Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu dan peraturan bupati pringsewu nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja badan-badan pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja badan-badan pemerintah daerah
1. undang-undang nomor 48 tahun 2008
2. undang-undang nomor 12 tahun 2011
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014
4. undang-undang nomor 30 tahun 2014
5. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
6. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
7. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
8. peraturan bupati pringsewu nomor 44 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja badan-badan pemerintah daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang AKSELERASI PENURUNAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN PRINGSEWU MELALUI PEMBERDAYAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT BERSAHAJA
ABSTRAK:
penyakit demam berdarah dengue (DBD) sampai saat ini merupakan salah satu penyakit yang cenderung meningkat jumlah kasusnya dan cepat penyebarannya, serta sering menimbulkan kejadian luar biasa dan kematian sehingga menjadi masalah kesehatan masyarakat di kabupaten pringsewu
1. undang-undang nomor 4 tahun 1984
2. undang-undang nomor 33 tahun 2004
3. undang-undang nomor 48 tahun 2008
4. undang-undang nomor 36 tahun 2009
5. undang-undang nomor 12 tahun 2010
6. undang-undang nomor 5 tahun 2014
8. peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1991
9. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
10. keputusan menteri kesehatan nomor 581/Menkes/SK/1992
11. keputusan menteri dalam negeri nomor 31-VI tahun 1994
12. keputusan menteri kesehatan nomor 1479/Menkes/SK/X/2003
13. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang akselerasi penurunan kasusu demam berdarah dengue di kabupaten pringsewu melalui pemberdayaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersahaja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON, DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON,PENGURUS BADAN HIPPUN PEMEKONAN, RUKUN TETANGGA, SERTA HONORARIUM TAHUN 2017
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat 5 dan pasal 82 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, perlu menetapkan peraturan bupati tentang besaran penghasilan tetap kepala pekon, perangkat pekon, dan tunjangan kepala pekon, perangkat pekon, pengurus badan hippun pemekonan, rukun tetangga serta honorarium tahun 2017
1. undang-undang nomor 17 tahun 2003
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008
3. undang-undang nomor 6 tahun 2014
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014
5. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014
6. peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
8. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010
9. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 03 tahun 2013
10. peraturan bupati pringsewu nomor 16 tahun 2015
11. peraturan bupati pringsewu nomor 20 tahun 2015
peraturan bupati ini memutuskan tentang besaran penghasilan tetap kepala pekon, perangkat pekon, dan tunjangan kepala pekon, perangkat pekon, pengurus badan hippun pemekonan, rukun tetangga serta honorarium tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
pelaksanaan tugas kedinasaan dan terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan administrasi dilingkungan pemerintah kabupaten pringsewu dipandang perlu menetapkan satuan biaya perjalanan dinas jabatan dalam dan luar negeri bagi penjabat negara, penjabat daerah/aparatur sipil negara/ non aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004
4. undang-undang nomor 15 tahun 2004
5.. undang-undang nomor 33 tahun 2004
6. undang-undang nomor 48 tahun 2008
7. undang-undang nomor 12 tahun 2011
8. undang-undang nomor 5 tahun 2014
9. undang-undang nomor 23 tahun 2014
10. undang-undang nomor 30 tahun 2014
11. peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000
12. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004
13. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
14. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
15. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
16. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017
17. peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010
18. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
19. peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2011
20. peraturan menteri keuangan nomor 113 tahun 2012
21. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
22. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010
23. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang pedoman perjalanan dinas jabatan dalam dan luar negeri bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
sesuai ketentuan pasal 14 ayat 1 peraturan presiden nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik
1. undang-undang nomor 14 tahun 2008
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008
3. undang-undang nomor 25 tahun 2009
4. undang-undang nomor 28 tahun 2009
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014
7. undang-undang nomor 30 tahun 2014
8. peraturan pemeirntah nomor 96 tahun 2012
9. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
10. peraturan presiden nomor 76 tahun 2013
11. peraturan presiden nomor 97 tahun 2014
12. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
13. peraturan menteri negara perndayagunaan aparatur negara nomor 15 tahun 2014
14. peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor 24 tahun 2014
15. peraturan menteri dalam negeri nomor 100 tahun 2016
16. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
17. peraturan bupati pringsewu nomor 43 tahun 2016
18. peraturan bupati pringsewu nomor 1 tahun 2017
peraturan bupati ini memutuskan tentang standar pelayanan perizinan dan non perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH PEKON
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 15 peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999
2. undang-undang nomor 25 tahun 2004
3. undang-undang nomor 48 tahun 2008
4. undang-undang nomor 12 tahun 2011
5. undang-undang nomor 6 tahun 2014
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014
7. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014
8. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 1 tahun 2015
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2015
11. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 03 tahun 2010
12. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 10 tahun 2015
peraturan bupati ini memutuskan tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Atas pelaksanaan serta penyampaian pertanggungjawaban APBD TA 2016 oleh Kepala Daerah kepada DPRD, setelah terlebih dahulu diperiksa oleh BPK, perlu dibentuk Perda Kabupaten Pringsewu tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Pringsewu TA 2016
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2015
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 15 Tahun 2016
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2017.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih Ianjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 46/PUU-XII/2014 mengenai Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipandang perlu menetapkan penghitungan yang baru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Beberapa ketentuan dalam Peraturan diubah, antara lain:
1. Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dihapus
2. Pasal 8 diubah dan ditambahkan ayat baru
3. Pasal 9 diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa indonesia yang bertujuan unuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999
2. undang-undang nomor 39 tahun 1999
3. undang-undang nomor 33 tahun 2004
4. undang-undang nomor 48 tahun 2008
5. undang-undang nomor 36 tahun 2009
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014
7. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1995
8. peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996
9. instruksi presiden nomor 1 tahun 2017
10. peraturan menteri kesehatan nomor 39 tahun 2016
11. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 04 tahun 2014
12. peraturan bupati nomor 43 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang pedoman pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/NO.08, TLD NO.08
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
ABSTRAK:
Dalam rangka pelestarian cagar budaya, baik didarat maupun di air, Pemerintah Kabupaten Pringsewu bertanggung jawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemenfaatan cagar budaya untuk kesejahteraan masyarakat, maka perlu di tetapkan dalam Peraturan Daerah
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995
Peraturan ini mengatur mengenai:
1. Ketentuan umum
2. Kriteria dan penggolongan
3. Pemilikan dan penguasaan
4. Penemuan dan pencarian
5. Pengelolaan register nasional cagar budaya di daerah
6. Pelestarian
7. Pengembangan, pemanfaatan, dan pemulihan
8. Tugas dan wewenang pemerintah daerah
9. Hak, kewajiban dan larangan
10. Insentif dan disinsentif
11. Pendanaan
12. Pembinaan dan pengawasan
13. Sanksi administratif
14. Penyidikan
15. Ketentuan pidana
16. Ketentuan peralihan
17. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2017.
31 hlm, penjelasan 8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat