dan pemberian NOPD untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 5. Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang format peneng yang diberikan kepada Wajib Pajak Reklame yang telah memperoleh NOPD. 6. Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
59 hal

Hasil Pencarian
Menemukan 151 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.

Hasil Pencarian Menemukan 151 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 151 peraturan (dalam 0,002 detik)