Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2020

Menemukan 2 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2020

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download :
22 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

PETUNJUK-PELAKSANAAN-PENGELOLAAN-PAJAK-DAERAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2020/No.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 88 ayat (4), Pasal 89 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), Pasal 87 ayat (3), Pasal 98 ayat (7), Pasal 10ayat (3) dan 102 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah. perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 74 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkeu No. 68/PMK.03/2012; Permenkeu No. 9/PMK.03/2013; Permenkeu No. 242/ PMK.03/ 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkeu No. 147 /PMK.03/2017; Permenkeu No. 207 /PMK.07/2018; Perda kabupaten Indragiri Hilir No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 16 Tahun 2019; Perda kabupaten Indragiri Hilir No. 1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 15 (lima belas) Bab dan 180 (seratus delapan puluh ) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Jenis-jenis Pajak Daerah; Penagihan; Pemeriksaan; Keberatan dan Banding, Serta Pengurangan dan Keringanan; Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Pembetulan Ketetapan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak; Pembukuan; Pelaporan; Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; Kondisi Tertentu; Penyidikan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Lamp. : 90 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_02_Tahun_2020.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2020/No. 2, TLD. No. 2, 38 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan yang mudah, cepat, tanpa biaya sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat; b. bahwa dengan diundangkannya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. UU 6 Tahun 1965; 3. UU 23 Tahun 2006; 4. UU 11 Tahun 2008; 5. UU 25 Tahun 2009; 6. UU 52 Tahun 2009; 7. UU 6 Tahun 2011; 8. UU 12 Tahun 2011; 9. UU 6 Tahun 2014; 10. UU 23 Tahun 2014; 11. PP 40 Tahun 2019; 12. Perpres 26 Tahun 2009; 13. Perpres 96 Tahun 2018; 14. Permendagri 14 Tahun 2015; 15. Permendagri 76 Tahun 2015; 16. Permendagri 80 Tahun 2015; 17. Permendagri 2 Tahun 2016; 18. Permendagri 119 Tahun 2017; 19. Permendagri 120 Tahun 2017; 20. Permendagri 19 Tahun 2018; 21. Permendagri 5 Tahun 2019; 22. Permendagri 6 Tahun 2019; 23. Permendagri 7 Tahun 2019; 24. Permendagri 53 Tahun 2019; 25. Permendagri 95 Tahun 2019; 26. Permendagri 96 Tahun 2019; 27. Permendagri 99 Tahun 2019; 28. Permendagri 102 Tahun 2019; 29. Permendagri 104 Tahun 2019; 30. Permendagri 108 Tahun 2019; 31. Permendagri 109 Tahun 2019;
Beberapa ketentuan dalam Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, 4. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 Pasal baru, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B. 5. Ketentuan Pasal 9 diubah, 6. Ketentuan Pasal 10 diubah, 7. Ketentuan Pasal 11 dihapus, 8. Ketentuan Pasal 12 dihapus, 9. Ketentuan Pasal 13 dihapus, 10. Ketentuan Pasal 14 diubah, 11. Ketentuan Pasal 16 diubah, 12. Ketentuan Pasal 17 diubah, 13. Ketentuan Pasal 18 diubah, 14. Ketentuan Pasal 19 dihapus, 15. Ketentuan Pasal 20 dihapus, 16. Ketentuan Pasal 21 diubah, 17. Ketentuan Pasal 22 diubah, 18. Ketentuan Pasal 23 diubah, 19. Ketentuan Pasal 24 dihapus, 20. Ketentuan Pasal 25 dihapus, 21. Ketentuan Pasal 30 diubah, 22. Ketentuan Pasal 31 dihapus, 23. Ketentuan Pasal 32 diubah, 24. Ketentuan Pasal 33 diubah, 25. Ketentuan Pasal 34 dihapus, 26. Ketentuan Pasal 35 dihapus, 27. Ketentuan Pasal 36 dihapus, 28. Ketentuan Pasal 37 dihapus, 29. Ketentuan Pasal 38 dihapus, 30. Ketentuan Pasal 39 dihapus, 31. Ketentuan Pasal 40 dihapus, 32. Ketentuan Pasal 41 dihapus, 33. Ketentuan Pasal 49 diubah, 34. Ketentuan Pasal 50 diubah, 35. Ketentuan Pasal 52 diubah, 36. Ketentuan Pasal 55 dihapus, 37. Ketentuan Pasal 56 dihapus, 38. Ketentuan Pasal 57 dihapus, 39. Ketentuan Pasal 58 dihapus, 40. Ketentuan Pasal 59 diubah, 41. Ketentuan Pasal 61 diubah, 42. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 61A, 43. Ketentuan Pasal 66 diubah, 44. Ketentuan Pasal 67 diubah, 45. Ketentuan Pasal 68 diubah, 46. Ketentuan Pasal 69 diubah, 47. Ketentuan Pasal 71 diubah, 48. Ketentuan Pasal 76 diubah, 49. Ketentuan Pasal 81 diubah, 50. Ketentuan Pasal 93 diubah, 51. Ketentuan Pasal 94 diubah, 52. Ketentuan Pasal 95 diubah,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 18 TAHUN 2011
Pada saat Perda ini berlaku semua Perda yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini
46 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT