PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2009

Menemukan 12 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2009
Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 7 Tahun 2009
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009

APBD

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009
Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERDA Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009
Retribusi Tempat Penginapan Yang Dimiliki/Dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 9 Tahun 2009
PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Kesehatan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009
Dana Peningkatan Pelayanan Atas Pemungutan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2009
Pedoman Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Desa Standar/Pedoman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan