Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 11 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2018
Perindustrian

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download :
Perda_No._4_Tahun_2018.pdf

Abstrak

industri

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 103

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perindustrian

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penyelenggaraan perindustrian yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat dalam dalam rangka pembinaan terhadap industri khususnya industri kecil, menengah dan kreatiif, perlu pengaturan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2015; PP No. 41 Tahun 2015; PP No. 107 Tahun 2015; PP No. 142 Tahun 2015; Perda No. 1 Tahun 2012; Perda No. 2 Tahun 2010; Perda No. 12 Tahun 2013; Perda No. 1 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Penyelenggaraan Perindustrian, Perizinan, Kerjasama dan Kemitraan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Retribusi, Penanaman Modal Sektor Industri dan fasilitas industri; Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, sanksi administratif dan penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan Perindustrian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
Peraturan Gubernur mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif. Peraturan Gubernur mengenai fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas untuk mempercepat Penyelenggaraan Perindustrian. Peraturan Gubernur mengenai kemitraan. Peraturan Gubernur mengenai pemberdayaan Industri Kreatif. Peraturan Gubernur mengenai pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah. Peraturan Gubernur mengenai Tata Cara Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengujian Produk Industri. Peraturan Gubernur mengenai Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat. Peraturan Gubernur mengenai Kewajiban Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi di bidang Industri. Peraturan Gubernur mengenai penyediaan prasarana dan sarana Industri. Peraturan Gubernur mengenai Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Kreatif. Peraturan Daerah mengenai Penetapan Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah.
52 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 11 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2018
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

BUMD Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perda_3_Tahun_2018.pdf

Abstrak

bumd - PERUSAHAAN UMUM DAERAH

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 102

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum menjadi perusahaan umum daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan perluasan tugas pokok serta pengembangan usaha Perusahaan Daerah Pasar Jaya guna mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Perpres No. 112 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 2 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pendirian, Ruang Lingkup dan Pengembangan Usaha, Modal Dasar, Sumber Penerimaan, Organ Perusahaan, Kepegawaian, Pengelolaan Perusahaan, Penetapan dan Penggunaan Laba, Tuntutan Ganti Rugi, dan Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Perda No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 tentang Perudahaan Daerah Pasar Jaya.
Peraturan Gubernur tentang Penetapan dan penggunaan besaran dan komposisi laba bersih Pasar Jaya berupa kontribusi kepada Anggaran Daerah, dana cadangan, dana pensiun dan dana tunjangan hari tua Pegawai Pasar Jaya, jasa produksi bagi pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas, serta dana pembinaan lingkungan dan sosial. Peraturan Gubernur tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Dewan Pengawas. Peraturan Gubernur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan Pengangkatan Dewan Pengawas. Peraturan Gubernur mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Gubernur selaku KPM
25 hal

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 34 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2018
PERPASARAN

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download :
Perda_2_Tahun_2018.pdf

Abstrak

Pasar - DAGANG

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 101

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERPASARAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengembangan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan perkulakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibutuhkan pengaturan perpasaran yang lebih terintegrasi, setara dan berkeadilan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2013; Perpres No. 112 Tahun 2007; Perpres No. 27 Tahun 2013; Perpres No. 74 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/ M-DAG/ PER/9/2009; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68 / M-DA0/ PER/ 10 / 2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/ 12/2013 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/ M-DAG/ PER/ 3/ 2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/ M-DAG/ PER/ 5/ 2017; Permendagri No. 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10569 Tahun 2011; Peraturan,Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2015; Perda No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.10 Tahun 2013; Perda No. 7 Tahun 2010; Perda No. 1 Tahun 2012; Perda No. 3 Tahun 2013; Perda No. 1 Tahun 2014
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai prinsip dalam penyelenggaraan perpasaran dan lingkup pengaturan penyelenggaraan perpasaran yang meliputi pasokan dan distribusi barang, standar kualitas barang dan sistem penjualan; dan penyediaan dan penataan sarana perpasaran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di DKI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Distribusi Daerah, stabilisasi pasokan dan harga barang pangan pokok yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan, Pengembangan dan Kerjasama Pasar Rakyat oleh Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Gubernur mengenai pelaksanaan sanksi pemenuhan kewajiban pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi namun belum memiliki izin usaha sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.
46

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 20 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2018
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda_1_Tahun_2018.pdf

Abstrak

RPJMD

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 201

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009 UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2006; PP No 40 Tahun 2006; PP No. 15 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 sebagaimana mana telah di ubah dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012;
Peraturan Daerah ini berisi mengenai ruang lingkup, fungsi dan sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mengenai pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Keputusan Gubernur mengenai Struktur Program pada RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
11

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 1 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 38 Tahun 2018
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2018 UNTUK TAHUN PAJAK 2018

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No_38_Tahun_2018.pdf

Abstrak

PAJAK - KENDARAAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 51013

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2018 UNTUK TAHUN PAJAK 2018

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan nilai jual ubah bentuk untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2018 untuk Tahun Pajak 2018
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 5 Tahun 2018; Perda No. 6 Tahun 2010; Perda No. 8 Tahun 2010; Perda No. 9 Tahun 2010; Pergub No. 159 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur mengatur mengenai Jenis Kendaraan Bermotor, Dasar Pengenaan Pajak, Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, dan Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN KB untuk Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2018.
21 hal

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 1 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 36 Tahun 2018
PENUGASAN PERUSAHAAN AIR MINUM DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA JAYA DALAM PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN TEKNOLOGI REVERSE OSMOSIS DI PULAU UNTUNG JAWA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

BUMD

Download :
No_36_Tahun_2018.pdf

Abstrak

PERUSAHAAN AIR MINUM DAERAH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71011

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENUGASAN PERUSAHAAN AIR MINUM DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA JAYA DALAM PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN TEKNOLOGI REVERSE OSMOSIS DI PULAU UNTUNG JAWA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dengan Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa dan untuk pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum dengan Teknologi Reverse Osmosis di Kabupaten Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menugaskan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; PERDA No. 13 Tahun 1992; PERDA No. 11 Tahun 1993; PERGUB No. 11 Tahun 2007 jo. PERGUB No 91 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur mengenai Pemerintah Daerah menugaskan PD AM Jaya dalam SPAM dengan Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk penyediaan air minum bagi masyarakat Kepulauan Seribu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Pelaksanaan Penugasan Bab III : Pelaporan, Pengawasan dan Pengendalian Bab IV : Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2018.
4 halaman

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 1 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 34 Tahun 2018
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENYESUAIAN TARIF OTOMATIS (PTO) AIR MINUM SEMESTER I TAHUN 2007

APBD

Download :
No_34_Tahun_2018_A.pdf

Abstrak

PENYESUAIAN TARIF OTOMATIS

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71010

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENYESUAIAN TARIF OTOMATIS (PTO) AIR MINUM SEMESTER I TAHUN 2007

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Gubernur Nomor Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007 belum menyesuaikan tarif air minum dengan Sistem Penyediaan Air Minum Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa dan Pulau-pulau lainnya di wilayah Kepulauan Seribu, sehingga perlu disempurnakan.
UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14/PERMEN/M/2007; PERDA No. 13 Tahun 1992; PERDA No. 11 Tahun 1993; Keputusan Gubernur No. 25 Tahun 2003; PERGUB No. 11 Tahun 2007 jo. PERGUB No 91 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam PERGUB No. 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007, yaitu penambahan 1 Pasal antara Pasal 1 B dan Pasal 2 yaitu Pasal 1C, yang menjadi (1) Tarif air minum dengan Sistem Penyediaan Air Minum Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa dan Pulau-pulau lainnya di wilayah Kepulauan Seribu yang dikelola oleh Pemerintah merupakan uraian dani Kelompok Pelanggan yakni pada Kelompok V Khusus. (2) Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan : a. daya beli dan indikator perekonomian setempat; dan b. efisiensi biaya produksi Sistem Penyediaan Air Minum Teknologi Reverse Osmosis. Besaran biaya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh Pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian air dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni berdasarkan meter air dan tarif progresif. (4) Pemeliharan meter air, kegiatan administrasi dan penggantian kartu meter hilang dengan Sistem Penyediaan Air Minum Teknologi Reverse Osmosis tidak dikenakan biaya. Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian sebagai berikut : a. Bangunan Ibadah di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO; b. Asrama Yatim di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO; c. Bangunan Sekolah di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO; dan d. MCK Warga di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO, dalam hal baru terdaftar sebagai pelanggan, tidak dikenakan biaya sambungan dan biaya administrasi yang ditetapkan oleh PAM Jaya. (6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan dilaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2018.
Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007
7 halaman

