Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 20 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 1 Tahun 2018
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Lingkungan Hidup

Download :
No_1_Tahun_2018.pdf

Abstrak

lingkungan hidup - pengelolaan lumpur tinja

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 64001

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

ABSTRAK:

Bahwa lumpur tinja yang berasal dari Unit Pengolahan Air Limbah Domestik belum dilakukan pengelolaan yang baik sehingga perlu pengelolaan untuk menjaga lingkungan sekitar agar tidak tercemar dan dalam rangka untuk me,lindungi dan meningkatkan kondisi sanitasi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, maka lumpur tinja yang merupakan air limbah tangki septik sebagaimana dimaksud tersebut, perlu dilakukan pengelolaan.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2001; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/ M/201; PERDA 10 Tahun 1991 dengan perubahan terakhir yaitu PERDA 7 Tahun 2014; PERGUB No. 122 Tahun 2005.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pedoman dan dasar hukum dalam melaksanakan Pengelolaan Lumpur Tinja di Daerah dan bertujuan untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengelolaan Lumpur Tinja di Daerah; dan meningkatkan pelayanan Pengeblaan Lumpur Tinja yang berkualitas dalam rangka melindungi air permukaan dan air tanah dari pencemaran Lumpur Tinja. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Maksud, Tujuan dan Sasaran Bab III : Penyelenggaraan pengelolaan lumpur dan tinja Bab IV : Tarif Jasa Bab V : Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bab VI : Standar Pelayanan Bab VII : Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII : Sanksi Bab IX : Ketentuan Peralihan Bab X : Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018.
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air- Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 38 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 2 Tahun 2018
PELAYANAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI BAGI WARGA BINAAN SOSIAL DI PANTI SOSIAL

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan

Download :
No_2_Tahun_2018.pdf

Abstrak

KEPENDUDUKAN - PELAYANAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI BAGI WARGA BINAAN SOSIAL DI PANTI SOSIAL

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 12001

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PELAYANAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI BAGI WARGA BINAAN SOSIAL DI PANTI SOSIAL

ABSTRAK:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan dan dokumen kependudukan yang memuat Nomor Induk Kependudukan sebagai kunci akses setiap pelayanan publik khususnya pelayanan penanganan kesehatan bagi Warga Binaan Sosial/Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 101 Tahun 2012; PP No. 102 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009; Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2010; PERDA No. 4 Tahun 2009; PERDA No. 2 Tahun 2011; PERDA No. 4 Tahun 2013; PERGUB No. 108 Tahun 2004; PERGUB No. 93 Tahun 2012; PERGUB No. 18 Tahun 2014; PERGUB No. 157 Tahun 2015; PERGUB No. 169 Tahun 2016; PERGUB No. 275 Tahun 2016; PERGUB No. 263 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai hal memberikan kemudahan bagi WBS untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan JKN; mempercepat proses penanganan pelayanan kesehatan WBS dengan NIK sebagai kunci akses; dan meningkatkan akurasi data penduduk khususnya untuk mendukung pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial serta pelayanan publik lainnya. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Tujuan dan Sasaran Bab III : Jenis Pelayanan Bab IV : Pelaksanaan Pelayanan Bab V : Tugas dan Tanggung Jawab Bab VI : Persayaratan dan Tata cara Pelayanan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Bagi WBS Bab VII : Pelaporan dan Pemanfaatn Hasil Data Bab VIII : Pengawasan dan Monitoring Bab IX : Pembiayaan Bab X : Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
15 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 21 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 3 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No_3_Tahun_2018.pdf

Abstrak

PAJAK - SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 61001

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

Berdasarkan dalam rangka menjamin perlindungan hukum bagi para pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan wajib pajak perwakilan negara asing dalam memperoleh penghapusan sanksi administrasi pajak daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2016; PERDA No. 6 Tahun 2010; PERDA No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Pergub No. 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah, yaitu ketentuan Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 1, Pasal 9, dan penambahan Pasal 12A. Peraturan Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah 1 ayat menjadi: (2) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang ditunjuk, karena jabatannya dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan tertentu. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah menjadi: Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi: (1) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat- (1) huruf a yakni : a. dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa; atau b. dalam hal Wajib Pajak pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi – administrasi (2) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki batasan kemampuan ke-uangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau membayar kewajiban perpajakannya (3) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut : a. Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam, atau sakit yang mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan; b. Wajib Pajak sedang berada di luar Indonesia dalam rangka ibadah atau pengobatan sejak tanggal penyampaian STPD, SKPD, SPPT, SKPDKB atau SKPDKBT sampai dengan tanggal setelah jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah dimana wajib pajak tidak memiliki suami/istri dan keturunan, dan belum terdaftar dalam akun pajak daerah online ; atau c. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin atau Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (4) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan penghapusan sanksi administrasi (5) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf b dan huruf c diberikan pengurangan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen). Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi: (4) penambahan huruf j. Wajib Pajak perwakilan negara asing atau Badan/ Lembaga Internasional yang memiliki rekomendasi penghapusan sanksi administrasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau Kementerian Sekretariat Negara, (5) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf j diberikan penghapusan sanksi administrasi, dan penghapusan ayat (8). Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 1 diubah menjadi: (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut : a. Kepentingan Daerah dalam rangka 1. Hari Besar Nasional dan Daerah; 2. percepatan target penerimaan (akhir tahun); dan/ atau 3. Penggalian potensi piutang pajak daerah; (piutang PBB limpahan Direktorat Jenderal Pajak). Ketentuan Pasal 9 diubah menjadi: (1) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) , harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; b. surat permohonan diajukan dalam bahasa indonesia, paling sedikit memuat : 1. nama dan alamat Wajib Pajak; 2. NPWPD dan/atau NOPD; 3. jenis pajak; 4. jumlah sanksi administrasi; 5. besar pengurangan yang dimohon; dan 6. alasan yang mendasari diajukannya permohonan. c. disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya STPD, SKPDKB atau SKPDKBT kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang ditunjuk kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; d. Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak; dan surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan bukan ditandatangani oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan surat kuasa. (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus melampirkan persyaratan sebagai berikut : e. a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak dan kuasanya jika dikuasakan; 8 b. srat kua.sajika dikuasakan; c. fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; d. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak, e. surat pernyataan yang berisi ala.san kekhilafan Wajib Pajak; dan f. bukti surat, petunjuk atau keterangan lainnya yang membuktikan adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. Ketentuan penambahan Pasal 12A diantara Pasal 12 dan Pasal 13 menjadi: Ketentuan teknis mengenai Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
8 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 15 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 3 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No_3_Tahun_2018.pdf

Abstrak

PAJAK - SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 61001

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

Berdasarkan dalam rangka menjamin perlindungan hukum bagi para pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan wajib pajak perwakilan negara asing dalam memperoleh penghapusan sanksi administrasi pajak daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2016; PERDA No. 6 Tahun 2010; PERDA No. 5 Tahun 2016.
- Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Pergub No. 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah, yaitu ketentuan Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 1, Pasal 9, dan penambahan Pasal 12A. Peraturan Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah 1 ayat menjadi: (2) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang ditunjuk, karena jabatannya dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan tertentu. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah menjadi: Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi: (1) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat- (1) huruf a yakni : a. dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa; atau b. dalam hal Wajib Pajak pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi – administrasi (2) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki batasan kemampuan ke-uangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau membayar kewajiban perpajakannya (3) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut : a. Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam, atau sakit yang mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan; b. Wajib Pajak sedang berada di luar Indonesia dalam rangka ibadah atau pengobatan sejak tanggal penyampaian STPD, SKPD, SPPT, SKPDKB atau SKPDKBT sampai dengan tanggal setelah jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah dimana wajib pajak tidak memiliki suami/istri dan keturunan, dan belum terdaftar dalam akun pajak daerah online ; atau c. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin atau Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (4) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan penghapusan sanksi administrasi (5) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf b dan huruf c diberikan pengurangan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen). Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi: (4) penambahan huruf j. Wajib Pajak perwakilan negara asing atau Badan/ Lembaga Internasional yang memiliki rekomendasi penghapusan sanksi administrasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau Kementerian Sekretariat Negara, (5) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf j diberikan penghapusan sanksi administrasi, dan penghapusan ayat (8). Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 1 diubah menjadi: (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut : a. Kepentingan Daerah dalam rangka 1. Hari Besar Nasional dan Daerah; 2. percepatan target penerimaan (akhir tahun); dan/ atau 3. Penggalian potensi piutang pajak daerah; (piutang PBB limpahan Direktorat Jenderal Pajak). Ketentuan Pasal 9 diubah menjadi: (1) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) , harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; b. surat permohonan diajukan dalam bahasa indonesia, paling sedikit memuat : 1. nama dan alamat Wajib Pajak; 2. NPWPD dan/atau NOPD; 3. jenis pajak; 4. jumlah sanksi administrasi; 5. besar pengurangan yang dimohon; dan 6. alasan yang mendasari diajukannya permohonan. c. disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya STPD, SKPDKB atau SKPDKBT kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang ditunjuk kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; d. Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak; dan surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan bukan ditandatangani oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan surat kuasa. (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus melampirkan persyaratan sebagai berikut : e. a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak dan kuasanya jika dikuasakan; 8 b. srat kua.sajika dikuasakan; c. fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; d. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak, e. surat pernyataan yang berisi ala.san kekhilafan Wajib Pajak; dan f. bukti surat, petunjuk atau keterangan lainnya yang membuktikan adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. Ketentuan penambahan Pasal 12A diantara Pasal 12 dan Pasal 13 menjadi: Ketentuan teknis mengenai Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
8 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 70 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 4 Tahun 2018
KARTU JAKARTA PINTAR PLUS

Pendidikan

Download :
No_4_Tahun_2018.pdf

Abstrak

APBD - KARTU JAKARTA PINTAR PLUS

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 75001

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KARTU JAKARTA PINTAR PLUS

ABSTRAK:

Berdasarkan dalam rangka meningkatkan layanan dan memperluas cakupan peserta didik serta sesuai dengan perkembangan masyarakat, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan.
UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 13 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 48 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011, PERDA No. 8 Tahun 2006, PERDA No. 5 Tahun 2016, PERGUB No. 77 Tahun 2011, PERGUB No. 55 Tahun 2013, PERGUB No. 142 Tahun 2013, PERGUB No. 162 Tahun 2013, PERGUB No. 277 Tahun 2016, PERGUB No. 380 Tahun 2016, PERGUB No. 14 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pedoman bagi Pernerintah Daerah dalam melakukan pemberian KJP Plus. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Maksud dan Tujuan Bab III : Sasaran Bab IV : Persyaratan Bab V : Mekanisme Pendataan KJP Plus Bab VI : Besaran dan Penggunaan KJP Plus Bab VII : Mekanisme Penyaluran KJP Plus Bab VIII : Standar Operasional Prosedur dan Pengembangan Sistem Bab IX : Sarana Bab X : Kerjasama Bab XI : Pengawasan dan Pelaporan Bab XII : Monitoring dan Evaluasi Bab XIII : Peran Serta Masyarakat Bab XIV : Pembiayaan Bab XV : Larangan Bab XVI : Sanksi Bab XVII : Ketentuan Penutup Lampiran I

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 200 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 5 Tahun 2018
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

BUMD

Download :
No_5_Tahun_2018.pdf

Abstrak

BUMD - DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71002

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memperoleh laba dan/atau keuntungan, perlu didukung dengan Direksi yang kompeten, profesional dan berintegritas; dan dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance dalam mengangkat dan memberhentikan Direksi perlu pengaturan yang profesional, transparan dan akuntabel.
UU No. 8 Tahun 1995; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PERGUB No. 109 Tahun 2011.
Peraturan Gubernur ini mengatur untuk mewujudkan sistem dan proses yang ak-untabel, cepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memperoleh Direksi BUMD yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengurusan BUMD guna mewujudkan BUMD yang sesuai dengan tujuan pendiriannya. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III : Persyaratan Calon Bab IV : Tata cara Seleksi Calon Bab V : Manajemen Talenta Bab VI : Tata Cara Pengangkatan Direksi Bab VII : Tata Cara Pemberhentian Direksi Bab VIII : Ketentuan Lain-Lain Bab IX : ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
10 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 16 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 6 Tahun 2018
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI MASYARAKAT TERTENTU

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
No_6_Tahun_2018.pdf

Abstrak

KEPENDUDUKAN - PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI MASYARAKAT TERTENTU

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 75002

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI MASYARAKAT TERTENTU

ABSTRAK:

Berdasarkan dalam rangka memperluas sasaran penerima dan menambah jenis pangan serta menyederhanakan rantai distribusi, Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2016, perlu disempurnakan.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; PERDA No. 5 Tahun 1985; PERDA No. 8 Tahun 1989; PERDA No. 4 Tahun 2013; PERDA No. 6 Tahun 2014; PERGUB Nomor 11 Tahun 2013; PERGUB Nomor 142 Tahun 2013; PERGUB Nomor 161 Tahun 2014; PERGUB Nomor 212 Tahun 2016; PERGUB Nomor 249 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penugasan PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya dalam penyediaan dan pendistribusian pangan yang bermutu dengan harga murah bagi masyarakat tertentu. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Kebijakan Umum dan Sasaran Bab III : Penyediaan, Distribusi dan Pembelian Pangan Bab IV : Mekanisme Belanja Subsidi Bab V : Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bab VI : Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi Bab VII : Ketentuan Peralihan Bab VIII : Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.
Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2016
10 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 109 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 7 Tahun 2018
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI/MADRASAH NEGERI

Pendidikan

Download :
No_7_Tahun_2018.pdf

Abstrak

APBD – BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 75003

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI/MADRASAH NEGERI

ABSTRAK:

Berdasarkan untuk menyesuaikan dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksucl dalam huruf a, perlu disempurnakan.
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, PERDA No. 5 Tahun 2007, PERDA No. 5 Tahun 2016, PERGUB No. 142 Tahun 2013, PERGUB No. 59 Tahun 2016, PERGUB No. 277 Tahun 2016, PERGUB No. 380 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Pergub No. 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 20, angka 21 diubah, di antara angka 10 dengan 11 disisipkan angka 10a, dan di antara angka 12 dan angka 13 disisipkan angka 12a, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 6 diubah dan di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), Pasal 21 ayat (3), Pasal 25. Peraturan Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi: angka 7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, angka 10a. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut P4OP adalah UPT Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, angka 12a. Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan adalah Kepala UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan, angka 20. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, angka 21. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 6 diubah dan di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a) diubah menjadi: ayat (1) Dana BOP bagi Sekolah Negeri diberikan berdasarkan kriteria : a. alokasi dasar; b. alokasi keadilan; c. alokasi kinerja; dan d. alokasi tambahan, ayat (2) lokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Sekolah Negeri berdasarkan jumlah peserta didik dan merupakan estimasi dalam pengalokasian pag-u anggaran yang diberikan untuk setiap sekolah, ayat (5) Alokasi Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Sekolah Negeri untuk menutup biaya keterpencilan pada sekolah yang berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan kebutuhan khusus pada masing-masing Sekolah Negeri, ayat (6) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Sekolah Negeri berdasarkan pada penilaian kinerja terbaik dengan mempertirnbangkan rata-rata dan perubahan nilai ujian daerah untuk SDN, Ujian Nasional untuk SMPN dan SMAN/SMKN, ayat (6a) Alokasi •Tambahan diberikan kepada TK Negeri/SD Negeri/SDLB Negeri sebagai alokasi tambahan untuk pemenuhan gizi peserta didik di TKN/SDN/SDLBN dimaksud, ayat (7) Penetapan alokasi besaran BOP untuk setiap jenjang satuan pendidikan, penggunaan kode rekening dan alokasi BOP untuk masing-masing SD, SMP, SMA, SMK dan SLB Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, ayat (8) Penetapan Sekolah Negeri penerima alokasi keadilan, alokasi kinerja dan alokasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (6a) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Peraturan Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah menjadi: Laporan pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran dana BOP dilaporkan oleh Kepala Sekolah Negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Peraturan Ketentuan Pasal 25 diubah menjadi: penambahan huruf d. Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaporkan oleh Kepala P4OP kepada Kepala Dinas Pendidikan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI/MADRASAH NEGERI
8 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 44 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 8 Tahun 2018
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

Kesehatan Pendidikan

Download :
No_8_Tahun_2018.pdf

Abstrak

KESEHATAN - USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 75004

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

ABSTRAK:

Berdasarkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memerhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan, pelaksanaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di setiap Sekolah/ Madrasah serta dalam rangka pencapaian tujuan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), perlu dukungan lintas sektor terkait.
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan No. 1429 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 39 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 57 Tahun 2009; Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014 No. 73 Tahun 2014 No. 41 Tahun 2014 No. 81 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Agama No. 60 Tahun 2015; PERDA No. 8 Tahun 2006; PERDA No. 4 Tahun 2009; PERDA No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah guna mencapi tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan Sekolah yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Tujuan dan Sasaran Bab III : Kegiatan Pokok UKS/M Bab IV : Pembinaan dan Pengembangan UKS/M Bab V : Susunan dan Tugas Tim Pembina UKS/M dan Tim Pelaksana UKS/M Bab VI : Rapat Koordinasi Bab VII : Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kegiatan Bab VIII : Monitoring dan Evaluasi Bab IX : Data Informasi dan Pelaporan Kegiatan Bab X : Kemitraan dan Kerjasama Bab XI : Indikator Keberhasilan UKS/M Bab XII : Ketentuan Penutup Lampiran I

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
26 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 28 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 9 Tahun 2018
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 160 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN TRANSJAKARTA GRATIS DAN BUS GRATIS BAGI MASYARAKAT

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
No_9_Tahun_2018.pdf

Abstrak

PELAYANAN – TRANSJAKARTA

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71003

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 160 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN TRANSJAKARTA GRATIS DAN BUS GRATIS BAGI MASYARAKAT

ABSTRAK:

Berdasarkan untuk terdapat karyawan swasta dengan besaran gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP), yang sistem penggajiannya dibayarkan tidak terbatas hanya melalui Bank DKI dan belum terakomodir dalam pelayanan gratis, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan.
UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, PERGUB No. 27 Tahun 2013, PERGUB No. 160 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Pergub No. 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis bagi Masyarakat, yaitu ketentuan Pasal 9. Peraturan Ketentuan Pasal 9 diubah menjadi: Karyawan swasta tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan-karyawan swasta yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dengan besaran gaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 160 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN TRANSJAKARTA GRATIS DAN BUS GRATIS BAGI MASYARAKAT
2 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 28 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 10 Tahun 2018
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Arsip Struktur Organisasi

Download :
No_10_Tahun_2018.pdf

Abstrak

tata kerja - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 62002

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ABSTRAK:

Berdasarkan dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 97 Tahun 2016; PERDA No. 5 Tahun 2016; PERDA No. 2 Tahun 2017; PERDA No. 4 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Kedudukan , Tugas dan Fungsi Bab III : Organisasi Bab IV : Tata Kerja Bab V : Ketentuan Lain-Lain Bab VI : Ketentuan Peralihan Bab VII : Ketentuan Penutup Lampiran I

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.
40 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 15 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 11 Tahun 2018
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
No_11_Tahun_2018.pdf

Abstrak

INFORMASI - PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 12004

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

ABSTRAK:

berdasarkan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi diperlukan pedoman penyelenggaraan.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 97 Tahun 2016; PERDA No. 5 Tahun 2016; PERGUB No. 265 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Kominfotik dan seluruh SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III : Kebijakan dalam Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Bab IV : Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Bab V : Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Milik Pemerintah Daerah Bab VI : Pengelolaan Sumber Daya Persandian Untuk Pengamanan Informasi Bab VII : Penyelenggaraan Operasional Dukungan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Bab VIII : Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.
13 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 47 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 12 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 152 TAHUN 2017 TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
No_12_Tahun_2018.pdf

Abstrak

APBD - TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72003

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 152 TAHUN 2017 TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ABSTRAK:

Berrdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2017 telah diatur mengenai Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur tersebut perlu disempurnakan.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; PERDA No. 5 Tahun 2007; PERDA No. 3 Tahun 2017; PERGUB No. 152 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Pergub No. 152 Tahun 2017 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim ahli Dean Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu ketentuan Pasal 8, yang berubah menjadi : Komposisi Jumlah Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah sebagai berikut : a. Tenaga Ahli berjumlah 9 (sembilan) orang yang ditempatkan pada masing-masing fraksi 1 (satu) orang; b. Kelompok Pakar/Tim Ahli Pimpinan DPRD berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli; c. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Musyawarah berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli; d. Kelompok Pakar/Tim Ahli masing-masing Komisi berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli; e. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli; f. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Anggaran berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli; dan g. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
ERATURAN GUBERNUR NOMOR 152 TAHUN 2017 TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
3 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 229 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 13 Tahun 2018
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
No_13_Tahun_2018.pdf

Abstrak

GAJI – TUNJANGAN KINERJA DAERAH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72005

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH

ABSTRAK:

Berdasarkan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan.
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 25 tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 tahun 2011, PP No. 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No. 34 tahun 2011, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No. 63 Tahun 2011, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013, PERDA No. 5 Tahun 2016, PERGUB No. 409 Tahun 2016.
- Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Pergub No. 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, yaitu ketentuan Pasal 54. Peraturan Ketentuan Pasal 54 diubah menjadi: (1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting lebih dari 5 (lima) hari, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 300 menit per hari berlaku sejak hari ke-6 (enam) serta tidak melakuka.n input aktivitas kerja. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap PNS dan Calon PNS laki-laki yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting apabila isterinya melahirkan/operasi caesar lebih dari 5 (lima) hari, diberikan TKD sebesar maksimal 60% (enam puluh persen) sesuai peringkat jabatan dengan penghitungan aktivitas kerja yakni batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 172 (seratus tujuh puluh dua) menit per hari dan capaian waktu efektif ditambah 128 (seratus dua puluh delapan) menit per hari berlaku sejak hari ke-6 (enam) serta tidak melakukan input aktivitas kerja.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2018.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH
3 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 40 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 14 Tahun 2018
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

APBD Kebijakan Akuntansi Kebijakan Pemerintah

Download :
Pergub_No._14_Tahun_2018.pdf

Abstrak

APBD – KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71004

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ABSTRAK:

Berdasarkan besaran biaya kegiatan fasilitasi dan dukungan teknis dalam menggerakkan peran serta lembaga kemasyarakatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan.
UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2017, PERDA No. 5 Tahun 2007, PERGUB No. 102 Tahun 2011, PERGUB No. 142 Tahun 2013, PERGUB No. 258 Tahun 2016.
- Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Pergub No. 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 9, angka 11, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 25 dan Pasal 4. Peraturan Ketentuan Pasal Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 9, angka 11, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 25 diubah menjadi: (6) Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Suku Badan adalah Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (7) Kepala Suku Badan adalah Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (9) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Bidang dan Kepala Suku Badan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (11) Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara pengeluaran pembantu pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (20) Mitra Penggalangan adalah Orang/Badan yang ditugaskan Kepala Badan/Kepala Suku Badan dalam rangka penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. (21) Cipta Kondisi adalah Orang/Badan yang ditugaskan Kepala Badan/Kepala Suku Badan dalam rangka membangun, membentuk, menciptakan suatu kondisi yang dapat mendukung pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik. (22) Pengoordinasian Unjuk Rasa, Konflik Sosial, Aksi Teror dan Ancaman Terhadap Ideologi adalah Orang/Badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan/Kepala Suku Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. (23) Pemantauan Unjuk Rasa, Konflik Sosial, Aksi Teror dan Ancaman Terhadap Ideologi adalah Orang/Badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan/Kepala Suku Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. (24) Fasilitasi dan Dukungan Teknis dalam Pembinaan dan Pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang/Badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan/Kepala Suku Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. (25) Pencegahan Dini adalah Orang/Badan yang ditugaskan Kepala Badan/Kepala Suku Badan mengantisipasi dalam menghadapi potensi dan indikasi yang akan mengganggu pengembangan kesatuan bangsa dan politik. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi: (1) Satuan Biaya Khusus merupakan batas paling tinggi bagi Badan/ Suku Badan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Besaran Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Larnpiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini. (3) Selain besaran Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Satuan Biaya untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan Badan berupa uang saku/ transport kepada anggota masyarakat sebagai peserta pada kegiatan Badan sebesar Rpl 50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari. (4) Pemberian uang saku/transport kepada anggota masyarak.at sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala Badan atau Kepala Suku Badan selaku PA atau KPA.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 301 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 15 Tahun 2018
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN/PENANGGUHAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
No_15_Tahun_2018.pdf

