Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 3 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Pendidikan dan Bantuan Penyelesaian Pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten gorontalo

Pendidikan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Gorontalo No. 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Abstrak

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BANTUAN PENYELESAIAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2020/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Pendidikan dan Bantuan Penyelesaian Pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksankan peberian biaya pendidikan dan bantuan penyelesaian pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengalami perubahan, sehingga perlu penyesuaian dalam pelaksanaannya dan untuk melaksanakan ketetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Pendidikan dan Bantuan Penyelesaian Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.20 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda No.11 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pemberian Biaya Pendidikan dan Bantuan Penyelesaian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Pendidikan dan Bantuan Penyelesaian Pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten gorontalo
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 31 Tahun 2020
Penerapan Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Penerapan Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2020/NO.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Penyelenggaraan PTSP wajib diterapkan etika pelayanan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri RI No. 138 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penerapan Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, sumpah dan janji pelayanan publik, pelaksanaan, sanksi, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Terdiri dari 29 halaman dengan lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 44 Tahun 2020
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

APBD

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2020/NO.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan perkada tentang penjabaran APBD.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan RI No. 19/PMK.07/2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Perda Kab Gorontalo No. 11 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No. 6 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Terdiri dari 37 halaman dengan lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo

Abstrak

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2020/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian jenis perizinan yang dilimpahkan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 72 Tahun 2019; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Perda No. 9 Tahun 2016; Perbup Gorontalo No. 53 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Gorontalo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat desa

Desa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Gorontalo No. 18 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 42 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
PERBUP Kab. Gorontalo No. 40 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa
PERBUP Kab. Gorontalo No. 38 Tahun 2017 tentang Susunan Dan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa

Abstrak

peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat desa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2020/NO.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat desa

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa pasal 4 ayat (4), pasal 10, pasal 12 ayat (2), pasal 17 dan pasal 18 peraturan daerah kabupaten gorontalo nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat desa, perlu menetapkan peraturan bupati gorontalo tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat desa.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 6 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 43 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 thn 2019; PERMENDAGRI No. 83 thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 67 thn 2017; PERMENDAGRI No. 84 thn 2015; PERDA kabupaten gorontalo No. 10 thn 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat desa termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja, hak, kewajiban dan larangan, pengisian kekosongan jabatan, mutasi jabatan, penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, sanksi atas pelanggaran, pemberhentian sementara dan pemberhentian, peningkatan kapisitas perangkat desa, evaluasi kinerja, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2020.
Terdiri dari 92 halaman dengan lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 32 Tahun 2020
Penerapan disiplin dan Penegakan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 2019 (covid-19)

COVID-19 / Corona

Download :
PERBUB NO. 32 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2020/NO.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan disiplin dan Penegakan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 2019 (covid-19)

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1984; UU No.36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; Permendagri RI No. 80 Tahun 2015; Pergub Gorontalo No.41 Tahun 2020; Perbup Gorontalo No. 22 Tahun 2020; Perbup Gorontalo 23 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus DISEASE 2019 (COVID-19) termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sosialisasi dan pertisipasi, pendanaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 30 Tahun 2020
Sistem Online Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUB NO. 30 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2020/NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Online Pajak Daerah

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk peningkatan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan, dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak, maka perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sistem online.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1983; UU N0 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 Sebaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; PD Kab Gorontalo N0.39 Tahun 2010; PD Kab Gorontalo No.1 Tahun 2011; PD Kab Gorontalo No. 2 Tahun 2011; PD Kab Gorontalo No.3 Tahun 2011; PD Kab Gorontalo No.4 Tahun 2011; PD Kab Gorontalo No. 5 Tahun 2011; PD Kab Gorontalo No.6 Tahun 2011; PD Kab Gorontalo No.1 Tahun 2013; PD Kab Gorontalo No.12 Tahun 2018; PD Kab Gorontalo No.13 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Sistem Online Pajak Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup dan kewenangan, tata cara pelaporan pembayaran dan penyetoran online pajak daerah, sistem perekam data transaksi usaha, hak kewajiban dan larangan, sistem terintegrasi pajak dan sistem lain, sanksi, dan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Terdiri dari 17 halaman tanpa lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2020
Petunjuk Teknis pelaksanaan bantuan jaring pengaman sosial (social Safety Net) khusus pangan bagi pihak yang terdampak dengan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian adanya bencana non alam corona virus disease 2019 (covid-19) di kabupaten gorontalo

COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Gorontalo No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Gorontalo nomor 16 tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan jaring pengaman sosial (social safety net) khusus pangan bagi pihak yang terdampak dengan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian adanya bencana non alam corona virus disease 2019 (covid-19)

Abstrak

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) KHUSUS PANGAN BAGI PIHAK YANG TERDAMPAK DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENGENDALIAN ADANYA BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN GORONTALO

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2020/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan bantuan jaring pengaman sosial (social Safety Net) khusus pangan bagi pihak yang terdampak dengan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian adanya bencana non alam corona virus disease 2019 (covid-19) di kabupaten gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk upaya mengatasi dampak dari penyebaran Corona Virus Disease 2019(Covid-19), Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo menerapkan Kebijakan Penyesuaian Sistem Kerja dan Sistem Pendidikan yakni bekerja di rumah dan belajar di rumah.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.24 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP Pengganti UU RI No.1 Tahun 2020; PP No.30 Tahun 1979; PP No.39 Tahun 2012; PP RI No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; PP No.21 Tahun 2020; Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018; Peraturan Presiden 17 Tahun 2018; Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020; Instruksi No.4 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2020; SE Mendagri No.440/2662/SJ; Instruksi Mendagri No.1 Tahun 2020; SE Kepala LKPP No.3 Tahun 2020; Keputusan Bupati Gorontalo No.272/33/III/2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Teknis Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Khusus Pangan Bagi Pihak Yang Terdampak Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengendalian Adanya Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, serta Pedoman Pelaksanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 46 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR. Mansyoer Mohamad Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo

Kesehatan

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR. Mansyoer Mohamad

Abstrak

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR. Mansyoer Mohamad Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2020/NO.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR. Mansyoer Mohamad Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mansyoer Mohamad Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 245 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP RI No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden RI No. 77 Tahun 2015; Perda Kab Gorontalo No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR. Mansyoer Mohamad Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR. Mansyoer Mohamad Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2020
Pelaksanaan Norma Perilaku Baru di Kabupaten Gorontalo

COVID-19 / Corona

Download :
Perbup No.23 th 2020 ttg plksanaan Norma perlaku baru di kabgor.pdf

Abstrak

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PELAKSANAAN NORMA PERILAKU BARU DI KABUPATEN GORONTALO

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2020/NO.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Norma Perilaku Baru di Kabupaten Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendisiplinan Protokol Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menuju Tatanan Normal Baru Di Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 1970; UU RI No.4 Tahun 1984; UU No.24 Tahun 2007; UU RI No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2018; PP No.30 Tahun 1979; PP No.40 Tahun 1991; PP No.50 Tahun 2012; PP No.12 tahun 2019; PP No.88 Tahun 2019; Peraturan Presiden No.17 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenhub No.PM 18 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020; Keputusan Menkes RI No.Hk.01.07/Menkes/328/2020; Keputusan Mendagri No.440-830 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.440-842 Tahun 2020; SE Gugus Tuas Percepatan Penanganan Covid-19 No.6 Tahun 2020; SE Menkes No.HK.02.01/Menkes/335/2020; SE Menpan RB No.58 Tahun 2020; SE Menag No.15 Tahun 2020; SE Kemenhub No.11 Tahun 2020; Keputusan Menkes RI No.Hk.01/07/Menkes/382/2020; Perda Kab Gorontalo No.7 Tahun 2019; Pergub Gorontalo No.23 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Norma Perilaku Baru Di Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan, Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2020
Pengarustamaan Gender

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda No. 2 th 2020 ttg Pengarustamaan Gender.pdf

Abstrak

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDER

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2020/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarustamaan Gender

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan esensi hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain pada pokoknya menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, diperlukan pengurusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunana, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, bahwa Daerah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pelembagaan Pengurusutamaan Gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.7 Tahun 1984; UU No.21 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.30 Tahun 1979; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dnegan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; Instrksi Presiden No.9 Tahun 2000; Permendagri No.15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permedagri No.67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.6 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaiamana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Kab Gorontalo No.8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengurusutamaan Gender termasuk didalamnya mengatur tentang Asas, Fungsi, dan Tujuan, Ruang Lingkup, Wewenang Pemerintah Daerah, Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Perencanaan dan Pelaksanaan, Kerjasama, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi, Penghargaan, Sanksi Administratif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2020.
Terdiri dari 33 halaman dengan lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020

Desa

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2020/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu adanya penyesuaian pada Peraturan Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah PP No. 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab Gorontalo No. 7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020
Terdiri dari 31 halaman dengan lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2020
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Gorontalo No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021

Download :
PERBUB NO. 24 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2020/NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 86 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang rencana kerja pemerintah daerah, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020

Download :
PERBUB NO. 25 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2020/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana kerja pembangunan daerah kabupaten gorontalo tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan atas peraturan bupati gorontalo nomor 19 tahun 2019 tentang rencana kerja pemerintah kabupaten gorontalo tahun 2020.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kab Gorontalo No. 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2020
Tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan pihak lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Abstrak

tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan pihak lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2020/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan pihak lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa pasal 56 peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 133 tahun 2018 tentang penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan pihak lainnya di kabupaten gorontalo.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 29 thn 1959; UU No. 1 thn 2004; UU No. 39 thn 2008; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; UU No. 30 thn 2014; PP No. 30 thn 1979; PP No. 12 thn 2019; PP No. 53 thn 2010; PP No. 38 thn 2016; PERMENDAGRI No. 133 thn 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan pihak lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan penyelesaian kerugian daerah, informasi dan pelaporan hasil verivikasi kerugian daerah, penyelesaian kerugian daerah, penentuan nilai kerugian daerah, penagihan dan penyetoran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
Terdiri dari 57 halaman dengan lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 37 Tahun 2020
Analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak

analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2020/NO.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa dengan di tetapkannya peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten gorontalo, perlu disusun analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 29 thn 1959; UU No. 5 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; UU No. 30 thn 2014; PP No. 30 thn 1979; PP No. 18 thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 thn 2019; PP No. 14 thn 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 thn 2020; PERMEN negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No. 33 thn 2011; PERMEN negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No. 41 thn 2018; peraturan kepala badan kepegawaian negara No. 12 thn 2011; peraturan kepala badan kepegawaian negara No. 19 thn 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, maksud dan tujuan, manfaat, pelaksanaan, kewenangan, monitoring, evaluasi dan pengendalian, dan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Terdiri dari 232 halaman dengan lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 39 Tahun 2020
Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Abstrak

Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2020/NO.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015-2030.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 16 Tahun 2005; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 1/PRT/M/2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13.1/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 27/PRT/M/2016; Permendagri No. 86 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 termasuk didalamnya mengatur tentang peran, fungsi, dan kedudukan rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan kabupaten gorontalo tahun 2020-2024, pelaksanaan rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan kabupaten gorontalo tahun 2020-2024, pemantauan dan evaluasi rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan kabupaten gorontalo tahun 2020-2024, peran serta masyarakat, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4 Tahun 2020
Perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 39 tahun 2011 tentang tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah RSU DR M.M DUNDA LIMBOTO kabupaten gorontalo

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Gorontalo No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RSU Dr. M.M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo

Abstrak

perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 39 tahun 2011 tentang tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah RSU DR. M.M DUNDA LIMBOTO kabupaten gorontalo

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2020/NO.04

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 39 tahun 2011 tentang tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah RSU DR M.M DUNDA LIMBOTO kabupaten gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa jenis tarif yang ditetapkan dengan peraturan bupati nomor 39 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati nomor 34 tahun 2014, perlu dilakukan pengaturan kembali jenis tarif.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 29 thn 1959; UU No. 17 thn 2003; UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 33 thn 2004; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 30 thn 1979; PP No. 23 thn 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 39 tahun 2011 tentang tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah RSU DR. M.M DUNDA LIMBOTO kabupaten gorontalo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 39 tahun 2011 tentang tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah RSU DR M.M DUNDA LIMBOTO Kabupaten Gorontalo
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 33 Tahun 2020
Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2020/NO.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 40 Tahun 2020; Perda Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2020
Perubahan atas peraturan Bupati Gorontalo nomor 16 tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan jaring pengaman sosial (social safety net) khusus pangan bagi pihak yang terdampak dengan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian adanya bencana non alam corona virus disease 2019 (covid-19)

COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Gorontalo No. 16 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan bantuan jaring pengaman sosial (social Safety Net) khusus pangan bagi pihak yang terdampak dengan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian adanya bencana non alam corona virus disease 2019 (covid-19) di kabupaten gorontalo

