Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Dan Pemusnahan Benda Berharga Yang Digunakan Sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa benda berharga sebagai sarana pemungutan retribusi daerah yang kondisinya rusak/cacat, hilang, tidak efisien, tidak diperforasi, tidak memiliki normorator, telah mengalami perubahan nilai nonominal dan/atau habis masa berlaku penggunaannya serta adanya perubahan dasar hukum pemungutan retribusi, sehingga tidak dapat digunakan lagi dan perlu dilakukan penghapusan dan pemusnahan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Ruang Lingkup; Pengelolaan; Perencanaan; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan; Pemeliharaan; Penghapusan; Pemindahtanganan; Penatausahaan; Pelaporan; Penilaian; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ganti Rugi dan Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan lain-Lain; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2017.
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 5 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaran administrasi kependudukan
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, perlu dilakukan perubahan terhadap Perda Kab Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kab Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
UUD 1945 Pasal 16 ayat (6), UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 35 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, dan Perda Kabupaten Kubu Raya No. 1 Tahun 2011
Ketentuan Pasal 99 ayat (2) huruf f dan huruf g1 diubah, dan Ketentuan Pasal 101 dihapus
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya No. 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Permata Jaya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Pembentukan, Cakupan Wilayah dan Batas Desa; Pemerintahan Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/NO.9, LL KAB.KUBURAYA: 9 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.9 Tahun 2015, PP No.58 Tahun 2005, Pemendagri No.13 Tahun 2006, Perda Kubu Raya No.25 Tahun 2010, Perda Kubu Raya No.12 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
9 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya No. 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Ambawang Kecamatan Kubu Dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Ambawang Kecamatan Kubu dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Nomor 146/01/BA/BTS-DSA/2017 tanggal 4 April 2017, Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Batas Desa Ambawang Kecamatan Kubu dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Nomor 146/04/BA/BTS-DSA/2017 tanggal 4 April 2017;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 35 Tahun 2007, UU No.4 tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.45 tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum yang terdiri atas 5 pasal; .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya No. 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Lainnya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah lainnya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PMK No.68/PMK.03/2012, Perda No.1 Tahun 2011, Perbup No.33 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Piutang Pajak Daerah Lainnya yang dapat dihapuskan; Penatausahaan; Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Lainnya; Kewenangan; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya No. 21 Tahun 2017
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa memperhatikan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 angka 13 dan SE Mendagri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap APBD TA 2017 mendahului Perubahan APBD TA 2017;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 35 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2015, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 31 Tahun 2016, Perda Kab Kubu Raya No. 11 Tahun 2016, dan Perbup Kabupaten Kubu Raya No. 72 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan yaitu Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 2 diubah; dan Ketentuan Pasal 3 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2017.
24 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2017
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/NO.8, LL KAB.KUBURAYA: 16 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Hak Keuangan dan administrative Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.9 Tahun 2015, PP No.18 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Umum; Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Pengelola Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
Penjelasan sebanyak 5 (lima) halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya No. 28 Tahun 2017
TARIF RETRIBUSI, TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SERTA PENAGIHAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pemberian Pengurangan, Kekeringan Dan Pembebasan Serta Penagihan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3), pasal 12 ayat (3), pasal 16 ayat (4) dan pasal 18 ayat (5), peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang retribusi perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tarif retribusi, tata cara pelaksanaan pemungutan, pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan serta penagihan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 2003, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.97 Tahun 2012, Permenaker No.16 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2015, Perda No.1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Tarif retribusi; Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi; Tata Cara Penagihan dan Penerbitan Surat Peringatan/Teguran; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; tata Cara Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi/Kadaluwarsa; Pemeriksaan Administrasi Persyaratan Retribusi; Tata Cara Penyelesaian Keberatan Retribusi; Tata Cara Pemanfaatan dan Pemberian insentif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017.
Terdiri atas 6 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya No. 29 Tahun 2017
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan pendapatan dan belanja berdasarkan pengajuan perangkat daerah dan menindaklanjuti keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 219/BPKAD/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang penetapan penerima dan jumlah Bantuan Operasional Sekolah SD/SDLB Negeri dan Swasta, SMP/SMPLB Negeri dan Swasta serta SMA/SMK Swasta di wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.31 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2016, Perbup No.72 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 1, pasal 2 dan pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2017.
Terdiri atas 16 halaman penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat