Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2019
pembentukan desa persiapan sungai enau A kecamatan kuala mandor B

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download :
PERBUP NO.18 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI ENAU A KECAMATAN KUALA MANDOR B

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2019/NO.18, LL Kab. Kubu Raya : 4 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang pembentukan desa persiapan sungai enau A kecamatan kuala mandor B

ABSTRAK:

Bahwa mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu raya pada umumnya, serta Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepatkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan; bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Sungai Enau A Kecamtan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Nomor 146.1/053.A/DSPMD-C/2019 tanggal 17 Januari 2019, perlu membentuk desa persiapan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Enau A Kecamatan Kuala Mandor B;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU 12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.43 Tahun 2014, diubah PP No.43 Tahun 2015, Permendagri No.1 Tahun 2017.
Ketentuan Umum; Pembentukan, Cakupan wilayah, dan Batas Desa; Pemerintahan Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
4 halaman

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2019
tambahan penghasilan pegawai negeri sipil

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NO.19 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/NO.19, LL Kab. Kubu Raya : 28 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan sesuai kriteria menurut ketentuan yang berlaku; bahwa tambahan penghasilan yang diberikan saat ini tidak sesuai dengan pengembangan dan beban kerja yang ada, sehingga Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 78 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu diganti; bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diganti; bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Kubu Raya No.25 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tambahan Penghasilan; Penilaian dan Pembayaran; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
28 halaman dan 19 halaman lampiran

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2019
Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Serta Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
PERBUP NO.15 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2019/NO.15, LL Kab. Kubu Raya : 32 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Serta Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka memberikan pedoman tentang penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan yang bersifat khusus maka perlu diatur tata cara penggunaan dana dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan yang bersifat khusus Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.43 Tahun 2014, diubah PP 47 Tahun 2015, PP No.60 Tahun 2014, diubah PP No.22 Tahun 2015, PP RI No.11 Tahun 2019, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permendagri RI No.38 Tahun 2018, Perbup Kubu Raya No. Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Serta Dana Desa; Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
32 HALAMAN DAN 27 HALAMAN LAMPIRAN

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2019
tata cara pengadaan barang/jasa di desa

Pengadaan Barang/Jasa Desa

Download :
PERBUP NO.16 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2019/NO.16, LL Kab. Kubu Raya : 13 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa maka dipandang perlu menyusun pedoman tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU 12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Perpres RI No.16 Tahun 2018, Permendagri RI NO.20 Tahun 2018, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.22 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Serah Terima Pekerjaan dan Pelaporan; Pengawasan dan Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
13 halaman

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 22 Tahun 2019
pedoman pengembangan sistem informasi desa

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perizinan, Pelayanan Publik Desa

Download :
PERBUP NO.22 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019/NO.22, LL Kab. Kubu Raya : 7 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang pedoman pengembangan sistem informasi desa

ABSTRAK:

Bahwa pengelolaan data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan; bahwa untuk p0engelolaan data desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya dan berhasil guna, perlu memberikan pedoman dalam pengembangan Sistem Informasi Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No 6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.61 Tahun 2010, PP No.43 Tahun 2014, diubah PP No.11 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan , Fungsi dan manfaat SID; Perangkat SID; Muatan SID; Pengembangan SID; Pengelolaan; Tata Cara Penerapan SID; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
7 halaman

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2019
perubahan atas peraturan bupati kubu raya nomor 40 tahun 2016 tentang piagam audit internal (internal audit charter) dilingkungan pemerintah kabupaten Kubu Raya

Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERBUP NO.20 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2019/NO.20, LL Kab. Kubu Raya : 7 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang perubahan atas peraturan bupati kubu raya nomor 40 tahun 2016 tentang piagam audit internal (internal audit charter) dilingkungan pemerintah kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan nomenklatur Inpekstorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dan dalam rangka mengoptimalkan Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terkait Peran Layanan, Pengelolaan Sumber Daya manusia, Praktik Profesional, akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi dan Struktur Tata Kelola; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal (internal Audit Chater) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.60 Tahun 2008, PPNo.12 Tahun 2017, Perkep BPKP No.16 Tahun 2015, Perbup Kubu Raya No. 50 Tahun 2016, Perbup Kubu Raya No.40 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Piagam Audit Internal (internal Audit Charter) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
28 halaman dan 2 halaman lampiran

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2019
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO.21 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/NO.21, LL Kab. Kubu Raya : 12 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegritasan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.82 Tahun 2012, Permen Komunikasi dan informatika No.20 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Perencanaan SPBTIK; Penyelenggaraan; Keabsahan Dokumen Elektronik; Sistem Pengamanan Informasi; Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
12 HALAMAN

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2019
PENDAMPINGAN PENGAWASAN PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERBUP NO.11 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

PENGADAAN BARANG/JASA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2019/NO.11, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDAMPINGAN PENGAWASAN PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA

ABSTRAK:

Bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta dalam rangka menjamin transparansi, akuntabilitas, ekonomis, efektif dan efisien dalam pelaksanaan program strategis pengadaan barang/jasa pemerintah daerah maka perlu diatur pendampingan pengawasan untuk program kegiatan strategis pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendampingan Pengawasan Program Kegiatan Strategis Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.60 Tahun 2008, PP No.12 Tahun 2017, PerPres No.16 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pendampingan Pengawasan; Pelaporan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
5 HALAMAN

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pendidikan Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO.9 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

PENDIDIKAN-PEDOMAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2019/NO.9, LL Kab. Kubu Raya : 22 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya tertib administrasi dan memberikan pedoman bagi satuan pendidikan anak usia dini negeri dan swasta dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, diubah Permendagri No.21 Tahun 2011, Permendagri No.32 Tahun 2011, diubah Permendagri No.123 Tahun 2018, Permen Pendidikan Kebudayaan No.84 Tahun 2014, Perda Kabupaten Kubu Raya No.25 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sasaran; Penganggaran Dana BOP Paud; Pelaksanaan dan Penatausaha Dana BOP Paud; Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOP Paud; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
22 HALAMAN DAN 13 HALAMAN LAMPIRAN

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2019
PERCEPATAN PENYALURAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN, KLARIFIKASI, EVALUASI DAN PENGAWASAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
PERBUP NO.7 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

DESA-ANGGARAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2019/NO.7, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN PENYALURAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN, KLARIFIKASI, EVALUASI DAN PENGAWASAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ABSTRAK:

Bahwa agar penyusun dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja desa tepat waktu sesuai dengan Pasal 29 ayat (40 dan Pasal 86 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; bahwa untuk kelancaran penyususnan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun pedoman percepatan penyaluran, pengelolaan, pembinaan, klarifikasi, evaluasi dan pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, Pembinaan, Klarifikasi, Evaluasi dan Pengawasan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.43 Tahun 2014, diubah PP No.11 Tahun 2019, PP No.60 Tahun 2014, diubah PP No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kelompok Kerja; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
5 HALAMAN

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2019
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG BELUM TERDAFTAR PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN DAERAH

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO.8 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

PELAYANAN-KESEHATAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2019/NO.8, LL Kab. Kubu Raya : 8 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG BELUM TERDAFTAR PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan Kesehatan secara betahap yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional dan daerah dan dalam uoaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kubu Raya, maka perlu diberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang belum terdaftar dlam jaminan Kesehatan nasional dan daerah pada pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tersebut maka perlu diatur pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang belum terdaftar pada program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No.40 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.24 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PerPres RI No.82 Tahun 2018. Permen Kesehatan No.71 Tahun 2013, Permendagri No.79 Tahun 2018, Permen Kesehatan RI No.4 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sasaran; Jenis Pelayanan Kesehatan; Persyaratan Pembebasan Jasa Layanan; Pendanaan; Penganggaran; Mekanisme Pencairan; Penatausahan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
8 HALAMAN

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2019
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
PERBUP NO.14 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2019/NO.14, LL Kab. Kubu Raya : 115 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.43 Tahun 2014, diubah PP No.47 Tahun 2015, PP No.60 Tahun 2014, diubah PP No.8 Tahun 2016, Permendagri No.20 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Pengelolaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
115 HALAMAN DAN 76 HALAMAN LAMPIRAN

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH

Kesehatan Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

PERBUP Kab. Kubu Raya No. 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Kubu Raya

Download :
PERBUP NO.6 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2019/NO.6, LL Kab. Kubu Raya : 8 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH

ABSTRAK:

Bahwa rangka perbaikan asupan gizi bagi anak sekolah dilaksanakan program pemberian makanan tambahan; bahwa dalam rangka tercapainya peleksanaan program dan kegiatan pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah secara efektif, efisien, sinergis, terpadu dan berkelanjutan perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman penyelenggaraan pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah; bahwa dalam Peraturan Bupati Kubu raya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Kubu Raya masih terdapat kekurangan dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Makan Tambahan Anak Sekolah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, Perda Kabupaten Kubu Raya No.1 Tahun 2016, Perda Kabupaten Kubu raya No.3 tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sistimatika; Pembiayaan; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2019.
3 HALAMAN DAN 5 HALAMAN LAMPIRAN

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2019
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Kubu Raya No. 31 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 31 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Download :
Perbup-nomor-1-tahun-2019.pdf

Abstrak

PELAYANAN-PERIZINAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/NO.1,LL KAB KUBURAYA : 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta untuk memberikan percepatan dan kemudahan kepada pelaku usaha, perlu dialkukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 48 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 27 tahun 2018;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1992, UU No.35 Tahun 2007, UU No.14 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2018, Perpres No.97 tahun 2014, Perpres No.91 tahun 2017, Permendagri No.138 Tahun 2017, PerkaBKPM No.15 Tahun 2015, Perbup No.48 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 48 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 4 halaman lampiran.

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2019
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DAN SWASTA

Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Kubu Raya No. 77 Tahun 2019 tentang PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI BANTUAN OPERASIONAL DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI

Download :
Perbup-nomor-10-tahun-2019 ttg Pengelolaan BOSDA.pdf

Abstrak

PENDIDIKAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2019/NO.10,LL KAB KUBURAYA : 20 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DAN SWASTA

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia khususnya dibidang pendidikan dan untuk mengurangi angka anak putus satuan pendidikan serta untuk meringankan beban orang tua siswa pada saat masuk satuan pendidikan, perlu memberikan bantuan operasional satuan pendidikan daerah BOSDA) berupa pakaian seragam beserta atributnya bagi siswa satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah pertama di Kabupaten Kubu Raya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Peraturan LKPP No.8 tahun 2018, Perda No.25 Tahun 2010
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; Satuan dana BOSDA; Penganggaran dana BOSDA; Perencanaan Swakelola; Pelaksanaan SWAKELOLA; Tata Cara Pembayaran BOSDA; Penatausahaan dan pertanggungjawaban dana BOSDA; Pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 12 halaman lampiran.

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 12 Tahun 2019
TATA CARA PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN SERTA DRAINASE PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

SPIP-KONSTRUKSI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2019/NO.12,LL KAB KUBURAYA : 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN SERTA DRAINASE PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta tertib penanganan jalan dan jembatan serta drainase, perlu diatur tata cara penanganan jalan dan jembatan serta drainase;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.38 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.34 Tahun 2006, PermenPU No.13 Tahun 2011, PermenPU No.12 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; Pelaksanaan Penanganan Jalan dan Jembatan Serta Drainase; Pengawasan dan Pelaporan Penanganan Pemeliharaan Jalan dan jembatan serta drainase; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
Peraturan ini memiliki 8 halaman

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 13 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BPATI KUBU RAYA NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019

APBD

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Kubu Raya No. 66 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 49 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 26 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019

Download :
Perbup-nomor-13-tahun-2019 ttg Peruabahan APBD 2019.pdf

Abstrak

APBD

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2019/NO.13,LL KAB KUBURAYA : 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BPATI KUBU RAYA NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Bahwa dengan adanya perubahan rincian belanja berdasarkan pengajuan satuan kerja perangkat daerah dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Presiden nomor 123 tahun 2016 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan bupati kubu raya nomor 66 tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kubu raya tahun anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.38 Tahun 2018, Perda No.11 Tahun 2018, Perbup No.66 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
Peraturan ini memiliki 4 halaman