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 1 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 33 Tahun 2018
PENUGASAN LANJUTAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO DALAM PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI DALAM KOTA/INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
No_33_Tahun_2018.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN SAMPAH DALAM KOTA

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 73001

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENUGASAN LANJUTAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO DALAM PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI DALAM KOTA/INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY

ABSTRAK:

Bahwa jangka waktu penugasan Perseroan Terbatas (PT) Jakarta Propertindo telah berakhir sehingga dalam rangka optimalisasi, akuntabilitas dan percepatan pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengelola sampah di dalam kota/intermediate treatment facility, Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 perlu disempurnakan.
UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2012; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2000 jo. PP No. 54 Tahun 2016; Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016; Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016; PERDA No. 5 Tahun 2007; PERDA No. 3 Tahun 2013.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur penugasan lanjutan PT. Jakarta Propertindo dalam pengelolaan sampah di dalam kota/intermediate treatment facility. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Penugasan Bab III : Penyelenggaran ITF Bab IV : Jangka Waktu Penugasan Bab V : Kepemilikan Aset ITF Bab VI : Pendanaan Bab VII : Pelaporan Bab VIII : Pengawasan dan Pengendalian Bab IX : Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2018.
Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016
12 halaman

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 1 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 30 Tahun 2018
PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
No_30_Tahun_2018_A.pdf

Abstrak

IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71009

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya memberikan dukungan nyata terhadap penciptaan iklim usaha yang kondusif sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) secara sistematik, mandiri dan berkelanjutan melalui kebijakan dalam aspek perizinan usaha, maka perlu memberikan legalitas terhadap pelaku usaha mikro dan kecil; dan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) belum dapat memenuhi semua standar/ketentuan, terutama terkait aspek lingkungan, tata ruang dan bangunan, produk maupun pengelolaannya sehingga dapat menghambat kegiatan Usaha Mikro dan Kecil.
UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2016, Peraturan Presiden No.98 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014, Peraturan Menteru Perindustrian No. 64/M-IND/PER/7/2016; PERDA No. 8 Tahun 2007; PERDA No. 12 Tahun 2013; PERDA No. 1 Tahun 2014; PERGUB No. 281 Tahun 2016 dan PERGUB No. 47 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur klasifikasi UMK, tata cara pemberian IUMK, penetapan, pemibinaan, pengawasan, peringatan, pembekuan, pencabutan dan perubahan IUMK. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Ruang Lingkup Bab III : Klasifikasi UMK Bab IV : Tata Cara Pemberian IUMK Bab V : Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Bab VI : Peringatan, Pembekuan, Pencabutan dan Perubahan Bab VII : Ketentuan Penutup Lampiran

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018.
27 halaman

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 1 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 27 Tahun 2018
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG YANG PAJAKNYA DITETAPKAN OLEH GUBERNUR

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No_27_Tahun_2018.pdf

Abstrak

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 61008

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG YANG PAJAKNYA DITETAPKAN OLEH GUBERNUR

ABSTRAK:

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2016 telah diatur tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang perlu disempurnakan.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016; PERDA No. 6 Tahun 2010; PERDA No. 8 Tahun 2010; PERDA No. 9 Tahun 2010; PERDA No. 12 Tahun 2011; PERDA No. 16 Tahun 2011.
Peraturan Gubernur ini mengatur penetapan pajak penerbitan dan penerbitan ulang SKPD, SKKP dan SPPT PBB-P2 dan penyampaian SKPD, SKKP dan SPPT PBB-P2. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Ruang Lingkup Bab III : Penetapan Pajak Bab IV : Penerbitan dan Penerbitan Ulang SKPD, SKKP dan SPPT PBB-P2 Bab V : Penyampaian SKPD, SKKP dan SPPT PBB-P2 Bab VI : Ketentuan Lain-Lain Bab VII : Ketentuan Peralihan Bab VIII : Ketentuan Penutup Lampiran

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2016 telah diatur tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
18 halaman

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 1 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 26 Tahun 2018
PEMANFAATAN RUANGAN DI KOMPLEKS BALAIKOTA OLEH MASYARAKAT

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
No_26_Tahun_2018.pdf

Abstrak

RUANGAN DI KOMPLEKS BALAIKOTA

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72013

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMANFAATAN RUANGAN DI KOMPLEKS BALAIKOTA OLEH MASYARAKAT

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pemanfaatan ruangan di Kompleks Balaikota yang bersifat non profit, perlu diatur persyaratan dan prosedur pemanfaatan dalam Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Ruangan di Kompleks Balaikota oleh Masyarakat.
UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2006, PERGUB No. 157 Tahun 2016 dan PERGUB No. 250 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk petunjuk pelaksanaan dalam pemakaian ruangan di Kompleks Balaikota oleh Masyarakat untuk kegiatan pendidikan, sosial dan/atau kebudayaan dan untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruangan di Kompleks Balaikota. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Maksud, Tujuan dan Sasaran Bab III : Ruang Lingkup Bab IV : Ruangan dan Jadwal Bab V : Persyaratan dan Ketentuan Bab VI : Prosedur Permohonan Bab VII : Monitoring dan Evaluasi Bab VIII : Ketentuan Penutup Lampiran

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2018.
6 halaman

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 1 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 25 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 259 TAHUN 2015 TENTANG PEMBEBASAN ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS RUMAH, RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SAMPAI DENGAN Rp1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH)

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No_25_Tahun_2018.pdf

Abstrak

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 61007

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 259 TAHUN 2015 TENTANG PEMBEBASAN ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS RUMAH, RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SAMPAI DENGAN Rp1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH)

ABSTRAK:

Berdasarkan dalam rangka mewujudkan keadilan kepada Wajib Pajak yang sebelumnya telah mendapatkan pembebasan pajak berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 dengan adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak pada tahun 2018 yang diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud tersebut perlu disempurnakan.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2016; PERDA No. 6 Tahun 2010; PERDA No. 16 Tahun 2011; PERDA No. 5 Tahun 2016; PERGUB No. 262 Tahun 2012; PERGUB No. 297 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur perubahan Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 dengan menambah 1 Pasal baru yaitu Pasal 5A, menjadi Pasal 5A : Wajib Pajak orang pribadi yang pada tahun sebelumnya telah mendapatkan pembebasan PBB-P2, tetap diberikan pembebasan PBB-P2 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 259 TAHUN 2015
3 halaman

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 2737 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 24 Tahun 2018
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2018

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No_24_Tahun_2018.pdf

Abstrak

PAJAK - NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 61006

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2018

ABSTRAK:

Berdasarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2016; PERDA No. 6 Tahun 2010; PERDA No. 16 Tahun 2011; PERGUB No. 208 Tahun 2012; PERGUB No. 263 Tahun 2015; PERGUB No. 262 Tahun 2016
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penetapan NJOP PBB-P2 untuk masing-masing wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi sebagai dasar pengenaan PBB-P2 setiap tahun. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Penetapan NJOP PBB-P2 Bab III : Ketentuan Penutup Lampiran I dan II

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
33 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 214 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 22 Tahun 2018
PENYELENGGARAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

APBD

Download :
No_22_Tahun_2018.pdf

Abstrak

APBD – INFRASTRUKTUR

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 32011

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYELENGGARAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan Negara asing serta pusat/ perwakilan lembaga internasional, sehingga perlu menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan berkesinambungan dengan melibatkan keikutsertaan seluruh komponen termasuk badan usaha dan masyarakat.
UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 75 tahun 2014, Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan mengenai penyelenggaraan KPDBU dalam rangka mendorong partisipasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III : Jenis Infrastruktur yang Dapat Dikerjasamakan Melalui Skema KPDBU Bab IV : Pelaksana KPDBU Bab V : Tata Cara Pelaksanaan KPDBU Bab VI : Prakarsa Badan Usaha Bab VII : Pengembalian Investasi Badan Usaha Pelaksana Bab VIII : Manajemen Resiko Bab IX : Pemantauan dan Evaluasi Bab X : Ketentuan Penutup Lampiran I - III

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2018.
27 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 221 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 16 Tahun 2018
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2018

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
No_16_Tahun_2018.pdf

Abstrak

GAJI – UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 21005

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2018

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta mempertimbangkan hasil perundingan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2018.
UU No. 21 Tahun 2000, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 78 Tahun 2015, Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No. 34 tahun 2011, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/ MEN/ 2001, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, PERDA No. 6 Tahun 2004, PERDA No. 5 Tahun 2016, PERGUB No. 59 Tahun 2005, PERGUB No. 271 Tahun 2016, PERGUB No. 182 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai upah minimum sektoral provinsi, khususnya untuk :  sektor kimia, energi dan pertambangan  sektor logam, elektronik dan mesin  sektor otomotif  sektor asuransi dan perbankan  sektor makanan dan minuman  sektor farmasi dan kesehatan  sektor tekstil, sandang dan kulit  sektor pariwisata  sektor telekomunikasi  sektor retail, dan  sektor bangunan dan pekerjaan umum Peraturan ini disertai lampiran yang berisi besaran upah minimum sektoral tersebut.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 729 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 15 Tahun 2018
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN/PENANGGUHAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
No_15_Tahun_2018.pdf

Abstrak

KEPEGAWAIAN - CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72006

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN/PENANGGUHAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK:

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2009 telah diatur mengenai Pendelegasian Wewenang dan Prosedur Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan.
UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017, PERDA No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai tata cara permohonan dan pemberian/ penangguhan cuti pegawai negeri sipil. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Pejabat Yang Berwenang Bab III : Cuti Bab IV : Tata cara permohonan dan pemberian/ penangguhan cuti Bab V : Pelaporan dan monitoring Bab VI : Ketentuan Penutup Lampira I- IV

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2018.
20 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 116 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 14 Tahun 2018
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

APBD Kebijakan Akuntansi Kebijakan Pemerintah

Download :
Pergub_No._14_Tahun_2018.pdf

Abstrak

APBD – KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71004

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ABSTRAK:

Berdasarkan besaran biaya kegiatan fasilitasi dan dukungan teknis dalam menggerakkan peran serta lembaga kemasyarakatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan.
UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2017, PERDA No. 5 Tahun 2007, PERGUB No. 102 Tahun 2011, PERGUB No. 142 Tahun 2013, PERGUB No. 258 Tahun 2016.
- Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Pergub No. 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 9, angka 11, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 25 dan Pasal 4. Peraturan Ketentuan Pasal Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 9, angka 11, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 25 diubah menjadi: (6) Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Suku Badan adalah Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (7) Kepala Suku Badan adalah Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (9) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Bidang dan Kepala Suku Badan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (11) Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara pengeluaran pembantu pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (20) Mitra Penggalangan adalah Orang/Badan yang ditugaskan Kepala Badan/Kepala Suku Badan dalam rangka penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. (21) Cipta Kondisi adalah Orang/Badan yang ditugaskan Kepala Badan/Kepala Suku Badan dalam rangka membangun, membentuk, menciptakan suatu kondisi yang dapat mendukung pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik. (22) Pengoordinasian Unjuk Rasa, Konflik Sosial, Aksi Teror dan Ancaman Terhadap Ideologi adalah Orang/Badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan/Kepala Suku Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. (23) Pemantauan Unjuk Rasa, Konflik Sosial, Aksi Teror dan Ancaman Terhadap Ideologi adalah Orang/Badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan/Kepala Suku Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. (24) Fasilitasi dan Dukungan Teknis dalam Pembinaan dan Pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang/Badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan/Kepala Suku Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. (25) Pencegahan Dini adalah Orang/Badan yang ditugaskan Kepala Badan/Kepala Suku Badan mengantisipasi dalam menghadapi potensi dan indikasi yang akan mengganggu pengembangan kesatuan bangsa dan politik. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi: (1) Satuan Biaya Khusus merupakan batas paling tinggi bagi Badan/ Suku Badan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Besaran Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Larnpiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini. (3) Selain besaran Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Satuan Biaya untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan Badan berupa uang saku/ transport kepada anggota masyarakat sebagai peserta pada kegiatan Badan sebesar Rpl 50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari. (4) Pemberian uang saku/transport kepada anggota masyarak.at sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala Badan atau Kepala Suku Badan selaku PA atau KPA.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 862 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 13 Tahun 2018
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
No_13_Tahun_2018.pdf

Abstrak

GAJI – TUNJANGAN KINERJA DAERAH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72005

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH

ABSTRAK:

Berdasarkan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan.
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 25 tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 tahun 2011, PP No. 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No. 34 tahun 2011, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No. 63 Tahun 2011, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013, PERDA No. 5 Tahun 2016, PERGUB No. 409 Tahun 2016.
- Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Pergub No. 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, yaitu ketentuan Pasal 54. Peraturan Ketentuan Pasal 54 diubah menjadi: (1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting lebih dari 5 (lima) hari, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 300 menit per hari berlaku sejak hari ke-6 (enam) serta tidak melakuka.n input aktivitas kerja. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap PNS dan Calon PNS laki-laki yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting apabila isterinya melahirkan/operasi caesar lebih dari 5 (lima) hari, diberikan TKD sebesar maksimal 60% (enam puluh persen) sesuai peringkat jabatan dengan penghitungan aktivitas kerja yakni batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 172 (seratus tujuh puluh dua) menit per hari dan capaian waktu efektif ditambah 128 (seratus dua puluh delapan) menit per hari berlaku sejak hari ke-6 (enam) serta tidak melakukan input aktivitas kerja.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2018.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH
3 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 88 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 12 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 152 TAHUN 2017 TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
No_12_Tahun_2018.pdf

Abstrak

APBD - TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72003

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 152 TAHUN 2017 TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ABSTRAK:

Berrdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2017 telah diatur mengenai Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur tersebut perlu disempurnakan.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; PERDA No. 5 Tahun 2007; PERDA No. 3 Tahun 2017; PERGUB No. 152 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Pergub No. 152 Tahun 2017 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim ahli Dean Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu ketentuan Pasal 8, yang berubah menjadi : Komposisi Jumlah Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah sebagai berikut : a. Tenaga Ahli berjumlah 9 (sembilan) orang yang ditempatkan pada masing-masing fraksi 1 (satu) orang; b. Kelompok Pakar/Tim Ahli Pimpinan DPRD berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli; c. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Musyawarah berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli; d. Kelompok Pakar/Tim Ahli masing-masing Komisi berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli; e. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli; f. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Anggaran berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli; dan g. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
ERATURAN GUBERNUR NOMOR 152 TAHUN 2017 TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
3 hal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diakses 35 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 11 Tahun 2018
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
No_11_Tahun_2018.pdf

Abstrak

INFORMASI - PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 12004

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

ABSTRAK:

berdasarkan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi diperlukan pedoman penyelenggaraan.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 97 Tahun 2016; PERDA No. 5 Tahun 2016; PERGUB No. 265 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Kominfotik dan seluruh SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III : Kebijakan dalam Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Bab IV : Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Bab V : Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Milik Pemerintah Daerah Bab VI : Pengelolaan Sumber Daya Persandian Untuk Pengamanan Informasi Bab VII : Penyelenggaraan Operasional Dukungan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Bab VIII : Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.
13 hal.

Hasil Pencarian - ditemukan 30 peraturan

Tentang

Kontak