Abstrak

KEPEGAWAIAN - CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72006

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN/PENANGGUHAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK:

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2009 telah diatur mengenai Pendelegasian Wewenang dan Prosedur Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan.
UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017, PERDA No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai tata cara permohonan dan pemberian/ penangguhan cuti pegawai negeri sipil. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Pejabat Yang Berwenang Bab III : Cuti Bab IV : Tata cara permohonan dan pemberian/ penangguhan cuti Bab V : Pelaporan dan monitoring Bab VI : Ketentuan Penutup Lampira I- IV

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2018.
20 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 37 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 16 Tahun 2018
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2018

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
No_16_Tahun_2018.pdf

Abstrak

GAJI – UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 21005

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2018

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta mempertimbangkan hasil perundingan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2018.
UU No. 21 Tahun 2000, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 78 Tahun 2015, Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No. 34 tahun 2011, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/ MEN/ 2001, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, PERDA No. 6 Tahun 2004, PERDA No. 5 Tahun 2016, PERGUB No. 59 Tahun 2005, PERGUB No. 271 Tahun 2016, PERGUB No. 182 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai upah minimum sektoral provinsi, khususnya untuk :  sektor kimia, energi dan pertambangan  sektor logam, elektronik dan mesin  sektor otomotif  sektor asuransi dan perbankan  sektor makanan dan minuman  sektor farmasi dan kesehatan  sektor tekstil, sandang dan kulit  sektor pariwisata  sektor telekomunikasi  sektor retail, dan  sektor bangunan dan pekerjaan umum Peraturan ini disertai lampiran yang berisi besaran upah minimum sektoral tersebut.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 47 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 22 Tahun 2018
PENYELENGGARAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

APBD

Download :
No_22_Tahun_2018.pdf

Abstrak

APBD – INFRASTRUKTUR

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 32011

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYELENGGARAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan Negara asing serta pusat/ perwakilan lembaga internasional, sehingga perlu menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan berkesinambungan dengan melibatkan keikutsertaan seluruh komponen termasuk badan usaha dan masyarakat.
UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 75 tahun 2014, Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan mengenai penyelenggaraan KPDBU dalam rangka mendorong partisipasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III : Jenis Infrastruktur yang Dapat Dikerjasamakan Melalui Skema KPDBU Bab IV : Pelaksana KPDBU Bab V : Tata Cara Pelaksanaan KPDBU Bab VI : Prakarsa Badan Usaha Bab VII : Pengembalian Investasi Badan Usaha Pelaksana Bab VIII : Manajemen Resiko Bab IX : Pemantauan dan Evaluasi Bab X : Ketentuan Penutup Lampiran I - III

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2018.
27 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 58 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 24 Tahun 2018
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2018

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No_24_Tahun_2018.pdf

Abstrak

PAJAK - NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 61006

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2018

ABSTRAK:

Berdasarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2016; PERDA No. 6 Tahun 2010; PERDA No. 16 Tahun 2011; PERGUB No. 208 Tahun 2012; PERGUB No. 263 Tahun 2015; PERGUB No. 262 Tahun 2016
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penetapan NJOP PBB-P2 untuk masing-masing wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi sebagai dasar pengenaan PBB-P2 setiap tahun. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Penetapan NJOP PBB-P2 Bab III : Ketentuan Penutup Lampiran I dan II

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
33 hal.

Hasil Pencarian - ditemukan 19 peraturan

Tentang

Kontak