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERHITUNGAN STANDAR SATUAN HARGA

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

SPIP-PENGELOLAN KEUANGAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/NO.24,LL KAB KUBURAYA : 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERHITUNGAN STANDAR SATUAN HARGA

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadao tata cara perhitungan standar satuan harga barang dan jasa, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2018 tentang standar operasional prosedur perhitungan standar satuan harga;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.19 Tahun 2016, Perbup no.23 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pasal 2, pasal 3, pasal 7 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2018 tentang Standar operasional prosedur perhitungan standar satuan harga

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.
Peraturan ini memiliki 4 halaman

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 27 Tahun 2019
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Kubu Raya No. 4 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Abstrak

SPIP-PENGELOLAN KEUANGAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/NO.27,LL KAB KUBURAYA : 18 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka efisiensi dan keamanan serta manfaat pengelolaan keuangan di desa, perlu mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa serta implementasi transaksi non tunai pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.20 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa; sistem dan prosedur pembayaran non tunai pelaksanaan APB desa; Pembinaan dan pengawasan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
Peraturan ini memiliki 7 halaman dan 11 halaman lampiran

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 28 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perbup-nomor-28-tahun-2019 ttg Perubahan TPP.pdf

Abstrak

GAJI-TUNJANGAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2019/NO.28,LL KAB KUBURAYA : 18 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, unit kerja pengadaan barang/jasa dibentuk oleh bupati untuk menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada pemerintah daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, PErda No.25 Tahun 2010, Perbup no.19 tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pasal 1, pasal 6, Lampiran I dan Lampiran IV, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 12 halaman lampiran

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 29 Tahun 2019
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
Perbup-nomor-29-tahun-2019 ttg Pemenfaatan NIK, KTPE.pdf

Abstrak

KEPENDUDUKAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2019/NO.29,LL KAB KUBURAYA : 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

ABSTRAK:

Bahwa data kependudukan merupakan komponen penting yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.23 Tahun 2014, UU No.35 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.65 Tahun 2010, Permendagri no.61 Tahun 2015, Perda No.3 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; cakupan pelayanan; pemberian akses; perjanjian kerja sama; pemanfaatan data; pengendalian, laporan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan; penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2019.
Peraturan ini memiliki 8 halaman

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 30 Tahun 2019
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

RETRIBUSI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/NO.30,LL KAB KUBURAYA : 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

ABSTRAK:

Bahwa dengan memperhatikan indkes harga dan perkembangan perekonomian serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu melakukan perubahan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.2 Tahun 1981, UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.26 Tahun 1983, PP No.2 Tahun 1985, Permendag No.67 Tahun 2018, Perda No.10 Tahun 2017,
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2019.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 7 halaman lampiran

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 32 Tahun 2019
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup-nomor-32-tahun-2019 ttg kemampuan keuangan daerah.pdf

Abstrak

KEUANGAN DAERAH

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2019/NO.32,LL KAB KUBURAYA : 9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokkan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional tahun anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.62 Tahun 2017, Perda No.25 Tahun 2010, Perda No.8 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; kemampuan keuangan daerah; pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 3 halaman lampiran

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 33 Tahun 2019
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL, PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PENCABUTAN PERATURAN-SPIP

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2019/NO.33,LL KAB KUBURAYA : 2 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL, PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pencabutan peraturan bupati kubu raya nomor 20 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan di kabupaten kubu raya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri nomor 138 tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan peraturan bupati kubu raya nomor 20 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan di kabupaten kubu raya

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 2 halaman

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 34 Tahun 2019
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KUBU RAYA

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Perbup-nomor-34-tahun-2019 ttg JDIH Kab Kubu Raya.pdf

Abstrak

SOTK

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/NO.34,LL KAB KUBURAYA : 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KUBU RAYA

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 7 Peraturan PResiden nomor 33 Tahun 2012 tentang jarinngan dokumentasi dan informasi hukum nasional, perlu dibentukjaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Kubu Raya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.33 Tahun 2012, Permendagri No.2 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; pengelolaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 4 halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 132 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian Menemukan 132 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 132 peraturan (dalam 0,002 detik)