PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 437 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2001
Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton No. 2 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 31 Tahun 2006
Retribusi Pemakaian Kekayaan/Daerah Alat Berat

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2010
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2015
Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 – 2020

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2018
Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 17 Tahun 2017
Agribisnis

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perekonomian

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 17 Tahun 2011
Pembentukan Desa Watiginanda Kecamatan Sampolawa

Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2018
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 - 2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2010
Pajak Hiburan

Pajak dan Retribusi Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan