Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Nyi Ageng Serang Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis daerah kabupaten terdapat rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang telah memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan dari Kelas D menjadi Kelas C;
c. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang perlu ditinjau untuk disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi yang Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang pada Dinas Kesehatan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016; 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2020
Ketentuan Umum, Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unit Non Struktural, Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015Nomor 62)
Jumlah halaman: 25 HLM; Lampiran: 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kerja ASN Dalam Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemda
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilakukan upaya penanggulangan di berbagai aspek salah satunya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara, bahwa berbagai kebijakan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) harus tetap mendukung keberlangsungan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan pengaturan kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020.
Materi pokok : Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman tata kerja bagi ASN dalam Tatanan Normal Baru dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah adalah: pra kondisi sumber daya manusia, lingkungan, dan ruang kerja, pelaksanaan kerja, pelayanan internal dan pelayanan eksternal (publik).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
Jumlah Halaman : 9 HLM; Lampiran : 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persetujuan Pengguna Anggaran Dalam Proses Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Kontruksi Melalui Penyedia
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bupati dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden untuk pengadaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati, bahwa dalam rangka kelancaran proses pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan kontruksi melalui penyedia, perlu menetapkan persetujuan pengguna anggaran dalam proses pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan kontruksi melalui penyedia;
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perumahan dan Permukiman Nomor 07/PRT/M/2019, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018.
Materi pokok : Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Persetujuan Pengguna Anggaran dalam Proses Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Kontruksi Melalui Penyedia yaitu:
a. penyusunan dan penetapan HPS;
b. metode evaluasi;
c. persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis penawaran; dan
d. evaluasi penilaian kewajaran biaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Jumlah halaman : 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD dan SMP
ABSTRAK:
Bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat, bahwa untuk memenuhi hak atas akses pendidikan perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, non diskriminatif, dan akuntabel.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019.
Materi pokok : Persyaratan PPDB, Pendaftaran PPDB, Jalur zonasi PPDB, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua /wali, jalur prestasi, pelaksanaan PPDB, seleksi calon peserta didik baru, pengumuman hasil PPDB, kelas khusus olahraga, pendaftaran ulang, perpindahan peserta didik dan larangan dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
Jumlah Halaman : 30 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Materi pokok : Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini yaitu Pengadaan dalam pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APB Kalurahan sebagai perwujudan pelaksanaan kewenangan kalurahan. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. barang;
b. pekerjaan konstruksi;
c. jasa konsultasi; dan
d. jasa lainnya.
(3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a. Swakelola; dan/atau
b. Penyedia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Jumlah halaman : 42 HLM; Lampiran : 34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan penyelenggaraan acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maka perlu ditetapkan Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990.
Materi pokok : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: Hari Besar Nasional/Hari Jadi yang diperingati dan Perangkat Daerah pengampu penyelenggaraan peringatan Hari Besar Nasional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2020.
Jumlah Halaman : 8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kalurahan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
b. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Daerah yaitu adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kalurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kalurahan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; 13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; 14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Benturan Kepentingan, Penanganan Benturan Kepentingan, Pemantauan dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
Jumlah halaman: 15 HLM; Lampiran: 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Perbup No 39 Tahun 2019 ttg Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 101 Tahun 2019 telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja;
b. bahwa dengan adanya perubahan penilaian kinerja pelaksanaan kearsipan Perangkat Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap subkriteria, indikator penilaian, bobot, dan nilai kinerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019; 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016; 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2017; 17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2018; 18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2019; 19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019.
Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019
Jumlah halaman: 4 HLM; Lampiran: 5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Administrasi Pertanahan
ABSTRAK:
Bahwa keberadaan tanah mempunyai peran yang strategis dalam mengawali perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan perumusan kebijakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, bahwa adanya keterbatasan data pertanahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah serta dalam upaya pembaharuan data pertanahan sebagai salah satu bahan penentuan kebijakan pembangunan, diperlukan pendataan pertanahan secara terpadu, tertib dan sistematis melalui pengaturan administrasi pertanahan, bahwa penyelenggaran pertanahan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Materi pokok : Pendataan pertanahan, Sistem informasi pertanahan, Wewenang, hak dan kewajiban, Perlindungan data masyarakat serta Pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2020.
Jumlah halaman : 13 HLM; Penjelasan : 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya, serta dapat mengimbangi kemajuan teknologi informasi, perlu menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan sebagai media dan wadah pendidikan masyarakat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014.
Materi pokok : Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah kebijakan Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan kabupaten, perpustakaan sekolah, perpustakaan kalurahan/kelurahan dan perpustakaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2020.
Jumlah halaman : 18 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