Abstrak

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 16 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) KHUSUS PANGAN BAGI PIHAK YANG TERDAMPAK DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENGENDALIAN ADANYA BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2020/NO.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan Bupati Gorontalo nomor 16 tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan jaring pengaman sosial (social safety net) khusus pangan bagi pihak yang terdampak dengan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian adanya bencana non alam corona virus disease 2019 (covid-19)

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.24 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 20911; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2018; PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020; PP No.30 Tahun 1979; PP No.21 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; PP No.21 Tahun 2020; Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018; Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020; Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.20 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.13 Tahun 2018; Instruksi Mendagri No.1 Tahun 2020; SE KLKPBP RI No.3 Tahun 2020; Pergub No.10 Tahun 2020; Perbup No.16 Tahun 2020; Keputusan Bupati Gorontalo No.273/33/III/2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Khusus Pangan Bagi Pihak Yang Berdampak Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengendalian Adanya Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Tujuan Manfaat, dan Sasaran, Petunjuk Teknis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Perubahan atas peraturan Bupati Gorontalo nomor 16 tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan jaring pengaman sosial (social safety net) khusus pangan bagi pihak yang terdampak dengan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian adanya bencana non alam corona virus disease 2019 (covid-19)
Terdiri dari 27 halaman dengan lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 38 Tahun 2020
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Standar/Pedoman

Download :
PERBUB NO. 38 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2020/NO.38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan ketentuan penutup permenpan no 37 tahun 2021 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan, pemimpin instansi pemerintah menindaklanjuti serta mensosialisasikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan masing-masing.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan Mentri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 37 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penenganan Benturan Kepentingan Di Lingjkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalamnya mengatur tentang tujuan, pejabat/ ASN yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, mekanisme penanganan benturan kepentingan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2020
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana desa di Kabupaten Gorontalo .

Desa

Download :
PERBUB NO. 6 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana desa di Kabupaten Gorontalo

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2020/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana desa di Kabupaten Gorontalo .

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan dan Program Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan Kebutuhan Daerah Masing-Masing.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP RI No. 87 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab Gorontalo No. 11 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana desa di Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, klasifikasi kader, kedudukan tugas dan fungsi,pencatatan dan pelaporan, syarat pengangkatan dan pemberhentian kader, evaluasi, honorarium dan sumber pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020.
Terdiri dari 37 halaman dengan lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2020
Perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020

Desa

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020

Abstrak

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 54 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2020/NO.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Pengahsilan Tetap dan Tunjungan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tahun 2020 mengalami penyesuaian Kepala Desa yang berasal dari Aparatur Sipil Negara.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo No.29 Tahun 1959; UU no.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.44 tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; SE BKN No.4/SE/XI/2019; Perda Kab Gorontalo No.7 Tahun 2019; Perda Kab Gorontalo No.7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2019 Tenang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
Perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 22 Tahun 2020
Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Gorontalo No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Abstrak

tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten gorontalo

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2020/NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan serta berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan serta berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telh diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PP No.30 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perbup Gorontalo No.61 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pengahasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kriteria Dan Penerima Tambahan Penghasilan, Pembayaran Tambahan Penghasilan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020.
Terdiri dari 27 halaman dengan lampiran

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2020
Kabupaten Layak Anak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Status Peraturan :

Mencabut :

PERDA Kab. Gorontalo No. 2 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak

Download :
Perda No. 1 th 2020 ttg Kabupaten Layak Anak.pdf

Abstrak

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kabupaten Layak Anak

ABSTRAK:

Peraturan ini dbentuk untuk menjamin terpenuhinya hak anak, pemerintah daerah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan penyelenggaran perlindungan anak dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Gorontalo masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1979; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.21 Tahun 2007; UU No.37 Tahun 2008; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.11 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.8 Tahun 2014; Permendes PDTT RI No.11 Tahun 2019; Keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1990; Perda Kab Gorontalo No.9 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kabupaten Layak Anak termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Prinsip da Tujuan, Wewenang Pemerintah Daerah, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Tahapan Pengemangan Kabupaten Layak Anak, Indikator Kabupaten Layak Anak, Penguatan Kelembagaan, Kalster Hak Sipil dan Kebebasan, Kalster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kalster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Klaster Perlindungan Khusus, Desa/Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak, Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Penghargaan, Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2020.
Terdiri dari 61 halaman dengan lampiran

Hasil Pencarian
Menemukan 37 peraturan (dalam 0,011 detik)

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian Menemukan 37 peraturan (dalam 0,011 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 37 peraturan (dalam 0,011 detik)